MARUARAR SIRAIT TIDAK ADA POLITIK BALAS DENDAM



Bagi PDI Perjuangan setiap langkah politik yang dilakukan merupakan rakyat yang memilihnya. Begitu pula dengan langkah oposisi yang lakukan. Karena tidak ada jaminan yang dilakukan oleh pemerintah benar semuanya. “Siapa yang bisa menjamin kalau pemerintah melakukan yang benar 100%?” ujar Ketua DPP PDI Perjuangan, Maruarar Sirait pada sambutannya ketika Peresmian Kantor Sekretariat PAC PDI-P Kec Pabuaran, Sabtu (7/1/2012). Selanjutnya kata Ara – sapaan Maruarar Sirait, opsisi yang dilaksanakan oleh PDI Perjuangan ai amanat rakyat. Pemerintah kita perlu ada yang mengkritisi supaya jalannya pemerintahan sesuai dengan tujuannya yaitu memberikan kesejahteraan kepada rakyat. “Jika semuanya masuk kepada pemerintahan lalu siapa yang akan mengkritisi jalannya pemerintahan,” tambahnya. Bagi PDI Perjuangan tidak ada politik balas dendam. Sikap opsisi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan berdasarkan fakta. Bila melakukan hal-hal yang tidak berpihak kepada rakyat maka PDI Pejuangan akan megkritisnya. Tindakan ini sebagai wujud rasa sayang kepada saudara atau sahabatnya. Karena seorang sahabat adalah yang mampu mengingatkan pada hal-hal yang tidak baik dan membahayakan. “Itulah seorang sahabat menurut saya," ujar Ara. Menurutnya masih ada kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat kecil khususnya petani. Diantaranya ialah kebijakan impor beras dan impor garam. Padahal petani beras dan garam kita masih perlu perlindungan. Tetapi sebaliknya apabila pemerintah berpihak kepada rakyat maka PDI Perjuangan tidak akan segan mendukungnya. “Jika pemerintah SBY berani menghentikan impor beras dan impor garam. Maka saya. Maruarar Sirait yang perama kali mendukung SBY," tegasnya dengan lantang. Kepada kebijakan bantuan bunga kepemilikian rumah PDI-P mendukunganya dengan baik. Jadi antara kritisi dan dukungan jelas standarnya. Untuk memantapkan perjuangan dalam bidang politik, PDI Perjuangan menetapkan adanya DPC Pelopor di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Khususnya di Jawa Barat dari 26 kabupaten/kota yang ada telah terpilih 4 DPC Pelopor yaitu Subang, Kuningan, Cirebon dan Sumedang. Aspek utama sebagai DPC Pelopor ialah kader-kader partai menjadi teladan dan berlaku simpatik mengurus rakyat. Memikirkan persoalan rakyat. Antara legislatif dan struktur partai bisa bersinergi dengan baik dalam meningkatkan kesejahteraan. Setiap kader PDI Perjuangan harus mampu memenangkan program partai. Diantaranya menetapkan target 1000 per PAC hingga Maret 2012 maka dengan target tersebut. Setiap ranting siapkan 3 juta rupiah untuk memenangkan kemenangan PDIP. Dengan gamblang Ketua PAC PDI Perjuangan Pabuaran, Rian Sigit dengan tegas pihaknya bersama kader PDI di Pabuaran khususnya siap mendukung tiap program partai. Pada kesempatan tersebut Ketua DPC PDI-P Kab Subang, Eep Hidayat menyampaikan bahwa untuk penjaringan calon Bupati Subang telah dibuka. Maka bagi kader yang berniat mencalonkan diri untuk segera mendaftarkan. Prosesnya akan dilakukan melalui polling, Selanjutnya dilanjutkan dengan peresmian Kantor Sekretariat PAC Pabuaran ditandai dengan gunting pita olah Bang Ara yang disaksikan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan, Eep Hidayat serta Muspika Kecamatan Pabuaran. Usai peresmian kemudian rombongan melanjutkan perjalanan bersilaturahim ke SMAN I Pabuaran. Di sekolah ini Maruarar melakukan dialog dengan para siswa-siswi dari kelas 10 sampai kelas 12 bersama para guru. Dalam dialog tersebut Maruarar memberikan pencerahan dan motivasi tentang perjuangan politik di DPR yang tujuannya adalah memperjuangkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada kesempatan tersebut Ara menyampaikan alasan memilih daerah pemilihan di Jawa Barat yaitu Subang, Majalengka dan Sumedang (SMS). Padahal berasal dari Sumatera Utara. Ara mengatakan bahwa paling tidak suka menjadi anggota DPR RI dari Sumatera Utara. Bukan berarti tidak suka pada penduduknya. “Saya ingin menjadikan Indonesia sebagai kampung halaman setiap warganya. Bagaimana jadinya jika orang Medan kembali ke Medan, orang Papua kembali ke Papua? Kalau begitu bukan Pancasila. Karena yang namanya Pancasila harus dari Sabang sampai Merauke,” jelasnya menegaskan. Mengenai kualitas pendidikan, kata Ara tidak selalu ditentukan keberadaan fasilitas dan kualitas. Paling utama adalah kesungguhan diri kita sendiri. Pada kesempatan ini Maruarar menyampaikan paket buku Panduan Pemasyarakatan UUD Negara RI Tahun 1945 dan TAP MPR RI yang dilengapi dengan CD Interaktif terbitan Sekjen MPR RI dibagikan kepad atiap siswa.