SEMUA PRODUK HUKUM


Jenis Nomor Tahun Tentang Keterangan Status
Peraturan Gubernur 22 1970 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 73 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INTENSIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Berlaku
Peraturan Daerah 1 1972 PERATURAN TATA TERTIB DPRD TINGKAT II KABUPATEN SUBANG Berlaku
Undang - Undang 1 1999 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS) Berlaku
Undang - Undang 8 1999 PERLINDUNGAN KONSUMEN Berlaku
Peraturan Daerah 2 2004 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Daerah 13 2006 KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN Berlaku
Peraturan Gubernur 4 2009 MEKANISME PENANGANAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 7 2009 PENDAYAGUNAAN WEBSITE Berlaku
Peraturan Gubernur 8 2009 PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 9 2009 PENGELOLAAN, PENGGUNAAN DAN PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2009 Berlaku
Peraturan Gubernur 11 2009 ERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 19 2009 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 31 TAHUN 2007 TENTANG PUSAT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 20 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 21 2009 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BANDUNG UTARA Berlaku
Peraturan Gubernur 23 2009 Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk Infrastruktur Sarana dan Prasaran Tahun Anggaran 2009 Berlaku
Peraturan Gubernur 26 2009 ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KOORDINASI PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 74 2009 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 75 2009 PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) Berlaku
Peraturan Gubernur 77 2009 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERPADU DI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 82 2009 Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk Infrastruktur Sarana dan Prasaran Tahun Anggaran 2009 Berlaku
Peraturan Gubernur 82 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA UNTUK INFRASTRUKTUR SARANA DAN PRASARANA TAHUN ANGGARAN 2009 Berlaku
Peraturan Gubernur 84 2009 PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT TAHUN 2009 Berlaku
Peraturan Gubernur 88 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 65 TAHUN 2008 TENTANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 89 2009 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 91 2009 PEDOMAN KEMITRAAN PENGEMBANGAN TERNAK Berlaku
Peraturan Gubernur 95 2009 PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DI JAWA BARAT TAHUN 2009 Berlaku
Peraturan Gubernur 99 2009 PEDOMAN PELAKSANAAN JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH Berlaku
Peraturan Gubernur 100 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 81 TAHUN 2009 TENTANG RASIONALISASI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI PROGRAM PENSIUN DINI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 105 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 106 2009 PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK GERAKAN REHABILITASI LAHAN KRITIS TAHUN 2009 Berlaku
Peraturan Gubernur 107 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA UNTUK INFRASTRUKTUR SARANA DAN PRASARANA TAHUN ANGGARAN 2009 Berlaku
Peraturan Gubernur 113 2009 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 115 2009 PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN Berlaku
Peraturan Gubernur 119 2009 PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 1 2010 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaranpendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 Berlaku
Undang - Undang 2 2010 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 Berlaku
Undang - Undang 3 2010 Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berlaku
Undang - Undang 4 2010 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE DE Berlaku
Undang - Undang 5 2010 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI Berlaku
Undang - Undang 6 2010 PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN(MEMORANDUM OF UNDERSTA Berlaku
Undang - Undang 7 2010 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009 Berlaku
Undang - Undang 8 2010 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Berlaku
Undang - Undang 9 2010 KEPROTOKOLAN Berlaku
Undang - Undang 10 2010 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Berlaku
Undang - Undang 11 2010 CAGAR BUDAYA Berlaku
Undang - Undang 12 2010 Gerakan Pramuka Berlaku
Undang - Undang 13 2010 HORTIKULTURA Berlaku
Peraturan Pemerintah 53 2010 DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Berlaku
Peraturan Presiden 1 2011 PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA Berlaku
Peraturan Presiden 2 2011 HONORARIUM BAGI ANGGOTA DAN BADAN PEKERJA KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Berlaku
Peraturan Presiden 3 2011 STAF KHUSUS PRESIDEN DAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN Berlaku
Peraturan Presiden 5 2011 UNIVERSITAS PERTAHANAN SEBAGAI PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH Berlaku
Peraturan Presiden 6 2011 DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2011 Berlaku
Peraturan Presiden 8 2011 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Berlaku
Peraturan Presiden 9 2011 PENUGASAN KEPADA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH UNTUK MEMBERIKAN PINJAMAN DENGAN PERSYARATAN LUNAK KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) Berlaku
Peraturan Presiden 10 2011 BADAN KOORDINASI NASIONAL PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN Berlaku
Peraturan Presiden 11 2011 PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI, JAWA TENGAH Berlaku
Peraturan Presiden 12 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2005 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR Berlaku
Peraturan Presiden 14 2011 BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL DAN PUPUK Berlaku
Peraturan Presiden 15 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PUPUK BERSUBSIDI SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN Berlaku
Peraturan Presiden 18 2011 KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Berlaku
Peraturan Presiden 19 2011 PENGESAHAN INTERNATIONAL SUGAR AGREEMENT, 1992(PERSETUJUAN GULA INTERNASIONAL, 1992) Berlaku
Peraturan Presiden 20 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN DAN HAK-HAK LAINNYA BAGI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Berlaku
Peraturan Presiden 21 2011 Honorarium Bagi Ketua , Wakil Ketua ,Dan Anggota Komisi Informasi Pusat Berlaku
Peraturan Presiden 22 2011 Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Istambul Turki Berlaku
Peraturan Presiden 23 2011 RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIATAHUN 2011-2014 Berlaku
Peraturan Presiden 25 2011 PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS OF THE FRAMEWORKAGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PER Berlaku
Peraturan Bupati 25 2011 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Presiden 26 2011 PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN – AUSTRALIA – NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN – AUSTRALIA – SELANDIA BARU) Berlaku
Peraturan Presiden 27 2011 PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2010 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 Berlaku
Peraturan Presiden 28 2011 PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN LINDUNG UNTUK PENAMBANGAN BAWAH TANAH Berlaku
Peraturan Presiden 31 2011 PENGESAHAN FRAME WORK AGREEMENT ON TRADE PREFERENTIAL SYSTEMAMONG THE MEMBER STATES OF THE ORGANIZATION OF THE ISLAMICCONFERENCE(PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI SISTEM PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA ORGANISASI KONFERENSI ISLAM) Berlaku
Peraturan Presiden 32 2011 MASTERPLANPERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025 Berlaku
Peraturan Presiden 34 2011 PENGESAHANPERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADENGAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR MENGENAI KERJA SAMAEKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTOF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OFTHE ARAB REPUBLIC OF EGYPT ON ECONOMIC Berlaku
Peraturan Presiden 35 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Berlaku
Peraturan Presiden 36 2011 PERUBAHAN ATAS TARIF PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR Berlaku
Peraturan Presiden 38 2011 PENUGASAN KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MELAKUKAN PENANGANANPERMOHONANARBITRASE DIINTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OFINVESTMENT DISPUTES(ICSID) OLEH RAFAT ALI RIZVI Berlaku
Peraturan Presiden 39 2011 PENGHASILAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS RADIO REPUBLIK INDONESIA Berlaku
Peraturan Presiden 40 2011 TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGICUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Berlaku
Peraturan Presiden 41 2011 TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Berlaku
Peraturan Presiden 42 2011 PENGESAHANPERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJASAMA PENGGUNAANTENAGA NUKLIR UNTUK MAKSUD-MAKSUD DAMAI (AGREEMENTBETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ANDTHE GOVERNMENT OF THE R Berlaku
Peraturan Presiden 43 2011 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT Berlaku
Peraturan Presiden 44 2011 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJASAMA PENGGUNAAN ENERGI ATOM UNTUK MAKSUD DAMAI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN F Berlaku
Peraturan Presiden 46 2011 PEMBUBARAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK Berlaku
Peraturan Presiden 47 2011 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2006 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGALISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA Berlaku
Peraturan Presiden 48 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA, DAN GAS Berlaku
Peraturan Presiden 49 2011 PENGESAHAN ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT(PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN) Berlaku
Peraturan Presiden 50 2011 TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Berlaku
Peraturan Presiden 52 2011 PENETAPAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PEMBAYARAN PENSIUNBULAN SEPTEMBER 2011 Berlaku
Peraturan Presiden 53 2011 PENDIRIAN UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI Berlaku
Peraturan Presiden 54 2011 PENGESAHAN PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT AMONG D-8 MEMBER STATES (PERSETUJUAN PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA D-8) Berlaku
Peraturan Presiden 55 2011 RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MAKASSAR, MAROS, SUNGGUMINASA, DAN TAKALAR Berlaku
Peraturan Presiden 56 2011 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR Berlaku
Peraturan Presiden 57 2011 PENGESAHAN LETTER OF UNDERSTANDING FOR THE AMENDMENT OF THE PRODUCT SPECIFIC RULES SET OUT IN APPENDIX 2 OF ANNEX 3 OF THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AM Berlaku
Peraturan Presiden 58 2011 PEMBUKAAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI SHANGHAI, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK Berlaku
Peraturan Presiden 59 2011 PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK PENYELENGGARAAN SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI TAHUN 2011 DAN ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 2011 Berlaku
Peraturan Bupati 02 2012 PENYALURAN DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN SUBANG TAHUN 2012 Berlaku
Peraturan Bupati 03 2012 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Bupati 04 2012 PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DAN IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Bupati 05 2012 PEMBENTUKAN AKADEMI KEPERAWATAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Bupati 12 2012 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KONDISI KERJA PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Bupati 23 2012 PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 Berlaku
Peraturan Bupati 26 2012 PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT ANGKUT DAN ALAT BERAT MILIK DAERAH Berlaku
Peraturan Bupati 27 2012 PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI BIAYA JASA PENGUJIAN LABORATORIUM PADA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN SUBANG Berlaku
Undang - Undang 1 2014 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG Berlaku
Peraturan Menteri 3 2014 Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya Berlaku
Undang - Undang 5 2014 APARATUR SIPIL NEGARA Berlaku
Undang - Undang 19 2014 PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG KERJASAMA INDUSTRI PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI (AGREEMENT ON DEFENSE INDUSTRY COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBL Berlaku
Undang - Undang 20 2014 STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN Berlaku
Undang - Undang 21 2014 PANAS BUMI Berlaku
Undang - Undang 22 2014 PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA Berlaku
Undang - Undang 2 2015 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG Berlaku
Undang - Undang 3 2015 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27TAHUN 2014TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARATAHUN ANGGARAN 2015 Berlaku
Undang - Undang 4 2015 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE TENTANG KEGIATAN KERJASAMA DIBIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC R Berlaku
Peraturan Presiden 5 2015 Pengesahan Kesepakatan Antara Republik Indonesia Dan Republik Fiji Tentang Kerangka Kerja Sama Pembangunan (Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Fiji On The Framework For Development Cooperation) Berlaku
Peraturan Presiden 6 2015 Badan Ekonomi Kreatif Berlaku
Undang - Undang 8 2015 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG Berlaku
Undang - Undang 9 2015 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Berlaku
Undang - Undang 10 2015 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI UNDANG-UNDANG Berlaku
Undang - Undang 11 2015 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN Berlaku
Peraturan Bupati 23 2015 GERAKAN JAM WAJIB BELAJAR MALAM HARI EFEKTIF Berlaku
Peraturan Bupati 41 2015 PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL Berlaku
Peraturan Bupati 44 2015 TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SUBANG Berlaku
Undang - Undang 1 2016 Pengesahan Maritime Labour Conwntion, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) Berlaku
Peraturan Presiden 1 2016 BADAN RESTORASI GAMBUT Berlaku
Undang - Undang 2 2016 PENGAMPUNAN PAJAK Berlaku
Peraturan Presiden 2 2016 Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara Berlaku
Undang - Undang 3 2016 PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PEGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENINGKATAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PERTAHANAN DAN KEGIATAN BIDANG PERTAHANAN TERKAIT (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE G Berlaku
Peraturan Presiden 4 2016 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Berlaku
Undang - Undang 6 2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINATENTANG KERJASAMAAKTIVITAS DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEENTHE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF Berlaku
Peraturan Presiden 7 2016 Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Berlaku
Peraturan Daerah 7 2016 PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUBANG Berlaku
Undang - Undang 7 2016 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR7 TAHUN2016TENTANGPERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN,PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM Berlaku
Undang - Undang 8 2016 PENYANDANG DISABILITAS Berlaku
Undang - Undang 9 2016 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN Berlaku
Peraturan Presiden 10 2016 Dosen Dan Tenaga Kependidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Baru Berlaku
Undang - Undang 10 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG Berlaku
Undang - Undang 11 2016 PENGAMPUNAN PAJAK Berlaku
Peraturan Presiden 15 2016 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Program Indonesia Emas Berlaku
Peraturan Presiden 18 2016 Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Dr Provinsi Dki Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Dan Kota Makassar Berlaku
Peraturan Presiden 19 2016 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Berlaku
Undang - Undang 19 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Berlaku
Peraturan Presiden 24 2016 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Berlaku
Peraturan Presiden 25 2016 Pemberian Kompensasi Kepada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Provinsi Timor Timur Yang Berdomisili Di Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur Berlaku
Peraturan Presiden 26 2016 Hak Keuangan Dan Fasilitas Bagi Ketua Dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Berlaku
Peraturan Presiden 29 2016 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Berlaku
Peraturan Presiden 30 2016 Pengesahan Kesepakatan Antara Republik Indonesia Dan Republik Fiji Tentang Kerangka Kerja Sama Pembangunan (Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Fiji On The Framework For Development Cooperation) Berlaku
Peraturan Bupati 49 2016 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUBANG Berlaku
Undang - Undang 1 2017 SISTEM PERBUKUAN Berlaku
Peraturan Daerah 1 2017 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG KEPADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA UTAMA JABAR Berlaku
Undang - Undang 2 2017 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF, 2OI4 IAGREEMENT BETWEEN THE CAWRNMENT OFTHE RBPUBLIC OFINDONESIA ANDTHE CAWRNMENT OFTHE REPWUC OFTHE Berlaku
Undang - Undang 3 2017 PEMAJUAN KEBUDAYAAN Berlaku
Undang - Undang 4 2017 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA, 2014 (TREATY BETWEEN THB REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF S//VGAPORE RELATIN Berlaku
Undang - Undang 5 2017 PEMAJUAN KEBUDAYAAN Berlaku
Peraturan Daerah 6 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM Berlaku
Peraturan Pemerintah 11 2017 MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL Berlaku
Undang - Undang 11 2017 PENGESAHAN MINAMATA CONVENTION ON MERCURY (KONVENSI MINAMATA MENGENAI MERKURI) Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat 15 2017 PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat 15 2017 PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF Berlaku
Peraturan Presiden 27 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM Berlaku
Peraturan Bupati 41 2017 PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Berlaku
Undang - Undang 1 2018 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 Berlaku
Peraturan Pemerintah 1 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2OO9 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK Berlaku
Peraturan Daerah 1 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat 1 2018 PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PT.BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Presiden 1 2018 HONORARIUM KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Berlaku
Undang - Undang 2 2018 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 Berlaku
Peraturan Pemerintah 2 2018 STANDAR PELAYANAN MINIMAL Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat 2 2018 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PT.JASA SARANA JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Presiden 2 2018 KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2O15-2O19 Berlaku
Peraturan Daerah 2 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG DESA Berlaku
Undang - Undang 3 2018 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMADI BIDANG PERTAHANAN(AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIAAND THE GOVERNMENT OF THE RDPUBLIC OF KOREA ON COOPERATIONIN THE FI Berlaku
Peraturan Pemerintah 3 2018 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKYANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat 3 2018 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PERSEROAN TERBATAS JASA DAN KEPARIWISATAAN JABAR Berlaku
Peraturan Presiden 3 2018 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH Berlaku
Undang - Undang 4 2018 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Berlaku
Peraturan Daerah 4 2018 PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SUBANG MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT SUBANG Berlaku
Peraturan Pemerintah 4 2018 PENGAMANAN WILAYAH UDARA REPUBLIK INDONESIA Berlaku
Peraturan Presiden 4 2018 BADAN STANDARDISASI NASIONAL Berlaku
Peraturan Pemerintah 5 2018 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2OI4 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI Berlaku
Peraturan Presiden 5 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK Berlaku
Peraturan Pemerintah 6 2018 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA Berlaku
Peraturan Presiden 6 2018 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE RE Berlaku
Peraturan Presiden 7 2018 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA Berlaku
Undang - Undang 7 2018 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERN Berlaku
Undang - Undang 8 2018 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 Berlaku
Peraturan Presiden 9 2018 TATA CARA PEMILIHAN, SYARAT, LARANGAN, FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, DAN PEMBERHENTIAN KOMISIONER DAN/ATAU DEPUTI KOMISIONER BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT Berlaku
Undang - Undang 9 2018 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Berlaku
Peraturan Bupati 10 2018 PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Menteri 10 2018 PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONALPENYULUH HUKUM Berlaku
Peraturan Presiden 11 2018 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO Berlaku
Peraturan Menteri 11 2018 PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM Berlaku
Peraturan Presiden 13 2018 PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME Berlaku
Peraturan Bupati 14 2018 PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Berlaku
Peraturan Presiden 16 2018 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Berlaku
Peraturan Presiden 18 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2O14 TENTANG DOKTER KEPRESIDENAN Berlaku
Peraturan Bupati 27 2018 TATA CARA PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITASI PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Bupati 31 2018 PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, KETERANGAN LULUS PENDIDIKAN, IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK, UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Bupati 38 2018 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SEKOLAH NON FORMAL NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Bupati 52 2018 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Bupati 62 2018 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Bupati 78 2018 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Bupati 80 2018 PERLINDUNGAN ANAK Berlaku
Peraturan Bupati 84 2018 TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN Berlaku
Peraturan Bupati 87 2018 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Bupati 103 2018 PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI MASUK KOLAM RENANG CIHEULEUT Berlaku
Peraturan Bupati 107 2018 STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Berlaku
Peraturan Bupati 107 2018 STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Berlaku
Peraturan Bupati 108 2018 RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT Berlaku
Peraturan Bupati 108 2018 RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT Berlaku
Peraturan Bupati 112 2018 PELAKSANAAN PROGRAM ARSIP VITAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Bupati 112 2018 PELAKSANAAN PROGRAM ARSIP VITAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Menteri 123 2018 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Berlaku
Keputusan Bupati 700/037/2018 2018 PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN SUBANG Berlaku
Undang - Undang 1 2019 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES OJV EXTRADITIOI Berlaku
Peraturan Daerah 1 2019 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA RANGGA KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Pemerintah 1 2019 DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN,DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM Berlaku
Peraturan Menteri 1 2019 PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH Berlaku
Peraturan Bupati 1 2019 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA RANGGA KABUPATEN SUBANG Berlaku
Undang - Undang 2 2019 PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN SPANYOL TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEDN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPLTBLIC OF INDO Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat 2 2019 RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2050 Berlaku
Peraturan Gubernur 2 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Pemerintah 2 2019 PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT MENJADIKABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DI PROVINST MALUKU Berlaku
Peraturan Bupati 2 2019 KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK, DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN Berlaku
Peraturan Menteri 2 2019 PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2019 Berlaku
Undang - Undang 3 2019 PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE, GOVERNMDNT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat 3 2019 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Berlaku
Peraturan Pemerintah 3 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2O1O TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR Berlaku
Peraturan Gubernur 3 2019 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN Berlaku
Peraturan Bupati 3 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH Berlaku
Peraturan Menteri 3 2019 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPILDI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Berlaku
Peraturan Bupati 3 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH Berlaku
Undang - Undang 4 2019 KEBIDANAN Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat 4 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGALISTRIKAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 4 2019 BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL Berlaku
Peraturan Menteri 4 2019 TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG DI DAERAH Berlaku
Peraturan Daerah 4 2019 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018-2023 Berlaku
Undang - Undang 5 2019 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG KERJA SAMA INDUSTRIPERTAHANAN (AGREEMEflT BBTWEEN THE COWRNMENT OF THB REPWUCOF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON DEFENCE INDUSTRY Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat 5 2019 RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019-2039 Berlaku
Peraturan Gubernur 5 2019 TATA KELOLA PELAKSANAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM Berlaku
Undang - Undang 6 2019 PENGESAHAN PERJANJIAN MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAHPIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB (TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND UNITED ARAB EMIRATES) Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat 6 2019 KEWIRAUSAHAAN DAERAH Berlaku
Peraturan Gubernur 6 2019 PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM RANGKA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO ATAU PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN Berlaku
Peraturan Bupati 6 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Gubernur 8 2019 PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Berlaku
Peraturan Menteri 8 2019 BATAS DAERAH KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH DENGAN KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT Berlaku
Undang - Undang 8 2019 PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH Berlaku
Peraturan Gubernur 9 2019 STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI Berlaku
Peraturan Bupati 9 2019 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Menteri 9 2019 BATAS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat 10 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Bupati 10 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG Berlaku
Undang - Undang 11 2019 SISTEM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat 12 2019 PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM Berlaku
Undang - Undang 12 2019 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018 Berlaku
Undang - Undang 13 2019 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Berlaku
Peraturan Menteri 14 2019 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019 Berlaku
Peraturan Menteri 14 2019 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019 Berlaku
Undang - Undang 14 2019 PEKERJA SOSIAL Berlaku
Undang - Undang 15 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Berlaku
Undang - Undang 16 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Berlaku
Peraturan Bupati 16 2019 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Bupati 17 2019 TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH Berlaku
Undang - Undang 17 2019 SUMBER DAYA AIR Berlaku
Undang - Undang 18 2019 PESANTREN Berlaku
Undang - Undang 19 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Berlaku
Undang - Undang 20 2019 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020 Berlaku
Undang - Undang 21 2019 KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN Berlaku
Undang - Undang 22 2019 SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN Berlaku
Peraturan Bupati 23 2019 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2019 Berlaku
Undang - Undang 23 2019 PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA Berlaku
Undang - Undang 24 2019 EKONOMI KREATIF Berlaku
Peraturan Bupati 37 2019 PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENATAAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Bupati 64 2019 KABUPATEN LAYAK ANAK Berlaku
Peraturan Bupati 83 2019 TATA CARA PENCATATAN SALDO AWAL ENTITAS AKUNTANSI DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KELEMBAGAAN BARU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Bupati 99 2019 PAJAK PENERANGAN JALAN Berlaku
Peraturan Bupati 101 2019 PEDOMAN PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Berlaku
Peraturan Gubernur 1 2020 PENINGKATAN KAPASITAS BUDAYA MASYARAKAT TANGGUH BENCANA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 1 2020 PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA-AUSTRALIA (INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT) Berlaku
Peraturan Bupati 1 2020 PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG Berlaku
Undang - Undang 2 2020 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2O2O TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID- 19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAH Berlaku
Peraturan Gubernur 2 2020 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH UNTUK JENIS PUNGUTAN PAJAK kENDARAAN BERMOTOR DAN BEA MASUK DAN BEA BALIK NA Berlaku
Undang - Undang 3 2020 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2OO9 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Berlaku
Peraturan Daerah 4 2020 PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Berlaku
Undang - Undang 4 2020 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON COOPERATION IN THE Berlaku
Peraturan Gubernur 4 2020 PEDOMAN PELAKSNAAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP Berlaku
Peraturan Bupati 4 2020 PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Berlaku
Undang - Undang 5 2020 PENGESAHAN PERJANJIAN TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS ( TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWISS CONFEDERATION) Berlaku
Peraturan Gubernur 5 2020 PETUNJUK TEKNIS PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING DALAM PEMANFAATAN E-MARKETPLACE PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Berlaku
Peraturan Bupati 5 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PENUNDAAN PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG Berlaku
Undang - Undang 6 2020 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGATI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGATI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMEILIHAN GUBERNUR, BUPATI, D Berlaku
Peraturan Gubernur 6 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 90 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Berlaku
Peraturan Gubernur 6 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 90 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Berlaku
Undang - Undang 7 2020 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2OO3 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI Berlaku
Peraturan Gubernur 7 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAN NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 9 2020 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 Berlaku
Undang - Undang 10 2020 BEA MATERAI Berlaku
Peraturan Gubernur 10 2020 REMUNERASI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Berlaku
Peraturan Bupati 10 2020 PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGELOLAAN PENGAWAI NON PENGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Gubernur 11 2020 PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT PADA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Berlaku
Peraturan Bupati 11 2020 PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG Berlaku
Peraturan Bupati 11 2020 PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG Berlaku
Peraturan Menteri 11 2020 PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Berlaku
Undang - Undang 12 2020 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTAR PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN SWEDIA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN CONCERNING COOP Berlaku
Peraturan Gubernur 12 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELO Berlaku
Peraturan Bupati 12 2020 FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Bupati 14 2020 DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2020 Berlaku
Peraturan Gubernur 14 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Berlaku
Peraturan Bupati 15 2020 PEDOMAN PEMBENTUKAN POS PELAYANAN POS TEKNOLOGI DAN WARUNG TEKNOLOGI DI KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Gubernur 17 2020 PEDOMAN TEKNIS PEMBAYARAN PERALATAN DAN BAHAN KESEHATAN UNTUK PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Pemerintah 17 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL Berlaku
Peraturan Menteri 18 2020 Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berlaku
Peraturan Gubernur 19 2020 PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH SERTA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH Berlaku
Peraturan Gubernur 20 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Berlaku
Peraturan Menteri 20 2020 Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintahan Daerah Berlaku
Peraturan Pemerintah 21 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berlaku
Peraturan Gubernur 22 2020 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 73 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INTENSIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Berlaku
Peraturan Gubernur 23 2020 PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DANA ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19), SERTA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BELANJA TIDAK TERDUGA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Pemerintah 23 2020 Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Dapat Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stablitas Sist Berlaku
Peraturan Gubernur 24 2020 TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRASI DENGAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 26 2020 JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 27 2020 PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI DAERAH KABUPATEN BOGOR, DAERAH KOTA BOGOR, DAERAH KOTA DEPOK, DAERAH KABUPATEN BEKASI DAN DAERAH KOTA BEKASI Berlaku
Peraturan Bupati 28 2020 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Berlaku
Peraturan Bupati 29 2020 JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) / BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PENDEMI CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Pemerintah 29 2020 Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Berlaku
Peraturan Gubernur 30 2020 PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI DAERAH KOTA BANDUNG, DAERAH KOTA CIMAHI, DAERAH KABUPATEN BANDUNG, DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG Berlaku
Peraturan Bupati 31 2020 PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Gubernur 31 2020 PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA Berlaku
Peraturan Gubernur 32 2020 PEDOMAN PELAKSANAAN PADAT KARYA DENGAN KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT AKIBAT PANDEMI WABAH COVID 19 Berlaku
Peraturan Bupati 33 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Gubernur 33 2020 PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Bupati 34 2020 PEDOMAN PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Gubernur 34 2020 PEDOMAN PENGGALANGAN DAN PENYALURAN BANTUAN MASYARAKAT UNTUK PERCEPATAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 35 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Bupati 35 2020 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2020 Berlaku
Peraturan Gubernur 36 2020 PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 37 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAHKEJURUAN DAN SEKOLAH LUARBIASA DI PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Bupati 37 2020 PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL LEVEL 2 (MODERAT) SEBAGAI PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Berlaku
Peraturan Bupati 37 2020 PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL LEVEL 2 (MODERAT) SEBAGAI PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Berlaku
Peraturan Gubernur 38 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 39 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI DAERAH KABUPATEN BOGOR, DAERAH KOTA BOGOR, DAERAH KOTA DEPOK, DAERAH KABUPATEN BEKASI DAN DAERAH KOTA BEKASI Berlaku
Peraturan Gubernur 40 2020 PEDOMAN PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI WILAYAH KABUPATEN BOGOR, KOTA BOGOR, KOTA DEPOK, KABUPATEN BEKASI DAN DAERAH KOTA BEKASI Berlaku
Peraturan Bupati 40 2020 PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Gubernur 41 2020 PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN ANGGARAN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Menteri 41 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berlaku
Peraturan Gubernur 42 2020 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Berlaku
Peraturan Bupati 43 2020 KAWASAN TANPA ROKOK Berlaku
Peraturan Pemerintah 43 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Berlaku
Peraturan Gubernur 45 2020 PEDOMAN PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Bupati 46 2020 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 Berlaku
Peraturan Gubernur 46 2020 PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL SESUAI LEVEL KEWASPADAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SEBAGAI PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Berlaku
Peraturan Gubernur 48 2020 PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA MIKRO DALAM PENANGGULANGAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA Berlaku
Peraturan Gubernur 49 2020 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Pemerintah 49 2020 Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berlaku
Peraturan Bupati 50 2020 PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Gubernur 51 2020 KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN TATA CARA PELAKSANAANYA DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Bupati 52 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2020 Berlaku
Peraturan Gubernur 52 2020 PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Bupati 53 2020 PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Berlaku
Peraturan Gubernur 54 2020 PERLINDUNGAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH, PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS Berlaku
Peraturan Gubernur 55 2020 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE- 19 ( COVID-19 ) DI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 55 2020 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE- 19 ( COVID-19 ) DI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 56 2020 NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 57 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA KELOLA PELAKSANAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM Berlaku
Peraturan Gubernur 58 2020 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Berlaku
Peraturan Gubernur 59 2020 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 Berlaku
Peraturan Gubernur 60 2020 PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENANGGULANGAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 61 2020 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 Berlaku
Peraturan Gubernur 62 2020 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 63 2020 PEDOMAN PENILAIAN RESIKO KESEHATAN MASYARAKAT DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Berlaku
Peraturan Gubernur 64 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Menteri 64 2020 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Berlaku
Peraturan Bupati 67 2020 TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RANGGA KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Bupati 68 2020 TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK Berlaku
Peraturan Gubernur 71 2020 FASILITASI KEMITRAAN DALAM LAHAN PERKEBUNAN BESAR Berlaku
Peraturan Presiden 82 2020 Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Berlaku
Peraturan Presiden 99 2020 Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berlaku
Peraturan Presiden 108 2020 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Berlaku
Keputusan Bupati 242 2020 PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SUBANG Berlaku
Keputusan Bupati 261 2020 PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PARSIAL DI KABUPATEN SUBANG Berlaku
Keputusan Bupati 263 2020 PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGGULANGAN KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) KEPADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUBANG Berlaku
Keputusan Bupati 299 2020 PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL DENGAN KEWASPADAAN LEVEL II (MODERAT) DOSEASE 2019 (COVID-19) DI KABBUPATEN SUBANG Berlaku
Keputusan Bupati 330 2020 PEMBERLAKUAN ADAPTASI KEBIASAN BARU DALAM RANGKA PERSIAPAN MENUJU NEW NORMAL/TATANAN HIDUP BARU DALAM SKALA MIKRO DI KABUPATEN SUBANG Berlaku
Keputusan Bupati 369 2020 PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Bupati 1 2021 PEDOMAN TATA KERJA TIM TEKNIS PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Daerah 02 2021 PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS 3 (TIGA) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Bupati 3 2021 TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA Berlaku
Peraturan Bupati 4 2021 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESADI KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2021 Berlaku
Peraturan Bupati 6 2021 PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112 DI KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Bupati 7 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN ALOKASI DANA DESA Berlaku
Peraturan Bupati 8 2021 PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG SEBAGAI UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS Berlaku
Peraturan Bupati 11 2021 MITIGASI BENCANA Berlaku
Peraturan Presiden 14 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berlaku
Peraturan Menteri 18 2021 Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangla Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berlaku
Peraturan Bupati 25 2021 PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK, DAN SEDEKAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Presiden 50 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berlaku
Keputusan Bupati 245 2021 PERPANJANGAN KEENAM PEMBERLAKUAN PEMBATASAN BERSKALA BESAR SECARA PROPOSIONAL DALAM SKALA MIKRO DI DAERAH KABUPATEN SUBANG DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Berlaku
Keputusan Bupati 261 2021 PERPANJANGAN KETUJUH PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL DALAM SKALA MIKRO DI DAERAH KABUPATEN SUBANG DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Berlaku
Keputusan Bupati 462 2021 PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Berlaku