| JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Kabupaten Subang

SEMUA PRODUK HUKUM

Jenis	Nomor	Tahun	Tentang	Status
Peraturan Bupati	9	1970	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG SEBAGAI UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS	Berlaku
Peraturan Bupati	9	1970	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG SEBAGAI UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS	Berlaku
Peraturan Gubernur	22	1970	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 73 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INTENSIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	Berlaku
Peraturan Daerah	1	1972	PERATURAN TATA TERTIB DPRD TINGKAT II KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Undang - Undang	1	1999	PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)	Berlaku
Undang - Undang	8	1999	PERLINDUNGAN KONSUMEN	Berlaku
Peraturan Daerah	1	2001	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001	Berlaku
Peraturan Daerah	3	2001	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2005	Berlaku
Peraturan Daerah	2	2004	RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Daerah	13	2006	KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN	Berlaku
Peraturan Gubernur	4	2009	MEKANISME PENANGANAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	Berlaku
Peraturan Gubernur	7	2009	PENDAYAGUNAAN WEBSITE	Berlaku
Peraturan Gubernur	8	2009	PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	Berlaku
Peraturan Gubernur	9	2009	PENGELOLAAN, PENGGUNAAN DAN PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2009	Berlaku
Peraturan Gubernur	11	2009	ERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT	Berlaku
Peraturan Gubernur	19	2009	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 31 TAHUN 2007 TENTANG PUSAT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN JAWA BARAT	Berlaku
Peraturan Gubernur	20	2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	Berlaku
Peraturan Gubernur	21	2009	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BANDUNG UTARA	Berlaku
Peraturan Gubernur	23	2009	Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk Infrastruktur Sarana dan Prasaran Tahun Anggaran 2009	Berlaku
Undang - Undang	25	2009	PELAYANAN PUBLIK	Berlaku
Peraturan Gubernur	26	2009	ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KOORDINASI PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAWA BARAT	Berlaku
Peraturan Gubernur	74	2009	JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI JAWA BARAT	Berlaku
Peraturan Gubernur	75	2009	PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)	Berlaku
Peraturan Gubernur	77	2009	PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERPADU DI JAWA BARAT	Berlaku
Peraturan Gubernur	82	2009	Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk Infrastruktur Sarana dan Prasaran Tahun Anggaran 2009	Berlaku
Peraturan Gubernur	82	2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA UNTUK INFRASTRUKTUR SARANA DAN PRASARANA TAHUN ANGGARAN 2009	Berlaku
Peraturan Gubernur	84	2009	PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT TAHUN 2009	Berlaku
Peraturan Gubernur	88	2009	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 65 TAHUN 2008 TENTANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT	Berlaku
Peraturan Gubernur	89	2009	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI JAWA BARAT	Berlaku
Peraturan Gubernur	91	2009	PEDOMAN KEMITRAAN PENGEMBANGAN TERNAK	Berlaku
Peraturan Gubernur	95	2009	PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DI JAWA BARAT TAHUN 2009	Berlaku
Peraturan Gubernur	99	2009	PEDOMAN PELAKSANAAN JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH	Berlaku
Peraturan Gubernur	100	2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 81 TAHUN 2009 TENTANG RASIONALISASI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI PROGRAM PENSIUN DINI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT	Berlaku
Peraturan Gubernur	105	2009	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	Berlaku
Peraturan Gubernur	106	2009	PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK GERAKAN REHABILITASI LAHAN KRITIS TAHUN 2009	Berlaku
Peraturan Gubernur	107	2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA UNTUK INFRASTRUKTUR SARANA DAN PRASARANA TAHUN ANGGARAN 2009	Berlaku
Peraturan Gubernur	113	2009	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT	Berlaku
Peraturan Gubernur	115	2009	PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN	Berlaku
Peraturan Gubernur	119	2009	PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT	Berlaku
Undang - Undang	1	2010	Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaranpendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008	Berlaku
Undang - Undang	2	2010	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010	Berlaku
Peraturan Menteri	2	2010	TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PEMINDAHTANGANAN AKTIVA TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA	Berlaku
Undang - Undang	3	2010	Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Berlaku
Undang - Undang	4	2010	PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE DE	Berlaku
Undang - Undang	5	2010	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI	Berlaku
Undang - Undang	6	2010	PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN(MEMORANDUM OF UNDERSTA	Berlaku
Peraturan Menteri	6	2010	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BUMN NOMOR: PER-O2/MBU/2010 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PEMINDAHTANGANAN AKTIVA TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA	Berlaku
Undang - Undang	7	2010	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009	Berlaku
Undang - Undang	8	2010	PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	Berlaku
Undang - Undang	9	2010	KEPROTOKOLAN	Berlaku
Undang - Undang	10	2010	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011	Berlaku
Undang - Undang	11	2010	CAGAR BUDAYA	Berlaku
Undang - Undang	12	2010	Gerakan Pramuka	Berlaku
Undang - Undang	13	2010	HORTIKULTURA	Berlaku
Peraturan Pemerintah	53	2010	DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL	Berlaku
Peraturan Presiden	1	2011	PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Berlaku
Peraturan Presiden	2	2011	HONORARIUM BAGI ANGGOTA DAN BADAN PEKERJA KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	Berlaku
Peraturan Presiden	3	2011	STAF KHUSUS PRESIDEN DAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN	Berlaku
Peraturan Presiden	5	2011	UNIVERSITAS PERTAHANAN SEBAGAI PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH	Berlaku
Peraturan Presiden	6	2011	DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2011	Berlaku
Peraturan Presiden	8	2011	TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA	Berlaku
Peraturan Presiden	9	2011	PENUGASAN KEPADA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH UNTUK MEMBERIKAN PINJAMAN DENGAN PERSYARATAN LUNAK KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)	Berlaku
Peraturan Presiden	10	2011	BADAN KOORDINASI NASIONAL PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN	Berlaku
Peraturan Presiden	11	2011	PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI, JAWA TENGAH	Berlaku
Peraturan Presiden	12	2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2005 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR	Berlaku
Peraturan Presiden	14	2011	BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL DAN PUPUK	Berlaku
Peraturan Presiden	15	2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PUPUK BERSUBSIDI SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN	Berlaku
Peraturan Presiden	18	2011	KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	Berlaku
Peraturan Presiden	19	2011	PENGESAHAN INTERNATIONAL SUGAR AGREEMENT, 1992(PERSETUJUAN GULA INTERNASIONAL, 1992)	Berlaku
Peraturan Presiden	20	2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN DAN HAK-HAK LAINNYA BAGI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	Berlaku
Peraturan Presiden	21	2011	Honorarium Bagi Ketua , Wakil Ketua ,Dan Anggota Komisi Informasi Pusat	Berlaku
Peraturan Presiden	22	2011	Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Istambul Turki	Berlaku
Peraturan Presiden	23	2011	RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIATAHUN 2011-2014	Berlaku
Peraturan Presiden	25	2011	PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS OF THE FRAMEWORKAGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PER	Berlaku
Peraturan Bupati	25	2011	PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Presiden	26	2011	PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN – AUSTRALIA – NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN – AUSTRALIA – SELANDIA BARU)	Berlaku
Peraturan Presiden	27	2011	PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2010 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011	Berlaku
Peraturan Presiden	28	2011	PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN LINDUNG UNTUK PENAMBANGAN BAWAH TANAH	Berlaku
Peraturan Presiden	31	2011	PENGESAHAN FRAME WORK AGREEMENT ON TRADE PREFERENTIAL SYSTEMAMONG THE MEMBER STATES OF THE ORGANIZATION OF THE ISLAMICCONFERENCE(PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI SISTEM PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA ORGANISASI KONFERENSI ISLAM)	Berlaku
Peraturan Presiden	32	2011	MASTERPLANPERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025	Berlaku
Peraturan Presiden	34	2011	PENGESAHANPERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADENGAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR MENGENAI KERJA SAMAEKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTOF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OFTHE ARAB REPUBLIC OF EGYPT ON ECONOMIC	Berlaku
Peraturan Presiden	35	2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Berlaku
Peraturan Presiden	36	2011	PERUBAHAN ATAS TARIF PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	Berlaku
Peraturan Presiden	38	2011	PENUGASAN KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MELAKUKAN PENANGANANPERMOHONANARBITRASE DIINTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OFINVESTMENT DISPUTES(ICSID) OLEH RAFAT ALI RIZVI	Berlaku
Peraturan Presiden	39	2011	PENGHASILAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS RADIO REPUBLIK INDONESIA	Berlaku
Peraturan Presiden	40	2011	TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGICUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	Berlaku
Peraturan Presiden	41	2011	TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	Berlaku
Peraturan Presiden	42	2011	PENGESAHANPERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJASAMA PENGGUNAANTENAGA NUKLIR UNTUK MAKSUD-MAKSUD DAMAI (AGREEMENTBETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ANDTHE GOVERNMENT OF THE R	Berlaku
Peraturan Presiden	43	2011	PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT	Berlaku
Peraturan Presiden	44	2011	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJASAMA PENGGUNAAN ENERGI ATOM UNTUK MAKSUD DAMAI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN F	Berlaku
Peraturan Presiden	46	2011	PEMBUBARAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	Berlaku
Peraturan Presiden	47	2011	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2006 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGALISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA	Berlaku
Peraturan Presiden	48	2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA, DAN GAS	Berlaku
Peraturan Presiden	49	2011	PENGESAHAN ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT(PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN)	Berlaku
Peraturan Presiden	50	2011	TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	Berlaku
Peraturan Presiden	52	2011	PENETAPAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PEMBAYARAN PENSIUNBULAN SEPTEMBER 2011	Berlaku
Peraturan Presiden	53	2011	PENDIRIAN UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	Berlaku
Peraturan Presiden	54	2011	PENGESAHAN PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT AMONG D-8 MEMBER STATES (PERSETUJUAN PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA D-8)	Berlaku
Peraturan Presiden	55	2011	RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MAKASSAR, MAROS, SUNGGUMINASA, DAN TAKALAR	Berlaku
Peraturan Presiden	56	2011	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR	Berlaku
Peraturan Presiden	57	2011	PENGESAHAN LETTER OF UNDERSTANDING FOR THE AMENDMENT OF THE PRODUCT SPECIFIC RULES SET OUT IN APPENDIX 2 OF ANNEX 3 OF THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AM	Berlaku
Peraturan Presiden	58	2011	PEMBUKAAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI SHANGHAI, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK	Berlaku
Peraturan Presiden	59	2011	PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK PENYELENGGARAAN SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI TAHUN 2011 DAN ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 2011	Berlaku
Peraturan Bupati	02	2012	PENYALURAN DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN SUBANG TAHUN 2012	Berlaku
Peraturan Bupati	03	2012	TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	04	2012	PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DAN IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	05	2012	PEMBENTUKAN AKADEMI KEPERAWATAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	6	2012	RETRIBUSI JASA USAHA	Berlaku
Peraturan Daerah	6	2012	RETRIBUSI JASA USAHA	Berlaku
Peraturan Bupati	12	2012	PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KONDISI KERJA PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	23	2012	PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012	Berlaku
Peraturan Bupati	26	2012	PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT ANGKUT DAN ALAT BERAT MILIK DAERAH	Berlaku
Peraturan Bupati	27	2012	PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI BIAYA JASA PENGUJIAN LABORATORIUM PADA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Pemerintah	96	2012	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK	Berlaku
Peraturan Bupati	26	2013	TATA CARA PENYELEKSIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUP KABUPATEN SUBANG YANG MENDAPAT PELEPASAN ATAS TANAH YANG BERASAL DARI TANAH HAK PAKAI (HP) PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG SERTIFIKAT NOMOR 11 TAHUN 1986 UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI S	Berlaku
Peraturan Bupati	42	2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Undang - Undang	1	2014	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG	Berlaku
Peraturan Menteri	3	2014	Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya	Berlaku
Peraturan Daerah	3	2014	RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2011-2031	Berlaku
Peraturan Daerah	3	2014	RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2011-2014	Berlaku
Undang - Undang	5	2014	APARATUR SIPIL NEGARA	Berlaku
Undang - Undang	6	2014	DESA	Berlaku
Peraturan Menteri	13	2014	PEDOMAN PENDAYAGUNAAN ASET TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA	Berlaku
Undang - Undang	19	2014	PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG KERJASAMA INDUSTRI PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI (AGREEMENT ON DEFENSE INDUSTRY COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBL	Berlaku
Undang - Undang	20	2014	STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN	Berlaku
Undang - Undang	21	2014	PANAS BUMI	Berlaku
Undang - Undang	22	2014	PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA	Berlaku
Peraturan Menteri	22	2014	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/1VIBU/2010 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PEMINDAHTANGANAN AKTIVA TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA	Berlaku
Undang - Undang	2	2015	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG	Berlaku
Undang - Undang	3	2015	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27TAHUN 2014TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARATAHUN ANGGARAN 2015	Berlaku
Undang - Undang	4	2015	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE TENTANG KEGIATAN KERJASAMA DIBIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC R	Berlaku
Peraturan Presiden	5	2015	Pengesahan Kesepakatan Antara Republik Indonesia Dan Republik Fiji Tentang Kerangka Kerja Sama Pembangunan (Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Fiji On The Framework For Development Cooperation)	Berlaku
Peraturan Presiden	6	2015	Badan Ekonomi Kreatif	Berlaku
Undang - Undang	8	2015	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG	Berlaku
Undang - Undang	9	2015	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH	Berlaku
Undang - Undang	10	2015	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI UNDANG-UNDANG	Berlaku
Undang - Undang	11	2015	PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN	Berlaku
Peraturan Bupati	23	2015	GERAKAN JAM WAJIB BELAJAR MALAM HARI EFEKTIF	Berlaku
Peraturan Bupati	41	2015	PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL	Berlaku
Peraturan Bupati	44	2015	TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Undang - Undang	1	2016	Pengesahan Maritime Labour Conwntion, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)	Berlaku
Peraturan Presiden	1	2016	BADAN RESTORASI GAMBUT	Berlaku
Undang - Undang	2	2016	PENGAMPUNAN PAJAK	Berlaku
Peraturan Presiden	2	2016	Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara	Berlaku
Undang - Undang	3	2016	PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PEGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENINGKATAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PERTAHANAN DAN KEGIATAN BIDANG PERTAHANAN TERKAIT (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE G	Berlaku
Peraturan Presiden	4	2016	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Berlaku
Undang - Undang	6	2016	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINATENTANG KERJASAMAAKTIVITAS DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEENTHE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF	Berlaku
Peraturan Presiden	7	2016	Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola	Berlaku
Peraturan Daerah	7	2016	PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Undang - Undang	7	2016	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR7 TAHUN2016TENTANGPERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN,PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM	Berlaku
Undang - Undang	8	2016	PENYANDANG DISABILITAS	Berlaku
Undang - Undang	9	2016	PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN	Berlaku
Peraturan Presiden	10	2016	Dosen Dan Tenaga Kependidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Baru	Berlaku
Undang - Undang	10	2016	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG	Berlaku
Undang - Undang	11	2016	PENGAMPUNAN PAJAK	Berlaku
Peraturan Menteri	11	2016	PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN	Berlaku
Peraturan Presiden	15	2016	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Program Indonesia Emas	Berlaku
Peraturan Presiden	18	2016	Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Dr Provinsi Dki Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Dan Kota Makassar	Berlaku
Peraturan Presiden	19	2016	Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan	Berlaku
Undang - Undang	19	2016	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	Berlaku
Peraturan Menteri	19	2016	PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Berlaku
Peraturan Presiden	24	2016	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Berlaku
Peraturan Presiden	25	2016	Pemberian Kompensasi Kepada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Provinsi Timor Timur Yang Berdomisili Di Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur	Berlaku
Peraturan Presiden	26	2016	Hak Keuangan Dan Fasilitas Bagi Ketua Dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional	Berlaku
Peraturan Presiden	29	2016	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia	Berlaku
Peraturan Presiden	30	2016	Pengesahan Kesepakatan Antara Republik Indonesia Dan Republik Fiji Tentang Kerangka Kerja Sama Pembangunan (Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Fiji On The Framework For Development Cooperation)	Berlaku
Peraturan Bupati	49	2016	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Menteri	110	2016	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	Berlaku
Undang - Undang	1	2017	SISTEM PERBUKUAN	Berlaku
Peraturan Daerah	1	2017	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG KEPADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA UTAMA JABAR	Berlaku
Undang - Undang	2	2017	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF, 2OI4 IAGREEMENT BETWEEN THE CAWRNMENT OFTHE RBPUBLIC OFINDONESIA ANDTHE CAWRNMENT OFTHE REPWUC OFTHE	Berlaku
Undang - Undang	3	2017	PEMAJUAN KEBUDAYAAN	Berlaku
Peraturan Menteri	3	2017	PEDOMAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK NEGARA	Berlaku
Undang - Undang	4	2017	PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA, 2014 (TREATY BETWEEN THB REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF S//VGAPORE RELATIN	Berlaku
Peraturan Menteri	4	2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-03/ MBU/08/2017 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK NEGARA	Berlaku
Undang - Undang	5	2017	PEMAJUAN KEBUDAYAAN	Berlaku
Peraturan Daerah	6	2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM	Berlaku
Peraturan Pemerintah	11	2017	MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL	Berlaku
Undang - Undang	11	2017	PENGESAHAN MINAMATA CONVENTION ON MERCURY (KONVENSI MINAMATA MENGENAI MERKURI)	Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	15	2017	PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	15	2017	PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	Berlaku
Peraturan Presiden	27	2017	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM	Berlaku
Peraturan Bupati	41	2017	PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Berlaku
Undang - Undang	1	2018	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017	Berlaku
Peraturan Pemerintah	1	2018	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2OO9 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK	Berlaku
Peraturan Daerah	1	2018	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	1	2018	PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PT.BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT	Berlaku
Peraturan Presiden	1	2018	HONORARIUM KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	Berlaku
Undang - Undang	2	2018	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017	Berlaku
Peraturan Pemerintah	2	2018	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	2	2018	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PT.JASA SARANA JAWA BARAT	Berlaku
Peraturan Presiden	2	2018	KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2O15-2O19	Berlaku
Peraturan Daerah	2	2018	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG DESA	Berlaku
Undang - Undang	3	2018	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMADI BIDANG PERTAHANAN(AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIAAND THE GOVERNMENT OF THE RDPUBLIC OF KOREA ON COOPERATIONIN THE FI	Berlaku
Peraturan Pemerintah	3	2018	JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKYANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN	Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	3	2018	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PERSEROAN TERBATAS JASA DAN KEPARIWISATAAN JABAR	Berlaku
Peraturan Presiden	3	2018	PENJABAT SEKRETARIS DAERAH	Berlaku
Undang - Undang	4	2018	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	Berlaku
Peraturan Daerah	4	2018	PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SUBANG MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT SUBANG	Berlaku
Peraturan Pemerintah	4	2018	PENGAMANAN WILAYAH UDARA REPUBLIK INDONESIA	Berlaku
Peraturan Presiden	4	2018	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	Berlaku
Peraturan Pemerintah	5	2018	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2OI4 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI	Berlaku
Peraturan Presiden	5	2018	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Berlaku
Peraturan Pemerintah	6	2018	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA	Berlaku
Peraturan Presiden	6	2018	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE RE	Berlaku
Peraturan Presiden	7	2018	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	Berlaku
Undang - Undang	7	2018	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERN	Berlaku
Undang - Undang	8	2018	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017	Berlaku
Peraturan Presiden	9	2018	TATA CARA PEMILIHAN, SYARAT, LARANGAN, FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, DAN PEMBERHENTIAN KOMISIONER DAN/ATAU DEPUTI KOMISIONER BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	Berlaku
Undang - Undang	9	2018	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	Berlaku
Peraturan Bupati	10	2018	PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Menteri	10	2018	PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONALPENYULUH HUKUM	Berlaku
Peraturan Presiden	11	2018	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO	Berlaku
Peraturan Menteri	11	2018	PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM	Berlaku
Peraturan Presiden	13	2018	PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME	Berlaku
Peraturan Bupati	14	2018	PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Berlaku
Peraturan Presiden	16	2018	PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Berlaku
Peraturan Bupati	16	2018	PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Presiden	18	2018	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2O14 TENTANG DOKTER KEPRESIDENAN	Berlaku
Peraturan Bupati	19	2018	LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAN NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	21	2018	DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA	Berlaku
Peraturan Bupati	22	2018	PEDOMAN ALOKASI DANA DESA	Berlaku
Peraturan Bupati	27	2018	TATA CARA PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITASI PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	31	2018	PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, KETERANGAN LULUS PENDIDIKAN, IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK, UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	38	2018	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SEKOLAH NON FORMAL NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Pemerintah	49	2018	MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Berlaku
Peraturan Bupati	52	2018	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	62	2018	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	78	2018	STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	80	2018	PERLINDUNGAN ANAK	Berlaku
Peraturan Bupati	84	2018	TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN	Berlaku
Peraturan Bupati	87	2018	PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	103	2018	PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI MASUK KOLAM RENANG CIHEULEUT	Berlaku
Peraturan Bupati	107	2018	STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	Berlaku
Peraturan Bupati	107	2018	STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	Berlaku
Peraturan Bupati	108	2018	RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	Berlaku
Peraturan Bupati	108	2018	RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	Berlaku
Peraturan Bupati	112	2018	PELAKSANAAN PROGRAM ARSIP VITAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Menteri	123	2018	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	Berlaku
Peraturan Menteri	133	2018	PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJBAT LAIN	Berlaku
Keputusan Bupati	700/037/2018	2018	PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Undang - Undang	1	2019	PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES OJV EXTRADITIOI	Berlaku
Peraturan Daerah	1	2019	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA RANGGA KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Pemerintah	1	2019	DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN,DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM	Berlaku
Peraturan Menteri	1	2019	PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH	Berlaku
Peraturan Bupati	1	2019	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA RANGGA KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Undang - Undang	2	2019	PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN SPANYOL TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEDN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPLTBLIC OF INDO	Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	2	2019	RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2050	Berlaku
Peraturan Gubernur	2	2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	Berlaku
Peraturan Pemerintah	2	2019	PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT MENJADIKABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DI PROVINST MALUKU	Berlaku
Peraturan Bupati	2	2019	KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK, DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	Berlaku
Peraturan Menteri	2	2019	PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2019	Berlaku
Undang - Undang	3	2019	PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE, GOVERNMDNT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF	Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	3	2019	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Berlaku
Peraturan Pemerintah	3	2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2O1O TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR	Berlaku
Peraturan Gubernur	3	2019	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN	Berlaku
Peraturan Bupati	3	2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH	Berlaku
Peraturan Menteri	3	2019	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPILDI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	Berlaku
Peraturan Daerah	3	2019	PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RANGGA KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Undang - Undang	4	2019	KEBIDANAN	Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	4	2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGALISTRIKAN	Berlaku
Peraturan Pemerintah	4	2019	BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL	Berlaku
Peraturan Menteri	4	2019	TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG DI DAERAH	Berlaku
Peraturan Daerah	4	2019	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018-2023	Berlaku
Undang - Undang	5	2019	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG KERJA SAMA INDUSTRIPERTAHANAN (AGREEMEflT BBTWEEN THE COWRNMENT OF THB REPWUCOF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON DEFENCE INDUSTRY	Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	5	2019	RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019-2039	Berlaku
Peraturan Gubernur	5	2019	TATA KELOLA PELAKSANAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM	Berlaku
Undang - Undang	6	2019	PENGESAHAN PERJANJIAN MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAHPIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB (TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND UNITED ARAB EMIRATES)	Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	6	2019	KEWIRAUSAHAAN DAERAH	Berlaku
Peraturan Gubernur	6	2019	PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM RANGKA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO ATAU PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN	Berlaku
Peraturan Bupati	6	2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Gubernur	8	2019	PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Berlaku
Peraturan Menteri	8	2019	BATAS DAERAH KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH DENGAN KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT	Berlaku
Undang - Undang	8	2019	PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH	Berlaku
Peraturan Gubernur	9	2019	STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI	Berlaku
Peraturan Bupati	9	2019	JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Menteri	9	2019	BATAS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO	Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	10	2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	Berlaku
Peraturan Bupati	10	2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Undang - Undang	11	2019	SISTEM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	12	2019	PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM	Berlaku
Undang - Undang	12	2019	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018	Berlaku
Undang - Undang	13	2019	PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Berlaku
Peraturan Menteri	13	2019	PENGUSULAN, PENETAPAN, DAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL	Berlaku
Peraturan Menteri	14	2019	PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019	Berlaku
Peraturan Menteri	14	2019	PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019	Berlaku
Undang - Undang	14	2019	PEKERJA SOSIAL	Berlaku
Undang - Undang	15	2019	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Berlaku
Undang - Undang	16	2019	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	Berlaku
Peraturan Bupati	16	2019	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	17	2019	TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH	Berlaku
Undang - Undang	17	2019	SUMBER DAYA AIR	Berlaku
Undang - Undang	18	2019	PESANTREN	Berlaku
Undang - Undang	19	2019	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	Berlaku
Undang - Undang	20	2019	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020	Berlaku
Undang - Undang	21	2019	KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN	Berlaku
Undang - Undang	22	2019	SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN	Berlaku
Peraturan Bupati	23	2019	TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2019	Berlaku
Undang - Undang	23	2019	PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA	Berlaku
Undang - Undang	24	2019	EKONOMI KREATIF	Berlaku
Peraturan Bupati	25	2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 117 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	30	2019	PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2019	Berlaku
Peraturan Bupati	32	2019	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN	Berlaku
Peraturan Bupati	37	2019	PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENATAAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	47	2019	TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RANGGA KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	64	2019	KABUPATEN LAYAK ANAK	Berlaku
Peraturan Bupati	70	2019	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	72	2019	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	75	2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PITU KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	76	2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 70 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	77	2019	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	78	2019	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	79	2019	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	80	2019	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	81	2019	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	82	2019	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL DI KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	83	2019	TATA CARA PENCATATAN SALDO AWAL ENTITAS AKUNTANSI DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KELEMBAGAAN BARU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	84	2019	MEKANISME PENUNDAAN PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	86	2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN	Berlaku
Peraturan Bupati	87	2019	FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	90	2019	LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RANGGA KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	91	2019	PAJAK RESTORAN	Berlaku
Peraturan Bupati	94	2019	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BANTUAN	Berlaku
Peraturan Bupati	95	2019	PAJAK PARKIR	Berlaku
Peraturan Bupati	96	2019	PAJAK REKLAME	Berlaku
Peraturan Bupati	97	2019	PAJAK SERANG BURUNG WALET	Berlaku
Peraturan Bupati	99	2019	PAJAK PENERANGAN JALAN	Berlaku
Peraturan Bupati	100	2019	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	Berlaku
Peraturan Bupati	101	2019	PEDOMAN PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	Berlaku
Keputusan Bupati	Ku.12.01/KEP.1-BKAD/2020	2020	PENUNJUKAN SETDA SEBAGAI KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN	Berlaku
Peraturan Gubernur	1	2020	PENINGKATAN KAPASITAS BUDAYA MASYARAKAT TANGGUH BENCANA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	Berlaku
Undang - Undang	1	2020	PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA-AUSTRALIA (INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT)	Berlaku
Peraturan Bupati	1	2020	PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Undang - Undang	2	2020	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2O2O TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID- 19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAH	Berlaku
Peraturan Gubernur	2	2020	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH UNTUK JENIS PUNGUTAN PAJAK kENDARAAN BERMOTOR DAN BEA MASUK DAN BEA BALIK NA	Berlaku
Undang - Undang	3	2020	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2OO9 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	Berlaku
Peraturan Daerah	3	2020	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	Berlaku
Peraturan Daerah	4	2020	PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Berlaku
Undang - Undang	4	2020	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON COOPERATION IN THE	Berlaku
Peraturan Gubernur	4	2020	PEDOMAN PELAKSNAAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP	Berlaku
Peraturan Daerah	4	2020	PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Berlaku
Undang - Undang	5	2020	PENGESAHAN PERJANJIAN TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS ( TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWISS CONFEDERATION)	Berlaku
Peraturan Gubernur	5	2020	PETUNJUK TEKNIS PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING DALAM PEMANFAATAN E-MARKETPLACE PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Berlaku
Peraturan Bupati	5	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PENUNDAAN PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Undang - Undang	6	2020	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGATI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGATI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMEILIHAN GUBERNUR, BUPATI, D	Berlaku
Peraturan Gubernur	6	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 90 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Berlaku
Peraturan Gubernur	6	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 90 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Berlaku
Undang - Undang	7	2020	PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2OO3 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	Berlaku
Peraturan Gubernur	7	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAN NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	Berlaku
Undang - Undang	9	2020	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021	Berlaku
Undang - Undang	10	2020	BEA MATERAI	Berlaku
Peraturan Gubernur	10	2020	REMUNERASI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	Berlaku
Peraturan Bupati	10	2020	PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGELOLAAN PENGAWAI NON PENGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Gubernur	11	2020	PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT PADA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	Berlaku
Peraturan Bupati	11	2020	PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG	Berlaku
Peraturan Menteri	11	2020	PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH	Berlaku
Undang - Undang	12	2020	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTAR PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN SWEDIA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN CONCERNING COOP	Berlaku
Peraturan Gubernur	12	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELO	Berlaku
Peraturan Bupati	12	2020	FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	14	2020	DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2020	Berlaku
Peraturan Gubernur	14	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020	Berlaku
Peraturan Bupati	15	2020	PEDOMAN PEMBENTUKAN POS PELAYANAN POS TEKNOLOGI DAN WARUNG TEKNOLOGI DI KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Gubernur	17	2020	PEDOMAN TEKNIS PEMBAYARAN PERALATAN DAN BAHAN KESEHATAN UNTUK PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI JAWA BARAT	Berlaku
Peraturan Pemerintah	17	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL	Berlaku
Peraturan Bupati	17	2020	PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN DI KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Menteri	18	2020	Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	Berlaku
Peraturan Gubernur	19	2020	PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH SERTA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH	Berlaku
Peraturan Gubernur	20	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Berlaku
Peraturan Menteri	20	2020	Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintahan Daerah	Berlaku
Peraturan Bupati	20	2020	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Pemerintah	21	2020	Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	Berlaku
Peraturan Gubernur	22	2020	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 73 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INTENSIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	Berlaku
Peraturan Gubernur	23	2020	PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DANA ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19), SERTA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BELANJA TIDAK TERDUGA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	Berlaku
Peraturan Pemerintah	23	2020	Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Dapat Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stablitas Sist	Berlaku
Peraturan Gubernur	24	2020	TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRASI DENGAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	Berlaku
Peraturan Gubernur	26	2020	JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI JAWA BARAT	Berlaku
Peraturan Gubernur	27	2020	PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI DAERAH KABUPATEN BOGOR, DAERAH KOTA BOGOR, DAERAH KOTA DEPOK, DAERAH KABUPATEN BEKASI DAN DAERAH KOTA BEKASI	Berlaku
Peraturan Bupati	28	2020	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	Berlaku
Peraturan Bupati	29	2020	JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) / BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PENDEMI CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Pemerintah	29	2020	Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)	Berlaku
Peraturan Gubernur	30	2020	PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI DAERAH KOTA BANDUNG, DAERAH KOTA CIMAHI, DAERAH KABUPATEN BANDUNG, DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	Berlaku
Peraturan Bupati	31	2020	PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Gubernur	31	2020	PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA	Berlaku
Peraturan Gubernur	32	2020	PEDOMAN PELAKSANAAN PADAT KARYA DENGAN KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT AKIBAT PANDEMI WABAH COVID 19	Berlaku
Peraturan Bupati	33	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Gubernur	33	2020	PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	Berlaku
Peraturan Bupati	34	2020	PEDOMAN PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Gubernur	34	2020	PEDOMAN PENGGALANGAN DAN PENYALURAN BANTUAN MASYARAKAT UNTUK PERCEPATAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI JAWA BARAT	Berlaku
Peraturan Gubernur	35	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI JAWA BARAT	Berlaku
Peraturan Bupati	35	2020	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2020	Berlaku
Peraturan Gubernur	36	2020	PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT	Berlaku
Peraturan Gubernur	37	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAHKEJURUAN DAN SEKOLAH LUARBIASA DI PROVINSI JAWA BARAT	Berlaku
Peraturan Bupati	37	2020	PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL LEVEL 2 (MODERAT) SEBAGAI PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)	Berlaku
Peraturan Gubernur	38	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT	Berlaku
Peraturan Gubernur	39	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI DAERAH KABUPATEN BOGOR, DAERAH KOTA BOGOR, DAERAH KOTA DEPOK, DAERAH KABUPATEN BEKASI DAN DAERAH KOTA BEKASI	Berlaku
Peraturan Gubernur	40	2020	PEDOMAN PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI WILAYAH KABUPATEN BOGOR, KOTA BOGOR, KOTA DEPOK, KABUPATEN BEKASI DAN DAERAH KOTA BEKASI	Berlaku
Peraturan Bupati	40	2020	PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Gubernur	41	2020	PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN ANGGARAN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	Berlaku
Peraturan Menteri	41	2020	Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	Berlaku
Peraturan Gubernur	42	2020	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020	Berlaku
Peraturan Bupati	43	2020	KAWASAN TANPA ROKOK	Berlaku
Peraturan Pemerintah	43	2020	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang	Berlaku
Peraturan Gubernur	45	2020	PEDOMAN PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	Berlaku
Peraturan Bupati	46	2020	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021	Berlaku
Peraturan Gubernur	46	2020	PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL SESUAI LEVEL KEWASPADAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SEBAGAI PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)	Berlaku
Peraturan Gubernur	48	2020	PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA MIKRO DALAM PENANGGULANGAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Berlaku
Peraturan Gubernur	49	2020	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI JAWA BARAT	Berlaku
Peraturan Pemerintah	49	2020	Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	Berlaku
Peraturan Bupati	50	2020	PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Gubernur	51	2020	KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN TATA CARA PELAKSANAANYA DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	Berlaku
Peraturan Bupati	52	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2020	Berlaku
Peraturan Gubernur	52	2020	PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	Berlaku
Peraturan Bupati	53	2020	PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)	Berlaku
Peraturan Gubernur	54	2020	PERLINDUNGAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH, PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS	Berlaku
Peraturan Gubernur	55	2020	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE- 19 ( COVID-19 ) DI JAWA BARAT	Berlaku
Peraturan Gubernur	55	2020	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE- 19 ( COVID-19 ) DI JAWA BARAT	Berlaku
Peraturan Gubernur	56	2020	NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	Berlaku
Peraturan Gubernur	57	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA KELOLA PELAKSANAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM	Berlaku
Peraturan Gubernur	58	2020	PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020	Berlaku
Peraturan Gubernur	59	2020	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021	Berlaku
Peraturan Gubernur	60	2020	PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENANGGULANGAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	Berlaku
Peraturan Gubernur	61	2020	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020	Berlaku
Peraturan Gubernur	62	2020	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	Berlaku
Peraturan Gubernur	63	2020	PEDOMAN PENILAIAN RESIKO KESEHATAN MASYARAKAT DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)	Berlaku
Peraturan Gubernur	64	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	Berlaku
Peraturan Menteri	64	2020	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Berlaku
Peraturan Bupati	67	2020	TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RANGGA KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	68	2020	TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK	Berlaku
Peraturan Gubernur	71	2020	FASILITASI KEMITRAAN DALAM LAHAN PERKEBUNAN BESAR	Berlaku
Peraturan Presiden	82	2020	Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional	Berlaku
Peraturan Presiden	99	2020	Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	Berlaku
Peraturan Presiden	108	2020	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional	Berlaku
Keputusan Bupati	242	2020	PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Keputusan Bupati	261	2020	PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PARSIAL DI KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Keputusan Bupati	263	2020	PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGGULANGAN KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) KEPADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Keputusan Bupati	299	2020	PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL DENGAN KEWASPADAAN LEVEL II (MODERAT) DOSEASE 2019 (COVID-19) DI KABBUPATEN SUBANG	Berlaku
Keputusan Bupati	330	2020	PEMBERLAKUAN ADAPTASI KEBIASAN BARU DALAM RANGKA PERSIAPAN MENUJU NEW NORMAL/TATANAN HIDUP BARU DALAM SKALA MIKRO DI KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Keputusan Bupati	369	2020	PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	1	2021	PEDOMAN TATA KERJA TIM TEKNIS PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Daerah	2	2021	PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS 3 (TIGA) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	2A	2021	PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KECAMATAN TAHUN 2022	Berlaku
Peraturan Bupati	3	2021	TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA	Berlaku
Peraturan Menteri	3	2021	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU/2010 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PEMINDAHTANGANAN AKTIVA TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA	Berlaku
Peraturan Bupati	4	2021	TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESADI KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2021	Berlaku
Peraturan Bupati	6	2021	PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112 DI KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Pemerintah	6	2021	PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH	Berlaku
Peraturan Menteri	6	2021	TEKNIS PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG BEKERJA PADA INSTANSI DAERAH	Berlaku
Peraturan Bupati	7	2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN ALOKASI DANA DESA	Berlaku
Peraturan Bupati	8	2021	PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG SEBAGAI UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS	Berlaku
Peraturan Bupati	9	2021	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG SEBAGAI UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS	Berlaku
Peraturan Presiden	9	2021	BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN	Berlaku
Peraturan Bupati	10	2021	PENYELENGGARAN TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN BENCANA	Berlaku
Peraturan Presiden	10	2021	BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL	Berlaku
Peraturan Bupati	11	2021	MITIGASI BENCANA	Berlaku
Peraturan Presiden	11	2021	KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR	Berlaku
Peraturan Bupati	12	2021	MEKANISME PENGGUNAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DANA BIAYA TIDAK TERDUGA DAN DANA SIAP PAKAI	Berlaku
Peraturan Presiden	12	2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH	Berlaku
Peraturan Presiden	14	2021	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	Berlaku
Peraturan Bupati	15	2021	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 75 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK	Berlaku
Putusan Pengadilan	15/Pdt.G/2021/PN Sng	2021	Putusan Pengadilan Negeri Subang	Berlaku
Peraturan Pemerintah	16	2021	PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG	Berlaku
Peraturan Bupati	16	2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 81 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	17	2021	PEDOMAN UMUM PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Menteri	18	2021	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangla Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	Berlaku
Peraturan Pemerintah	19	2021	PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBENAGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Berlaku
Peraturan Menteri	19	2021	KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Berlaku
Peraturan Bupati	21	2021	TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	Berlaku
Peraturan Bupati	22	2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 94 TAHUN 2019 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BANTUAN	Berlaku
Peraturan Bupati	24	2021	TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	25	2021	PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK, DAN SEDEKAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	30	2021	PEDOMAN PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RANGGA KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Pemerintah	30	2021	PENYELENGGARAAN BIDANG LALU LINTAS DANG ANGKUTAN JALAN	Berlaku
Peraturan Bupati	31	2021	PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	32	2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG MEKANISME PENGGUNAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DANA BIAYA TIDAK TERDUGA DAN DANA SIAP PAKAI	Berlaku
Peraturan Bupati	33	2021	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 94 TAHUN 2019TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BANTUAN	Berlaku
Peraturan Bupati	35	2021	PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021	Berlaku
Peraturan Bupati	36	2021	PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	Berlaku
Peraturan Bupati	37	2021	PEDOMAN PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SUBANG GEMI NASTITI (PERSERODA)	Berlaku
Peraturan Bupati	38	2021	RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KOTA BARU PATIMBAN TAHUN 2020-2040	Berlaku
Peraturan Bupati	44	2021	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	45	2021	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	Berlaku
Peraturan Bupati	45	2021	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	Berlaku
Peraturan Bupati	46	2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG TATA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2021	Berlaku
Peraturan Bupati	47	2021	STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	48	2021	MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Presiden	50	2021	Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	Berlaku
Peraturan Bupati	53	2021	SISTEM APLIKASI PELAYANAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN	Berlaku
Peraturan Bupati	60	2021	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 75 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK	Berlaku
Peraturan Bupati	62	2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021	Berlaku
Peraturan Bupati	63	2021	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 81 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021	Berlaku
Peraturan Bupati	64	2021	PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH	Berlaku
Peraturan Bupati	65	2021	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	Berlaku
Peraturan Bupati	66	2021	PEDOMAN PENYELENGGARAN KARANG TARUNA	Berlaku
Peraturan Bupati	67	2021	PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2020	Berlaku
Peraturan Bupati	71	2021	LABORATORIUM INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	72	2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	74	2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 106 TAHUN 2020 TENTANG KODE ETIK PELAKU PENGADAAN DAN PELAKSANAAN PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	76	2021	KETENTUAN POKOK PELAYANAN, PENGGOLONGAN PELANGGAN, TAHAPAN, DAN PENERAPAN TARIF AIR MINUM SERTA SANKSI ADMINISTRASI KEPADA PELANGGANAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RANGGA KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	78	2021	PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA	Berlaku
Peraturan Bupati	80	2021	PEDOMAN PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	83	2021	PENGELOLAAN PENGADUAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	85	2021	PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	92	2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN UMUM PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	92	2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN UMUM PELIMPAHAN SEBAGAIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Pemerintah	94	2021	DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL	Berlaku
Peraturan Bupati	94	2021	ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018-2021	Berlaku
Peraturan Bupati	98	2021	SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH	Berlaku
Peraturan Bupati	99	2021	SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Berlaku
Peraturan Bupati	100	2021	SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH	Berlaku
Peraturan Bupati	101	2021	SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS	Berlaku
Peraturan Bupati	102	2021	SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN	Berlaku
Peraturan Bupati	105	2021	PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	106	2021	KONTRIBUSI LANGSUNG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG KEPADA DESA DARMAGA KECAMATAN CISALAK DAN DESA PASANGGRAHAN KECAMATAN KASOMALANG	Berlaku
Keputusan Bupati	245	2021	PERPANJANGAN KEENAM PEMBERLAKUAN PEMBATASAN BERSKALA BESAR SECARA PROPOSIONAL DALAM SKALA MIKRO DI DAERAH KABUPATEN SUBANG DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)	Berlaku
Keputusan Bupati	261	2021	PERPANJANGAN KETUJUH PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL DALAM SKALA MIKRO DI DAERAH KABUPATEN SUBANG DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)	Berlaku
Keputusan Bupati	462	2021	PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)	Berlaku
Undang - Undang	1	2022	HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH	Berlaku
Peraturan Daerah	2	2022	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK	Berlaku
Peraturan Bupati	4	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	5	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	6	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	7	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	8	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	9	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	10	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	11	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	12	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	13	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	14	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	15	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	16	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	17	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	18	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	19	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	20	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	21	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	22	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	23	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	24	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	25	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	26	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	27	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	28	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	29	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	30	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	31	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	32	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	33	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	34	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJARUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG SEBAGAI UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS	Berlaku
Putusan Pengadilan	44/PDT.G/2021/PN.SNG	2022	Putusan Pengadilan Negeri Subang	Berlaku
Peraturan Bupati	50	2022	HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM PADA TINGKAT AGEN DAN PANGKALAN DI KABUPATEN SUBANG	Berlaku
Peraturan Bupati	58	2022	TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022	Berlaku
Peraturan Bupati	62	2022	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)	Berlaku
Peraturan Bupati	318	2022	PEDOMAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG	Berlaku

Form Pencarian

Kategori / Jenis

Tahun

Judul / Nama

Nomor

Mail	: jdih@subang.go.id
Phone	: -
Fax	: -