SEMUA PRODUK HUKUM

Jenis	Nomor	Tahun	Tentang	Keterangan	Status
Undang - Undang	114	2024	KABUPATEN KARAWANG DI PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Undang - Undang	113	2024	KABUPATEN MAJALENGKA DI PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Undang - Undang	112	2024	KABUPATEN INDRAMAYU DI PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Undang - Undang	111	2024	KABUPATEN TASIKMALAYA DI PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Undang - Undang	110	2024	KABUPATEN GARUT DI PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Undang - Undang	109	2024	KABUPATEN CIAMIS DI PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Undang - Undang	108	2024	KOTA CIREBON DI PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Undang - Undang	106	2024	KABUPATEN KUNINGAN DI PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Undang - Undang	105	2024	KABUPATEN SUMEDANG DI PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Undang - Undang	104	2024	KOTA BANDUNG DI PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Undang - Undang	103	2024	KABUPATEN BANDUNG DI PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Undang - Undang	102	2024	KABUPATEN BOGOR DI PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Undang - Undang	101	2024	KABUPATEN BEKASI DI PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Undang - Undang	100	2024	KOTA BOGOR DI PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Undang - Undang	99	2024	KABUPATEN SUKABUMI DI PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Undang - Undang	98	2024	KOTA SUKABUMI DI PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Undang - Undang	97	2024	KABUPATEN CIANJUR DI PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Undang - Undang	60	2024	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023		Berlaku
Undang - Undang	59	2024	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2025-2045		Berlaku
Undang - Undang	58	2024	KOTA SOLOK DI PROVINSI SUMATERA BARAT		Berlaku
Undang - Undang	57	2024	KOTA SAWAHLUNTO DI PROVINSI SUMATERA BARAT		Berlaku
Undang - Undang	56	2024	KOTA PAYAKUMBUH DI PROVINSI SUMATERA BARAT		Berlaku
Undang - Undang	55	2024	KOTA PADANG DI PROVINSI SUMATERA BARAT		Berlaku
Undang - Undang	54	2024	KOTA PADANG PANJANG DI PROVINSI SUMATERA BARAT		Berlaku
Undang - Undang	53	2024	KOTA BUKITTINGGI DI PROVINSI SUMATERA BARAT		Berlaku
Undang - Undang	52	2024	KABUPATEN TANAH DATAR DI PROVINSI SUMATERA BARAT		Berlaku
Undang - Undang	51	2024	KABUPATEN SOLOK DI PROVINSI SUMATERA BARAT		Berlaku
Undang - Undang	50	2024	KABUPATEN SIJUNJUNG DI PROVINSI SUMATERA BARAT		Berlaku
Undang - Undang	48	2024	KABUPATEN PASAMAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT		Berlaku
Undang - Undang	47	2024	KABUPATEN PADANG PARIAMAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT		Berlaku
Undang - Undang	46	2024	KABUPATEN AGAM DI PROVINSI SUMATERA BARAT		Berlaku
Undang - Undang	45	2024	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT		Berlaku
Peraturan Bupati	45	2024	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Berlaku
Undang - Undang	44	2024	KOTA PEKANBARU DI PROVINSI RIAU		Berlaku
Peraturan Bupati	44	2024	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAERAH DAN BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Undang - Undang	43	2024	KABUPATEN KAMPAR DI PROVINSI RIAU		Berlaku
Undang - Undang	42	2024	KABUPATEN INDRAGIRI HULU DI PROVINSI RIAU		Berlaku
Undang - Undang	41	2024	KABUPATEN BENGKALIS DI PROVINSI RIAU		Berlaku
Undang - Undang	40	2024	KOTA JAMBI DI PROVINSI JAMBI		Berlaku
Peraturan Bupati	39	2024	PEDOMAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH BERUPA BARANG MILIK DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Undang - Undang	39	2024	KABUPATEN MERANGIN DI PROVINSI JAMBI		Berlaku
Undang - Undang	38	2024	KABUPATEN KERINCI DI PROVINSI JAMBI		Berlaku
Undang - Undang	37	2024	KABUPATEN BATANGHARI DI PROVINSI JAMBI		Berlaku
Undang - Undang	36	2024	KABUPATEN LAMPUNG UTARA DI PROVINSI LAMPUNG		Berlaku
Undang - Undang	35	2024	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DI PROVINSI LAMPUNG		Berlaku
Undang - Undang	34	2024	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DI PROVINSI LAMPUNG		Berlaku
Undang - Undang	33	2024	KABUPATEN BINTAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU		Berlaku
Peraturan Bupati	29	2024	PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		Berlaku
Peraturan Bupati	27	2024	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 355 TAHUN 2022 TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI BUPATI SUBANG DENGAN PERANGKAT DAERAH		Berlaku
Peraturan Bupati	26	2024	PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	25	2024	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN		Berlaku
Peraturan Bupati	23	2024	TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH		Berlaku
Peraturan Bupati	22	2024	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024		Berlaku
Undang - Undang	22	2024	KABUPATEN TAPANULI UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA		Berlaku
Peraturan Bupati	21	2024	PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS		Berlaku
Undang - Undang	21	2024	KABUPATEN LABUHANBATU DI PROVINSI SUMATERA UTARA		Berlaku
Peraturan Bupati	20	2024	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024		Berlaku
Undang - Undang	20	2024	KABUPATEN ASAHAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA		Berlaku
Undang - Undang	19	2024	KOTA TANJUNGBALAI DI PROVINSI SUMATERA UTARA		Berlaku
Undang - Undang	18	2024	KABUPATEN DELI SERDANG DI PROVINSI SUMATERA UTARA		Berlaku
Peraturan Bupati	17	2024	LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Undang - Undang	17	2024	KOTA TEBING TINGGI DI PROVINSI SUMATERA UTARA		Berlaku
Undang - Undang	16	2024	KOTA MEDAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA		Berlaku
Undang - Undang	15	2024	KABUPATEN KARO DI PROVINSI SUMATERA UTARA		Berlaku
Peraturan Bupati	15	2024	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025		Berlaku
Peraturan Bupati	14	2024	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Undang - Undang	12	2024	KABUPATEN ACEH SELATAN DI ACEH		Berlaku
Undang - Undang	11	2024	KABUPATEN ACEH BARAT DI ACEH		Berlaku
Undang - Undang	10	2024	KABUPATEN ACEH UTARA DI ACEH		Berlaku
Undang - Undang	9	2024	KABUPATEN ACEH TIMUR DI ACEH		Berlaku
Undang - Undang	8	2024	KABUPATEN ACEH TENGAH DI ACEH		Berlaku
Undang - Undang	7	2024	KABUPATEN PIDIE DI ACEH		Berlaku
Peraturan Bupati	6	2024	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024		Berlaku
Undang - Undang	6	2024	KABUPATEN ACEH BESAR DI ACEH		Berlaku
Peraturan Daerah	6	2024	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN		Berlaku
Undang - Undang	5	2024	KOTA BANDA ACEH DI ACEH		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	5	2024	Penyelenggaraan Perhubungan		Berlaku
Peraturan Bupati	5	2024	TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024		Berlaku
Peraturan Bupati	4	2024	TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH		Berlaku
Undang - Undang	4	2024	KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK PADA FASE SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN		Berlaku
Peraturan Daerah	4	2024	PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	4	2024	Penggabungan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Karya Utama Jabar, Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Wibawa Mukti Jabar, Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Galuh Mandiri Jabar, Dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat		Berlaku
Undang - Undang	3	2024	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	3	2024	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat (perseroda)		Berlaku
Peraturan Bupati	3	2024	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 90 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2024		Berlaku
Intruksi Presiden	2	2024	DUKUNG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN UJI COBA DAN UNJUK KERJA (PROOF OF CONCEPT) TREM OTONOM DI IBU KOTA NUSANTARA		Berlaku
Undang - Undang	2	2024	PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	2	2024	Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat Menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat (perseroda)		Berlaku
Peraturan Daerah	1	2024	PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN		Berlaku
Intruksi Presiden	1	2024	PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM DAN LAYANAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK		Berlaku
Undang - Undang	1	2024	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK		Berlaku
Peraturan Bupati	1	2024	BESARAN PERSENTASE DAN PERTIMBANGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BAGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Keputusan Bupati	550	2023	PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIJATI BARAT KECAMATAN KALIJATI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Keputusan Bupati	549	2023	PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA TANGGULUN TIMUR KECAMATAN KALIJATI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Keputusan Bupati	545	2023	PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANGGULUN BARAT KECAMATAN KALIJATI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Keputusan Bupati	197	2023	PENETAPAN NAMA-NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI/SWASTA KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023		Berlaku
Peraturan Presiden	80	2023	PERAN AKTIF INDONESIA DI KAWASAN DASAR LAUT INTERNASIONAL		Berlaku
Peraturan Bupati	79	2023	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Presiden	79	2023	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan		Berlaku
Peraturan Presiden	78	2023	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional		Berlaku
Peraturan Bupati	78	2023	PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN UMUM		Berlaku
Peraturan Presiden	77	2023	Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua Harian dan Anggota Dewan Energi Nasional		Berlaku
Peraturan Presiden	76	2023	Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024		Berlaku
Peraturan Presiden	75	2023	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023		Berlaku
Peraturan Presiden	74	2023	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi		Berlaku
Peraturan Presiden	73	2023	Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Daerah		Berlaku
Peraturan Presiden	71	2023	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL		Berlaku
Peraturan Presiden	70	2023	Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi		Berlaku
Peraturan Bupati	69	2023	PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Presiden	68	2023	Tunjangan Jabatan Fungsional Metrolog		Berlaku
Peraturan Presiden	67	2023	Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara		Berlaku
Peraturan Presiden	64	2023	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL		Berlaku
Peraturan Presiden	63	2023	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN		Berlaku
Peraturan Presiden	62	2023	PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA		Berlaku
Peraturan Bupati	62	2023	PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Presiden	61	2023	HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI KEPALA, SEKRETARIS BADAN, DEPUTI, KELOMPOK KERJA, DAN KELOMPOK AHLI BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE		Berlaku
Peraturan Presiden	60	2023	STRATEGI NASIONAL BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA		Berlaku
Peraturan Presiden	59	2023	KEBIJAKAN NASIONAL KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DAN WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA		Berlaku
Peraturan Bupati	59	2023	PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN		Berlaku
Peraturan Bupati	59	2023	PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN		Berlaku
Peraturan Presiden	58	2023	PENGUATAN MODERASI BERAGAMA		Berlaku
Peraturan Presiden	57	2023	WAJIB LAPOR LOWONGAN PEKERJAAN		Berlaku
Peraturan Bupati	57	2023	PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2022		Berlaku
Peraturan Bupati	56	2023	STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Presiden	55	2023	HONORARIUM DAN FASILITAS BAGI KOMISI PARIPURNA DAN BADAN PEKERJA KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN		Berlaku
Peraturan Pemerintah	55	2023	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Hutama Karya		Berlaku
Peraturan Presiden	54	2023	PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN JAMU		Berlaku
Peraturan Presiden	53	2023	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL		Berlaku
Keputusan Bupati	53	2023	TENAGA MOTIVATOR KETAHANAN KELUARGA DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023		Berlaku
Keputusan Bupati	52	2023	TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022		Berlaku
Peraturan Presiden	52	2023	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024		Berlaku
Peraturan Bupati	51	2023	PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Presiden	51	2023	TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI		Berlaku
Keputusan Bupati	51	2023	TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SUBANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022		Berlaku
Peraturan Bupati	50	2023	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Presiden	50	2023	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI		Berlaku
Peraturan Presiden	49	2023	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2008 TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG		Berlaku
Keputusan Bupati	49	2023	SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL DI KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2023		Berlaku
Peraturan Presiden	48	2023	PENGAKHIRAN PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)		Berlaku
Peraturan Presiden	47	2023	STRATEGI KEAMANAN SIBER NASIONAL DAN MANAJEMEN KRISIS SIBER		Berlaku
Peraturan Presiden	46	2023	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN MASJID ISTIQLAL		Berlaku
Keputusan Bupati	46	2023	TIM PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBAGUNAN KELURAHAN MELALUI PERLOMBAAN KELURAHAN TAHUN 2023		Berlaku
Keputusan Bupati	45	2023	PENETAPAN RUAS-RUAS JALAN DAN JEMBATAN DALAM JARINGAN JALAN MENURUT STATUSNYA SEBAGAI RUAS JALAN KABUPATEN DAN JEMBATAN KABUPATEN DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Presiden	45	2023	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG BADAN KARANTINA INDONESIA		Berlaku
Peraturan Presiden	44	2023	HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI SEKRETARIS, DEPUTI, KEPALA UNIT KERJA HUKUM DAN KEPATUHAN, DAN DIREKTUR/KEPALA BIRO OTORITA IBU KOTA NUSANTARA		Berlaku
Peraturan Presiden	43	2023	PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB (COMPREHE N SIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OFTHE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UN		Berlaku
Peraturan Presiden	42	2023	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG HAK KEUANCAN DAN FASILITAS HAKIM AD HOC		Berlaku
Peraturan Presiden	41	2023	PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN UTARA		Berlaku
Peraturan Pemerintah	41	2023	JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN		Berlaku
Keputusan Bupati	41	2023	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUBANG NOMOR PH.02/KEP.277-TAPEM/2022 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBAGUNAN JALAN DI SERANG PANJANG-CIPEUNDEUY KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Presiden	40	2023	PEITCEPATAN SWASEMBADA GULA NASIONAL DAN PENYEDIAAN BIOETANOL SEBAGAI BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUDLI)		Berlaku
Peraturan Bupati	39	2023	PENGELOLAAN PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG		Berlaku
Peraturan Presiden	39	2023	MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL		Berlaku
Peraturan Presiden	38	2023	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		Berlaku
Peraturan Pemerintah	38	2023	DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT		Berlaku
Peraturan Bupati	37	2023	PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA		Berlaku
Peraturan Presiden	37	2023	KEBIJAKAN NASIONAL SUMBER DAYA AIR		Berlaku
Keputusan Bupati	37	2023	TIM ADVOKASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN PENGELOLAAN OBJEK WISATA CIATER		Berlaku
Peraturan Presiden	36	2023	PETA JALAN JAMINAN SOSIAL TAHUN 2023-2024		Berlaku
Peraturan Bupati	35	2023	PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN		Berlaku
Peraturan Presiden	35	2023	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL		Berlaku
Keputusan Bupati	35	2023	SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Presiden	34	2023	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN		Berlaku
Peraturan Bupati	33	2023	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 118 TAHUN 2019 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA		Berlaku
Peraturan Presiden	33	2023	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL		Berlaku
Peraturan Presiden	32	2023	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI		Berlaku
Peraturan Bupati	32	2023	RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	31	2023	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Presiden	31	2023	PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA WRY WRY IMPORTANT PERSOIV UNTUK MENDUKUNG IBU KOTA NUSANTARA		Berlaku
Peraturan Bupati	30	2023	PEDOMAN PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RANGGA KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Presiden	30	2023	RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH SELAT MALAKA		Berlaku
Keputusan Bupati	30	2023	PENETAPAN TENAGA BERESIKO PETUGAS PENANGGULANGAN BENCANA DAN TENAGA KEBERSIHAN KANTOR PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Keputusan Bupati	29	2023	TIM FASILITASI KEPROTOKOLAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2023		Berlaku
Peraturan Presiden	29	2023	RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT FLORES		Berlaku
Peraturan Pemerintah	29	2023	PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2I TAHUN 2OI9 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN		Berlaku
Peraturan Bupati	28	2023	PEMBATASAN WAKTU OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG PADA RUAS JALAN DI WILAYAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Keputusan Bupati	28	2023	TIM KOMUNIKASI DAN DIGITALISASI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023		Berlaku
Peraturan Presiden	28	2023	PERENCANAAN TERPADU PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL		Berlaku
Peraturan Bupati	27	2023	TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023		Berlaku
Keputusan Bupati	27	2023	PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022		Berlaku
Peraturan Presiden	27	2023	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN ATAS TANAH YANG DIIDENTIFIKASI SEBAGAI TANAH MUSNAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM		Berlaku
Peraturan Bupati	26	2023	RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Keputusan Bupati	26	2023	TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Presiden	26	2023	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2OL7 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA		Berlaku
Peraturan Bupati	25	2023	MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Presiden	25	2023	PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE FACILITATION OF INTER-STATE TRANSPORT (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN TENTANG PEMBERIAN KEMUDAHAN TERHADAP ANGKUTAN ANTARNEGARA)		Berlaku
Keputusan Bupati	24	2023	TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Presiden	24	2023	RENCANA INDUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA TAHUN 2022-2041		Berlaku
Peraturan Bupati	23	2023	LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG		Berlaku
Peraturan Presiden	23	2023	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA		Berlaku
Peraturan Bupati	22	2023	PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG		Berlaku
Peraturan Presiden	22	2023	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		Berlaku
Peraturan Gubernur	22	2023	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 80 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Keputusan Bupati	21	2023	HIBAH UANG DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG KEPADA INSTANSI VERTIKAL TAHUN ANGGARAN 2023		Berlaku
Peraturan Presiden	21	2023	HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA		Berlaku
Peraturan Bupati	21	2023	PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN		Berlaku
Peraturan Bupati	20	2023	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 359 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Keputusan Bupati	20	2023	PENGELOLA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUBBIDANG PERPUSTAKAAN PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023		Berlaku
Peraturan Presiden	20	2023	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 192 TAHUN 2OI4 TENTANG BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN		Berlaku
Peraturan Gubernur	20	2023	RENCANA AKSI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022-2026		Berlaku
Peraturan Bupati	19	2023	PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI		Berlaku
Keputusan Bupati	19	2023	TENAGA PELAYANAN PERPUSTAKAAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023		Berlaku
Peraturan Gubernur	19	2023	PEDOMAN TEKNIS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Presiden	19	2023	RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2O2O - 2024		Berlaku
Keputusan Bupati	18	2023	PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2023		Berlaku
Peraturan Presiden	18	2023	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA		Berlaku
Peraturan Pemerintah	18	2023	PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI GELAS		Berlaku
Peraturan Bupati	18	2023	PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN TAHUN 2024		Berlaku
Peraturan Bupati	17	2023	PERLIMPAHAN SEBAGAI KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KEPADA BADAN PENDAPATAN DAERAH		Berlaku
Keputusan Bupati	17	2023	PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL UMUM KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Gubernur	17	2023	PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023		Berlaku
Peraturan Presiden	17	2023	PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH		Berlaku
Keputusan Bupati	16	2023	PEMBERHENTIAN JABATAN FUNGSIONAL KARENA TUGAS BELAJAR		Berlaku
Peraturan Gubernur	16	2023	PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS AGRO JABAR (PERSERODA) UNTUK PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH		Berlaku
Peraturan Presiden	16	2023	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2O2O TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA		Berlaku
Peraturan Pemerintah	16	2023	PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA		Berlaku
Peraturan Bupati	16	2023	PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN		Berlaku
Peraturan Bupati	15	2023	PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT		Berlaku
Keputusan Bupati	15	2023	PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Gubernur	15	2023	BADAN PENGELOLA KAWASAN REBANA		Berlaku
Undang - Undang	15	2023	PROVINSI BALI		Berlaku
Peraturan Presiden	15	2023	PDTUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2023		Berlaku
Peraturan Pemerintah	15	2023	PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2023		Berlaku
Peraturan Bupati	14	2023	PENCABUTAN LIMA BUAH PERATURAN BUPATI SUBANG		Berlaku
Keputusan Bupati	14	2023	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA MASA TRANSISI MENUJU EDEMI		Berlaku
Peraturan Gubernur	14	2023	RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KAWASAN REBANA TAHUN 2020-2023		Berlaku
Undang - Undang	14	2023	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		Berlaku
Peraturan Presiden	14	2023	HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI NASIONAL DISABILITAS		Berlaku
Peraturan Pemerintah	14	2023	PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SANDANG NUSANTARA		Berlaku
Peraturan Bupati	13	2023	TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BAGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Keputusan Bupati	13	2023	PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA PUSAKARATU KECAMATAN PUSAKANAGARA KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Gubernur	13	2023	TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI		Berlaku
Undang - Undang	13	2023	PROVINSI MALUKU		Berlaku
Peraturan Presiden	13	2023	HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA		Berlaku
Peraturan Pemerintah	13	2023	PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ISTAKA KARYA		Berlaku
Peraturan Bupati	12	2023	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Keputusan Bupati	12	2023	PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DESA MAYANGAN KECAMATAN LEGONKULON KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Gubernur	12	2023	RENCANA AKSI DAERAH PELAKSANAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Undang - Undang	12	2023	PROVINSI JAWA TIMUR		Berlaku
Peraturan Presiden	12	2023	KEMENTERIAN AGAMA		Berlaku
Peraturan Pemerintah	12	2023	PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA, KEMUDAHAN BERUSAHA, DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL BAGI PELAKU USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA		Berlaku
Peraturan Menteri	12	2023	ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI BATAM		Berlaku
Peraturan Daerah	12	2023	PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH		Berlaku
Peraturan Bupati	11	2023	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Keputusan Bupati	11	2023	PEMBERHENTIAN PEJABAT KEPALA DESA DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA MUARA KECAMATAN BLANAKAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Undang - Undang	11	2023	PROVINSI JAWA TENGAH		Berlaku
Undang - Undang	11	2023	PROVINSI JAWA TENGAH		Berlaku
Peraturan Daerah	11	2023	TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN		Berlaku
Peraturan Presiden	11	2023	URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN TAMBAHAN DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PADA SUBBIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN		Berlaku
Peraturan Pemerintah	11	2023	PENANGKAPAN IKAN TERUKUR		Berlaku
Peraturan Bupati	10	2023	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MUSEUM PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Keputusan Bupati	10	2023	PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUBANG NOMOR KU.12.01/KEP.311-BKAD/2020 TENTANG PENETAPAN REKENING PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Gubernur	10	2023	RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022-2023		Berlaku
Undang - Undang	10	2023	PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Daerah	10	2023	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH		Berlaku
Peraturan Presiden	10	2023	PENGESAHAN NICE AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF GOODS AND SERVICES FOR THE PURPOSES OF THE REGISTRATION OF MARKS (PERSETUJUAN NICE MENGENAI KLASIFIKASI INTERNASIONAL ATAS BARANG DAN JASA UNTUK TUJUAN PENDAFTARAN MEREK)		Berlaku
Peraturan Pemerintah	10	2023	JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI		Berlaku
Peraturan Bupati	9	2023	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAERAH DAN BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Keputusan Bupati	9	2023	TIM KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PADA KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023		Berlaku
Peraturan Gubernur	9	2023	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 118 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023		Berlaku
Undang - Undang	9	2023	PROVINSI SUMATERA SELATAN		Berlaku
Peraturan Presiden	9	2023	HONORARIUM, INSENTIF, DAN MANFAAT TAMBAHAN LAINNYA KOMITE TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT		Berlaku
Peraturan Pemerintah	9	2023	PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTAS LECES		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	9	2023	Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	8	2023	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023		Berlaku
Peraturan Bupati	8	2023	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA		Berlaku
Keputusan Bupati	8	2023	PENETAPAN REKENING BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBKJ. CABANG SUBANG TAHUN ANGGARAN 2023		Berlaku
Peraturan Gubernur	8	2023	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 189 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAW		Berlaku
Undang - Undang	8	2023	PROVINSI SUMATERA UTARA		Berlaku
Peraturan Presiden	8	2023	PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM		Berlaku
Peraturan Pemerintah	8	2023	PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES		Berlaku
Peraturan Bupati	7	2023	FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Keputusan Bupati	7	2023	PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023		Berlaku
Peraturan Gubernur	7	2023	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Undang - Undang	7	2023	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG		Berlaku
Peraturan Presiden	7	2023	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2O2O TENTANG KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Berlaku
Peraturan Pemerintah	7	2023	PENGUASAAN TEKNOLOGI KEANTARIKSAAN		Berlaku
Peraturan Daerah	7	2023	PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	7	2023	Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		Berlaku
Peraturan Daerah	6	2023	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2022		Berlaku
Peraturan Bupati	6	2023	PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023		Berlaku
Keputusan Bupati	6	2023	PENUNJUKAN PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK. CABANG SUBANG SEBAGAI BANK PENYIMPANAN UANG MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2023		Berlaku
Peraturan Gubernur	6	2023	PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Undang - Undang	6	2023	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAHPENGGANTI UNDANG-UNDANG BONOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA		Berlaku
Peraturan Presiden	6	2023	SERTIFIKASI HALAL OBAT, PRODUK BIOLOGI, DAN ALAT KESEHATAN		Berlaku
Peraturan Pemerintah	6	2023	PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN		Berlaku
Keputusan Bupati	5	2023	PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH UNTUK PENDEPOSITOAN UANG KAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023		Berlaku
Peraturan Gubernur	5	2023	TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2023		Berlaku
Undang - Undang	5	2023	PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG EXSTRADISI BURONAN (TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE FOR THE EXTRADITION OF FUGI		Berlaku
Peraturan Presiden	5	2023	RENCANA DETAIL, TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA PADA PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL ATAMBUA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		Berlaku
Peraturan Pemerintah	5	2023	PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN		Berlaku
Peraturan Daerah	5	2023	PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	5	2023	Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		Berlaku
Peraturan Daerah	4	2023	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO BENTENG PANCASILA SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	4	2023	KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BAGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Keputusan Bupati	4	2023	PENUNJUKAN PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, VERIFIKATUR DAN PETUGAS AKUNTANSI PADA PERANGKAT DAERAH		Berlaku
Peraturan Gubernur	4	2023	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 118 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023		Berlaku
Undang - Undang	4	2023	PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN		Berlaku
Peraturan Presiden	4	2023	RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA PADA PUSAT PELAYANAN PINTU GERBANG MOTAAIN, WINI, DAN MOTAMASIN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		Berlaku
Peraturan Pemerintah	4	2023	PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS TENAGA LISTRIK		Berlaku
Peraturan Bupati	3	2023	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Keputusan Bupati	3	2023	PENUNJUKAN PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023		Berlaku
Peraturan Daerah	3	2023	KAWASAN TANPA ROKOK		Berlaku
Peraturan Gubernur	3	2023	KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Undang - Undang	3	2023	PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG KERJA SAMA PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ON DEFENCE COOPERATIO		Berlaku
Peraturan Presiden	3	2023	PENGESAHAN ASEAN TRADE IN SERVICES AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN JASA ASEAN)		Berlaku
Peraturan Pemerintah	3	2023	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA		Berlaku
Intruksi Presiden	3	2023	PERCEPATAN PENINGKATAN KONEKTIVITAS JALAN DAERAH		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	3	2023	Pengelolaan Tenaga Kesehatan Untuk Penyelenggaraan Upaya Kesehatan		Berlaku
Intruksi Presiden	2	2023	PELAKSANAAN REKOMENDASI PENYELESAIAN NON-YUDISIAL PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT		Berlaku
Intruksi Mentri	2	2023	PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA PADA WILAYAH JAKAERTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	2	2023	Pemberdayaan Dan Pelindungan Perempuan		Berlaku
Peraturan Bupati	2	2023	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 102 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN		Berlaku
Keputusan Bupati	2	2023	PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023		Berlaku
Peraturan Daerah	2	2023	OPTIMALISASI BADAN USAHA MILIK DAERAH TERHADAP DAYA DUKUNG KEPELABUHAN		Berlaku
Peraturan Gubernur	2	2023	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 182 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Undang - Undang	2	2023	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FIJI TENTANG KERJA SAMA BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FIJI CONCERNING COOPERATION		Berlaku
Peraturan Presiden	2	2023	HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA, SERTA ANGGOTA KONSIL MASING-MASING TENAGA KESEHATAN		Berlaku
Peraturan Pemerintah	2	2023	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA		Berlaku
Peraturan Menteri	2	2023	TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF		Berlaku
Peraturan Bupati	1	2023	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023		Berlaku
Keputusan Bupati	1	2023	PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2023		Berlaku
Peraturan Daerah	1	2023	KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Undang - Undang	1	2023	KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA		Berlaku
Peraturan Gubernur	1	2023	PEDOMAN PENGAJUAN DOKUMEN USULAN, VERIFIKASI, DAN VALIDASI USULAN BANTUAN KEUANGAN, BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL SERTA POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH		Berlaku
Peraturan Presiden	1	2023	LEMBAGA PRODUKTIVITAS NASIONAL		Berlaku
Peraturan Pemerintah	1	2023	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		Berlaku
Intruksi Presiden	1	2023	PENGARUSUTAMAAN PELESTARIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	1	2023	Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia		Berlaku
Peraturan Bupati	399	2022	APLIKASI E-KEMBANG JAWARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	397	2022	ANUGERAH ANGRACANA RAHARJA		Berlaku
Peraturan Bupati	395	2022	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		Berlaku
Peraturan Bupati	383	2022	PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN PRODUK HUKUM DI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	370	2022	PEDOMAN COACHING DAN METORING DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	359	2022	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	356	2022	KAMPUNG PERIKANAN BUDI DAYA		Berlaku
Peraturan Bupati	353	2022	RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN SUBANG SUBANG TAHUN 2022-2024		Berlaku
Peraturan Bupati	344	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	343	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	341	2022	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 101 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS		Berlaku
Peraturan Bupati	340	2022	DESA WISATA		Berlaku
Peraturan Bupati	339	2022	TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	338	2022	TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRASI, DAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	337	2022	PEMAKAMAN		Berlaku
Peraturan Bupati	336	2022	TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA KOMISARIS DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH		Berlaku
Peraturan Bupati	330	2022	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023		Berlaku
Peraturan Bupati	327	2022	PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK		Berlaku
Peraturan Bupati	324	2022	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	320	2022	SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	318	2022	PEDOMAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	300	2022	PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN PRODUK HUKUM DI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	174	2022	BATAS DESA LANGENSARI KECAMATAN BLANAKAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	173	2022	BATAS DESA RAWAMEKAR KECAMATAN BLANAKAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	172	2022	BATAS DESA CILAMAYAHILIR KECAMATAN BLANAKAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	171	2022	BATAS DESA JAYAMUKTI KECAMATAN BLANAKAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	170	2022	BATAS DESA CILAMAYAGIRANG KECAMATAN BLANAKAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	169	2022	BATAS DESA RAWAMENENG KECAMATAN BLANAKAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	168	2022	BATAS DESA BLANAKAN KECAMATAN BLANAKAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	167	2022	BATAS DESA MUARA KECAMATAN BLANAKAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	166	2022	BATAS DESA TANJUNGTIGA KECAMATAN BLANAKAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	165	2022	BATAS DESA JALANCAGAK KECAMATAN JALANCAGAK KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	164	2022	BATAS DESA TAMBAKMEKAR KECAMATAN JALANCAGAK KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	163	2022	BATAS DESA SARIREJA KECAMATAN JALANCAGAK KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	162	2022	BATAS DESA KUMPAY KECAMATAN JALANCAGAK KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	161	2022	BATAS DESA BUNIHAYU KECAMATAN JALANCAGAK KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	160	2022	BATAS DESA TAMBAKAN KECAMATAN JALANCAGAK KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	159	2022	BATAS DESA CURUGRENDENG KECAMATAN JALANCAGAK KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	143	2022	BATAS DESA JATIBARU KECAMATAN CIASEM KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	142	2022	BATAS DESA PINANGSARI KECAMATAN CIASEM KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	141	2022	BATAS DESA CIASEM BARU KECAMATAN CIASEM KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	139	2022	BATAS DESA SUKAHAJI KECAMATAN CIASEM KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	138	2022	BATAS DESA CIASEM HILIR KECAMATAN CIASEM KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	137	2022	BATAS DESA DUKUH KECAMATAN CIASEM KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	137	2022	BATAS DESA DUKUH KECAMATAN CIASEM KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	136	2022	BATAS DESA CIASEM TENGAH KECAMATAN CIASEM KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	87	2022	BATAS KELURAHAN WANAREJA KECAMATAN SUBANG KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	86	2022	BATAS KELURAHAN DANGDEUR KECAMATAN SUBANG KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	85	2022	BATAS KELURAHAN SUKAMELANG KECAMATAN SUBANG KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	84	2022	BATAS KELURAHAN SPKLAT KECAMATAN SUBANG KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	83	2022	BATAS KELURAHAN KARANGANYAR KECAMATAN SUBANG KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	82	2022	BATAS KELURAHAN PASIRKAREUMBI KECAMATAN SUBANG KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	81	2022	BATAS KELURAHAN CIGADUNG KECAMATAN SUBANG KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	80	2022	BATAS KELURAHAN PARUNG KECAMATAN SUBANG KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	79	2022	BATAS DESA PAKUHAJI KECAMATAN CISALAK KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	78	2022	BATAS DESA CIGADOG KECAMATAN CISALAK KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	77	2022	BATAS DESA CISALAK KECAMATAN CISALAK KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	76	2022	BATAS DESA DARMAGA KECAMATAN CISALAK KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	75	2022	BATAS DESA SUKAKERTI KECAMATAN CISALAK KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	74	2022	BATAS DESA MAYANG KECAMATAN CISALAK KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	73	2022	BATAS DESA GARDUSAYANG KECAMATAN CISALAK KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	72	2022	BATAS DESA CIMANGGU KECAMATAN CISALAK KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	71	2022	BATAS DESA CUPUNAGARA KECAMATAN CISALAK KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	70	2022	BATAS DESA SAGALAHERANG KALER KECAMATAN SAGALAHERANG KABUPATEN SUNANG		Berlaku
Peraturan Bupati	69	2022	BATAS DESA CURUGAGUNG KECAMATAN SAGALAHERANG KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	68	2022	BATAS DESA LELES KECAMATAN SAGALAHERANG KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	67	2022	BATAS DESA DAYEUHKOLOT KECAMATAN SAGALAHERANG KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	66	2022	BATAS DESA SAGALAHERANG KIDUL KECAMATAN SAGALAHERANG KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	65	2022	BATAS DESA CICADAS KECAMATAN SAGALAHERANG KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	64	2022	BATAS DESA SUKAMANDI KECAMATAN SAGALAHERANG KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	63	2022	PELAKSANAAN WAJIB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 TAHUN		Berlaku
Peraturan Bupati	62	2022	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)		Berlaku
Peraturan Bupati	60	2022	PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	59	2022	ALIH MEDIA ARSIP DENGAN METODE KONVERSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	58	2022	TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022		Berlaku
Peraturan Bupati	57	2022	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	55	2022	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DARI DANA DESA KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2022		Berlaku
Peraturan Bupati	53	2022	PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	52	2022	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 103 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2022		Berlaku
Peraturan Bupati	51	2022	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SECARA TERINTEGRASI		Berlaku
Peraturan Bupati	50	2022	HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM PADA TINGKAT AGEN DAN PANGKALAN DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	50	2022	HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM PADA TINGKAT AGEN DAN PANGKALAN DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	49	2022	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022		Berlaku
Peraturan Bupati	46	2022	SISTEM INFORMASI DATA PANGAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	45	2022	PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU GAWAT DARURAT/PUBLIC SAFETY CENTER 199 SISINGA		Berlaku
Putusan Pengadilan	44/PDT.G/2021/PN.SNG	2022	Putusan Pengadilan Negeri Subang		Berlaku
Peraturan Bupati	43	2022	PEDOMAN PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RANGGA KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	42	2022	PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	41	2022	PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	40	2022	TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	39	2022	ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023		Berlaku
Peraturan Bupati	37	2022	STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023		Berlaku
Peraturan Bupati	36	2022	STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023		Berlaku
Peraturan Bupati	35	2022	PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2022		Berlaku
Peraturan Bupati	34	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJARUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG SEBAGAI UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS		Berlaku
Peraturan Bupati	33	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	32	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	31	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	30	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	29	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Undang - Undang	29	2022	PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA		Berlaku
Undang - Undang	29	2022	PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA		Berlaku
Peraturan Bupati	28	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Undang - Undang	28	2022	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023		Berlaku
Undang - Undang	28	2022	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023		Berlaku
Peraturan Bupati	27	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Undang - Undang	27	2022	PERLINDUNGAN DATA PRIBADI		Berlaku
Peraturan Bupati	26	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Undang - Undang	26	2022	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021		Berlaku
Peraturan Bupati	25	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Undang - Undang	25	2022	PENGESAHAN PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA (COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF		Berlaku
Peraturan Bupati	24	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Undang - Undang	24	2022	PENGESAHAN REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF REGIONAL)		Berlaku
Peraturan Bupati	23	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Undang - Undang	23	2022	PENDIDIKAN DAN LAYANAN PSIKOLOGI		Berlaku
Peraturan Bupati	22	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Undang - Undang	22	2022	PEMASYARAKATAN		Berlaku
Peraturan Bupati	21	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUBANG		Tidak Berlaku
Undang - Undang	21	2022	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		Berlaku
Peraturan Bupati	20	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Undang - Undang	20	2022	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT		Berlaku
Peraturan Bupati	19	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Undang - Undang	19	2022	PROVINSI RIAU		Berlaku
Peraturan Bupati	18	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Keputusan Bupati	18	2022	pemberhentian kepala desa dan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih desa wanasari kecamatan cipunagara kab. subang		Berlaku
Undang - Undang	18	2022	PROVINSI JAMBI		Berlaku
Peraturan Bupati	17	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Undang - Undang	17	2022	PROVINSI SUMATERA BARAT		Berlaku
Peraturan Bupati	16	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Keputusan Bupati	16	2022	Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Subang		Berlaku
Undang - Undang	16	2022	PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN		Berlaku
Peraturan Bupati	15	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Keputusan Bupati	15	2022	Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2022		Berlaku
Undang - Undang	15	2022	PEMBENTUKAN PAPUA TENGAH		Berlaku
Peraturan Bupati	14	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Keputusan Bupati	14	2022	Penetapan Nilai Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Serta Penetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terendah Tahun 2022		Berlaku
Undang - Undang	14	2022	PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA SELATAN		Berlaku
Keputusan Bupati	13	2022	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Subang		Berlaku
Peraturan Bupati	13	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Undang - Undang	13	2022	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		Berlaku
Peraturan Bupati	12	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Keputusan Bupati	12	2022	Penentuan Kriteria Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Yang Berasal dari Jabatan Fungsional		Berlaku
Undang - Undang	12	2022	TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL		Berlaku
Peraturan Bupati	11	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Keputusan Bupati	11	2022	TIM KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PADA KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH TAHUN AANGGARAN 2022		Berlaku
Undang - Undang	11	2022	KEOLAHRAGAAN		Berlaku
Peraturan Bupati	10	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Keputusan Bupati	10	2022	Penetapan Rekening Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Cabang Subang Tahun Anggaran 2022		Berlaku
Undang - Undang	10	2022	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	10	2022	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	9	2022	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042		Berlaku
Peraturan Bupati	9	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	9	2022	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU		Berlaku
Keputusan Bupati	9	2022	PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022		Berlaku
Undang - Undang	9	2022	PROVINSI KALIMANTAN BARAT		Berlaku
Peraturan Bupati	8	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	8	2022	KERJA SAMA DAERAH		Berlaku
Keputusan Bupati	8	2022	PENUNJUKAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK CABANG SUBANG SEBAGAI BANK PENYIMPANAN UANG MILIK PeMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2022		Berlaku
Undang - Undang	8	2022	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN		Berlaku
Intruksi Presiden	8	2022	PENUNTASAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA GEMPA BUMI, TSUNAMI, DAN LIKUEFAKSI DI PROVINSI SULAWESI TENGAH		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	8	2022	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022		Berlaku
Intruksi Presiden	7	2022	PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (BATTERY ELECTRIC VEHICLE) SEBAGAI KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN / ATAU KENDARAAN PERORANGAN DINAS INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	7	2022	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Kepada Pt Migas Utama Jabar (perseroda)		Berlaku
Peraturan Bupati	7	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	7	2022	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUBANG TAHUN 2024		Berlaku
Keputusan Bupati	7	2022	PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH UNTUK PENDEPOSITOAN UANG KAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022		Berlaku
Undang - Undang	7	2022	PROVINSI SULAWESI TENGGARA		Berlaku
Peraturan Bupati	6	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	6	2022	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2021		Berlaku
Keputusan Bupati	6	2022	PENUNJUKAN PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENGGUNAN ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, VERIFIKATUR DAN PETUGAS AKUNTANSI PADA PERANGKAT DAERA		Berlaku
Undang - Undang	6	2022	PROVINSI SULAWESI TENGAH		Berlaku
Intruksi Presiden	6	2022	DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PIALA DUNIA BOLA BASKET TAHUN 2023 DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	6	2022	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Kepada Pt Tirta Gemah Ripah (perseroda)		Berlaku
Intruksi Presiden	5	2022	PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN BAGI IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS, DAN BAYI BARU LAHIR MELALUI PROGRAM JAMINAN PERSALINAN		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	5	2022	Perubahan Bentuk Hukum Pt Tirta Gemah Ripah Menjadi Pt Tirta Gemah Ripah (perseroda)		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	5	2022	Perubahan Bentuk Hukum Pt Tirta Gemah Ripah Menjadi Pt Tirta Gemah Ripah (perseroda)		Berlaku
Peraturan Bupati	5	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	5	2022	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Berlaku
Keputusan Bupati	5	2022	PENUNJUKAN PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022		Berlaku
Undang - Undang	5	2022	PROVINSI SULAWESI UTARA		Berlaku
Peraturan Bupati	4	2022	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	4	2022	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Keputusan Bupati	4	2022	PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGRAN 2022		Berlaku
Undang - Undang	4	2022	PROVINSI SULAWESI SELATAN		Berlaku
Intruksi Presiden	4	2022	PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM		Berlaku
Intruksi Presiden	3	2022	OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	3	2022	Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak Dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Dengan Nama Perseroan Terbatas Migas Utama Jabar (perseroda)		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	3	2022	Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak Dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Dengan Nama Perseroan Terbatas Migas Utama Jabar (perseroda)		Berlaku
Peraturan Daerah	3	2022	PAJAK PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET		Berlaku
Peraturan Daerah	3	2022	RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022-2025		Berlaku
Peraturan Bupati	3	2022	TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH		Berlaku
Peraturan Daerah	3	2022	RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022-2025		Berlaku
Keputusan Bupati	3	2022	PENUNJUKAN KORDINATOR PENGELOLAAN KEUANNGAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2022		Berlaku
Undang - Undang	3	2022	IBU KOTA NEGARA		Berlaku
Peraturan Daerah	2	2022	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK		Berlaku
Peraturan Bupati	2	2022	PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KECAMATAN TAHUN 2023		Berlaku
Keputusan Bupati	2	2022	PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RANGGA KABUPATEN SUBANG PERIODE TAHUN 2022-2026		Berlaku
Undang - Undang	2	2022	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN		Berlaku
Intruksi Presiden	2	2022	PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI DALAM RANGKA MENYUKSESKAN GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA PADA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	2	2022	Desa Wisata		Berlaku
Intruksi Presiden	1	2022	OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	1	2022	Pengelolaan Keuangan Daerah		Berlaku
Undang - Undang	1	2022	HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH		Berlaku
Peraturan Daerah	1	2022	KABUPATEN LAYAK ANAK		Berlaku
Peraturan Bupati	1	2022	PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Keputusan Bupati	1	2022	PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RANGGA KABUPATEN SUBANG PERIODE TAHUN 2022-2025		Berlaku
MOU / Kerjasama	Hm.03.01/NK.06-KSD/2021	2022	KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN , PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Berlaku
MOU / Kerjasama	Hm.03.01/KB.07/KSD/2022	2022	PEMBANGUNAN GOR TENIS MEJA DAN MESS ATLET		Berlaku
MOU / Kerjasama	Hm.03.01/NK.08/KSD/2022	2022	SINERGI PEMANFAATAN BERSAMA DATA INFORMASI SERTA PENGUATAN KOORDINASI PENYELENGARAAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH		Berlaku
MOU / Kerjasama	Hm.03.01/NK.09-KSD/2022	2022	SINERGITAS PEMBANGUNAN KAWASAN PARIWISATA DAN INDUSTRI SERTA SARANA PRASARANA INSFRASTRUKTUR DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
MOU / Kerjasama	Hm.03.01/KB.10/KSD/2022	2022	PEMBERDAYAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) LAPAS KELAS II A SUBANG		Berlaku
MOU / Kerjasama	Hm.03.01/NK.16-KSD/2022	2022	IMPLEMENTASI GERAKAN MENUJU KOTA CERDAS (SMART CITY) KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022		Berlaku
MOU / Kerjasama	Hm.03.01/NK.19-KSD/2022	2022	KERJASAMA PROGRAM PENDAMIPINGAN DESA WISATA		Berlaku
MOU / Kerjasama	Hm.03.01/NK.21-KSD/2022	2022	PENYELENGGARA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI		Berlaku
MOU / Kerjasama	Hm.03.01/KB.29-KSD/2022	2022	PENINGKATAN PELAYANAN PALANG MERAH INDONESIA DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
MOU / Kerjasama	Hm.03.01/NK.28-KSD/2022	2022	KERJASAMA DALAM BIDANG PINDIDIKAN , PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Berlaku
MOU / Kerjasama	Hm.03.01/KB.23-KSD/2022	2022	RELOKASI MANDIRI DAN PEMBANGUNAN KIOS SEMENTARA PEDAGANG DI LAHAN BEKAS KEBAKARAN DI PASAR PUJASERA		Berlaku
MOU / Kerjasama	PT.02.03.01/1861/BUN	2022	PELAKSANAAN EVENT NGOBAR SUBANG JAWARA DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
MOU / Kerjasama	DK.03.01/239-BKPSDM/2022	2022	PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
MOU / Kerjasama	HM.03/1304/e-Gov	2022	PEMBUATAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI LAYANAN PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Keputusan Bupati	462	2021	PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)		Berlaku
Peraturan Bupati	331	2021	PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERDESAAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Keputusan Bupati	261	2021	PERPANJANGAN KETUJUH PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL DALAM SKALA MIKRO DI DAERAH KABUPATEN SUBANG DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)		Berlaku
Keputusan Bupati	245	2021	PERPANJANGAN KEENAM PEMBERLAKUAN PEMBATASAN BERSKALA BESAR SECARA PROPOSIONAL DALAM SKALA MIKRO DI DAERAH KABUPATEN SUBANG DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)		Berlaku
Peraturan Bupati	106	2021	KONTRIBUSI LANGSUNG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG KEPADA DESA DARMAGA KECAMATAN CISALAK DAN DESA PASANGGRAHAN KECAMATAN KASOMALANG		Berlaku
Peraturan Bupati	105	2021	PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	102	2021	SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN		Berlaku
Peraturan Bupati	101	2021	SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS		Berlaku
Peraturan Bupati	100	2021	SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH		Berlaku
Peraturan Bupati	100	2021	SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH		Berlaku
Peraturan Bupati	99	2021	SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		Berlaku
Peraturan Bupati	98	2021	SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH		Berlaku
Peraturan Pemerintah	94	2021	DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL		Berlaku
Peraturan Bupati	94	2021	ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018-2021		Berlaku
Peraturan Bupati	92	2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN UMUM PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	92	2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN UMUM PELIMPAHAN SEBAGAIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	91	2021	SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS URUSAN PERTANIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PENANAMAN MODAL, PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERIWISATA, EKONOMI KREATIF, PENANGGULANGAN BENCANA, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PEMBANGUNAN DAERAH		Berlaku
Peraturan Bupati	85	2021	PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	83	2021	PENGELOLAAN PENGADUAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	80	2021	PEDOMAN PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	78	2021	PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA		Berlaku
Peraturan Bupati	76	2021	KETENTUAN POKOK PELAYANAN, PENGGOLONGAN PELANGGAN, TAHAPAN, DAN PENERAPAN TARIF AIR MINUM SERTA SANKSI ADMINISTRASI KEPADA PELANGGANAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RANGGA KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	74	2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 106 TAHUN 2020 TENTANG KODE ETIK PELAKU PENGADAAN DAN PELAKSANAAN PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	72	2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	71	2021	LABORATORIUM INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	67	2021	PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2020		Berlaku
Peraturan Bupati	66	2021	PEDOMAN PENYELENGGARAN KARANG TARUNA		Berlaku
Peraturan Bupati	65	2021	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN		Berlaku
Peraturan Bupati	64	2021	PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH		Berlaku
Peraturan Bupati	63	2021	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 81 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021		Berlaku
Peraturan Bupati	62	2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021		Berlaku
Peraturan Bupati	60	2021	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 75 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK		Berlaku
Peraturan Bupati	58	2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 84 TAHUN 2020 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	57	2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 83 TAHUN 2020 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	53	2021	SISTEM APLIKASI PELAYANAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN		Berlaku
Peraturan Presiden	50	2021	Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)		Berlaku
Peraturan Bupati	48	2021	MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	47	2021	STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	46	2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG TATA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2021		Berlaku
Peraturan Bupati	45	2021	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022		Berlaku
Peraturan Bupati	45	2021	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022		Berlaku
Peraturan Bupati	44	2021	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	43	2021	TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN		Berlaku
Peraturan Bupati	42	2021	PEDOMAN PENGELOLAAN TATA NASKAH ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	41	2021	PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA		Berlaku
Peraturan Bupati	39	2021	PEDOMAN, PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA		Berlaku
Peraturan Bupati	38	2021	RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KOTA BARU PATIMBAN TAHUN 2020-2040		Berlaku
Peraturan Bupati	38	2021	RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KOTA BARU PATIMBAN TAHUN 2020-2040		Berlaku
Peraturan Bupati	37	2021	PEDOMAN PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SUBANG GEMI NASTITI (PERSERODA)		Berlaku
Peraturan Bupati	36	2021	PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN		Berlaku
Peraturan Bupati	35	2021	PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021		Berlaku
Peraturan Bupati	33	2021	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 94 TAHUN 2019TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BANTUAN		Berlaku
Peraturan Bupati	32	2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG MEKANISME PENGGUNAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DANA BIAYA TIDAK TERDUGA DAN DANA SIAP PAKAI		Berlaku
Peraturan Bupati	31	2021	PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	30	2021	PEDOMAN PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RANGGA KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Pemerintah	30	2021	PENYELENGGARAAN BIDANG LALU LINTAS DANG ANGKUTAN JALAN		Berlaku
Peraturan Bupati	30	2021	PEDOMAN PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RANGGA KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	27	2021	PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA		Berlaku
Peraturan Bupati	26	2021	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN ALOKASI DANA DESA		Berlaku
Peraturan Bupati	25	2021	PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK, DAN SEDEKAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	24	2021	TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	24	2021	TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	22	2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 94 TAHUN 2019 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BANTUAN		Berlaku
Peraturan Bupati	21	2021	TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH		Berlaku
Peraturan Pemerintah	19	2021	PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBENAGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM		Berlaku
Peraturan Menteri	19	2021	KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM		Berlaku
Peraturan Menteri	18	2021	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangla Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)		Berlaku
Peraturan Bupati	17	2021	PEDOMAN UMUM PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Pemerintah	16	2021	PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG		Berlaku
Peraturan Bupati	16	2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 81 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	15	2021	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 75 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK		Berlaku
Putusan Pengadilan	15/Pdt.G/2021/PN Sng	2021	Putusan Pengadilan Negeri Subang		Berlaku
Peraturan Presiden	14	2021	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	14	2021	Dana Cadangan Untuk Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024		Berlaku
Peraturan Bupati	13	2021	PERJALANAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	13	2021	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	12	2021	Penyelenggaraan Perpustakaan		Berlaku
Peraturan Bupati	12	2021	MEKANISME PENGGUNAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DANA BIAYA TIDAK TERDUGA DAN DANA SIAP PAKAI		Berlaku
Peraturan Presiden	12	2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH		Berlaku
Peraturan Bupati	11	2021	MITIGASI BENCANA		Berlaku
Peraturan Presiden	11	2021	KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	11	2021	Penyelenggaraan Kearsipan		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	10	2021	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021		Berlaku
Peraturan Bupati	10	2021	PENYELENGGARAN TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN BENCANA		Berlaku
Peraturan Presiden	10	2021	BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL		Berlaku
Undang - Undang	10	2021	PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG, PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN, PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM, DAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO		Berlaku
Peraturan Bupati	9	2021	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG SEBAGAI UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS		Berlaku
Peraturan Presiden	9	2021	BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN		Berlaku
Undang - Undang	9	2021	PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT, PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU, PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT, DAN PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN UTARA		Berlaku
Peraturan Bupati	8	2021	PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG SEBAGAI UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS		Berlaku
Undang - Undang	8	2021	PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI, PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT, PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU, PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT, DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	8	2021	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	7	2021	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Pada Pt Bpr Bogor Jabar (perseroda) , Pt Bpr Indramayu Jabar (perseroda) Dan Pt Bpr Cirebon (perseroda)		Berlaku
Peraturan Bupati	7	2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN ALOKASI DANA DESA		Berlaku
Undang - Undang	7	2021	HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN		Berlaku
Peraturan Bupati	6	2021	PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112 DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Pemerintah	6	2021	PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH		Berlaku
Peraturan Menteri	6	2021	TEKNIS PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG BEKERJA PADA INSTANSI DAERAH		Berlaku
Undang - Undang	6	2021	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	6	2021	Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Penggabungan Di Kabupaten Bogor Dan Di Kabupaten Indramayu Menjadi Perseroan Daerah		Berlaku
Peraturan Daerah	6	2021	PENGENDALIAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	5	2021	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat		Berlaku
Peraturan Daerah	5	2021	PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN KABUPATEN SUBANG NOMOR 27 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH LIGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Undang - Undang	5	2021	UNDANG-UNDANG JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN FEDERASI RUSIA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MATUAL L		Berlaku
Peraturan Bupati	4	2021	TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESADI KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2021		Berlaku
Undang - Undang	4	2021	PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON ELECTRONIC COMERCE (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK)		Berlaku
Intruksi Presiden	4	2021	DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XX DAN PEKAN PARALIMPIK NASIONAL XVI TAHUN 2021 DI PROVINSI PAPUA		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	4	2021	Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika, Statistik, Dan Persandian		Berlaku
Peraturan Daerah	4	2021	PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	3	2021	Penyelenggaraan Perlindungan Anak		Berlaku
Peraturan Bupati	3	2021	TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA		Berlaku
Peraturan Menteri	3	2021	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU/2010 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PEMINDAHTANGANAN AKTIVA TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA		Berlaku
Peraturan Daerah	3	2021	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2020		Berlaku
Undang - Undang	3	2021	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020		Berlaku
Peraturan Daerah	2	2021	PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS 3 (TIGA) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	2A	2021	PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KECAMATAN TAHUN 2022		Berlaku
Undang - Undang	2	2021	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA		Berlaku
Intruksi Presiden	2	2021	OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	2	2021	Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	1	2021	Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren		Berlaku
Peraturan Bupati	1	2021	PEDOMAN TATA KERJA TIM TEKNIS PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	1	2021	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Undang - Undang	1	2021	PENGESAHAN COMPERHENSICVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE EFTA STATES (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPERHENSIF ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA EFTA)		Berlaku
Intruksi Presiden	1	2021	Percepatan Pembangunan Ekonomi Pada Kawasan Perbatasan Negara Aru, Motaain, Dan Skouw		Berlaku
Keputusan Bupati	KU.12.01/KEP.5-BKAD/2021	2021	TIM KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PADA KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PEMBENDAHARAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021		Berlaku
MOU / Kerjasama	Hm.03.01/KB.54-KSD/2021	2021	KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Berlaku
MOU / Kerjasama	HM.03.01/KB.38-KSD/2021	2021	PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA		Berlaku
MOU / Kerjasama	Hm.03.01/KB.38-KSD/2021	2021	MOU ANTARA PEMKAB SUBANG DENGAN KEJAKSAAN NEGERI SUBANG TENTANG PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA		Berlaku
MOU / Kerjasama	Hm.03.01/NK.25-KSD/2021	2021	PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG MELALUI PENYELENGGARAAN KEGIATAN KAJIAN, INOVASI, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPTENSI SERTA PENDIDIKAN TINGGI TERAPAN		Berlaku
MOU / Kerjasama	Hm.03.01/NK.09-KSD/2021	2021	PROGRAM PENGEMBANGAN DESA BERBASIS DATA PRESISI DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
MOU / Kerjasama	Hm.03.01/KB.06-KSD/2021	2021	KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN , PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT		Berlaku
MOU / Kerjasama	Hm.03.01/NK.20-KSD/2021	2021	PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN GAS BUMI MELALUI JARINGAN DISTRIBUSI MINYAK BUMI UNTUK RUMAH TANGGA BESERTA INSFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA DI WILAYAH KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
MOU / Kerjasama	PR.01/887/BP4D	2021	PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PENGEMBANGAN KOMODITAS KOPI, DOKUMEN RENCANA INDUK KELITBANGAN (RIK), DAN DOKUMEN ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa) KABUPATEN SUBANG		Berlaku
MOU / Kerjasama	Hm.03.01/KB.32-KSD/2021	2021	PENGEMBANGAN PERTANIAN TEKNOLOGI SMART FARM		Berlaku
MOU / Kerjasama	Hm.03.01/KB.51-KSD/2021	2021	KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH		Berlaku
MOU / Kerjasama	Hm.03.01/KB.23-KSD/2021	2021	KERJASAMA DALAM BIDANG PINDIDIKAN , PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Berlaku
MOU / Kerjasama	Hm.03.01/KB.17-KSD/2021	2021	PELAKSANAAN KEMITRAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
MOU / Kerjasama	HK.03/74/BP4D/2021	2021	REPLIKASI APLIKASI INFORMASI KELITBANGAN SABILULUNGAN KABUPATEN BANDUNG DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
MOU / Kerjasama	KI.0301/309.DISKOMINFO/2021	2021	IMPLEMENTASI APLIKASI SIMASN DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
MOU / Kerjasama	HM.03/1.215/DISPAR	2021	PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF		Berlaku
MOU / Kerjasama	KP.06/318-BKPSDM/2021	2021	JASA PENGIRIMAN SURAT DAN PAKET		Berlaku
MOU / Kerjasama	TK.01.04.08/380/SEKRE	2021	PELAKSANAAN KEMITRAAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
MOU / Kerjasama	TK-01.04.08/384/SEKRE	2021	PELAKSANAAN KEMITRAAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
MOU / Kerjasama	TK.01.04.08/378/SEKRE	2021	PELAKSANAAN KEMITRAAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Keputusan Bupati	369	2020	PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Dokumen Hukum Covid-19	369	2020	PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Keputusan Bupati	330	2020	PEMBERLAKUAN ADAPTASI KEBIASAN BARU DALAM RANGKA PERSIAPAN MENUJU NEW NORMAL/TATANAN HIDUP BARU DALAM SKALA MIKRO DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Keputusan Bupati	299	2020	PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL DENGAN KEWASPADAAN LEVEL II (MODERAT) DOSEASE 2019 (COVID-19) DI KABBUPATEN SUBANG		Berlaku
Dokumen Hukum Covid-19	299	2020	PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL DENGAN KEWASPADAAN LEVEL II (MODERAT) DOSEASE 2019 (COVID-19) DI KABBUPATEN SUBANG		Berlaku
Dokumen Hukum Covid-19	263	2020	PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGGULANGAN KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) KEPADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Keputusan Bupati	263	2020	PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGGULANGAN KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) KEPADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Keputusan Bupati	261	2020	PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PARSIAL DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Dokumen Hukum Covid-19	261	2020	PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PARSIAL DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Dokumen Hukum Covid-19	242	2020	PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Keputusan Bupati	242	2020	PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Presiden	108	2020	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional		Berlaku
Peraturan Bupati	106	2020	KODE ETIK PELAKU PENGADAAN DAN PELAKSANA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	104	2020	KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021		Berlaku
Peraturan Presiden	99	2020	Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)		Berlaku
Peraturan Bupati	99	2020	PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN		Berlaku
Peraturan Bupati	97	2020	TATA CARA PENCATATAN SALDO AWAL ENTITAS AKUNTANSI DALAM RANGKA PERUBAHAN PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	93	2020	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
MOU / Kerjasama	87/KP/ASDA 1/TAPEM/2020	2020	KAJIAN PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Presiden	82	2020	Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional		Berlaku
Peraturan Bupati	81	2020	STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	72	2020	PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Gubernur	71	2020	FASILITASI KEMITRAAN DALAM LAHAN PERKEBUNAN BESAR		Berlaku
Peraturan Bupati	70	2020	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	68	2020	TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK		Berlaku
Peraturan Bupati	67	2020	TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RANGGA KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Gubernur	64	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Menteri	64	2020	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021		Berlaku
Peraturan Gubernur	63	2020	PEDOMAN PENILAIAN RESIKO KESEHATAN MASYARAKAT DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)		Berlaku
Peraturan Gubernur	62	2020	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Gubernur	61	2020	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020		Berlaku
Peraturan Gubernur	60	2020	PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENANGGULANGAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Gubernur	59	2020	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021		Berlaku
Peraturan Gubernur	58	2020	PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020		Berlaku
Peraturan Gubernur	57	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA KELOLA PELAKSANAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM		Berlaku
Peraturan Gubernur	56	2020	NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Bupati	56	2020	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Gubernur	55	2020	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE- 19 ( COVID-19 ) DI JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Gubernur	55	2020	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE- 19 ( COVID-19 ) DI JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Gubernur	54	2020	PERLINDUNGAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH, PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS		Berlaku
Peraturan Bupati	53	2020	PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)		Berlaku
Dokumen Hukum Covid-19	53	2020	PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)		Berlaku
Peraturan Bupati	52	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2020		Berlaku
Peraturan Gubernur	52	2020	PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Gubernur	51	2020	KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN TATA CARA PELAKSANAANYA DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Bupati	50	2020	PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	50	2020	PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Gubernur	49	2020	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Pemerintah	49	2020	Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)		Berlaku
Peraturan Gubernur	48	2020	PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA MIKRO DALAM PENANGGULANGAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA		Berlaku
Peraturan Bupati	46	2020	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021		Berlaku
Peraturan Gubernur	46	2020	PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL SESUAI LEVEL KEWASPADAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SEBAGAI PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)		Berlaku
Peraturan Gubernur	45	2020	PEDOMAN PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Bupati	43	2020	KAWASAN TANPA ROKOK		Berlaku
Peraturan Pemerintah	43	2020	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang		Berlaku
Peraturan Gubernur	42	2020	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020		Berlaku
Peraturan Bupati	42	2020	TATA CARA PENYELEKSIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG AKAN MENDAPATKAN PELEPASAN ATAS TANAH HAK PAKAI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG SERTIFIKAT NOMOR 11 TAHUN 1986 UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PE		Berlaku
Peraturan Gubernur	41	2020	PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN ANGGARAN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Menteri	41	2020	Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)		Berlaku
Peraturan Gubernur	40	2020	PEDOMAN PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI WILAYAH KABUPATEN BOGOR, KOTA BOGOR, KOTA DEPOK, KABUPATEN BEKASI DAN DAERAH KOTA BEKASI		Berlaku
Peraturan Bupati	40	2020	PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Gubernur	39	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI DAERAH KABUPATEN BOGOR, DAERAH KOTA BOGOR, DAERAH KOTA DEPOK, DAERAH KABUPATEN BEKASI DAN DAERAH KOTA BEKASI		Berlaku
Peraturan Gubernur	38	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Gubernur	37	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAHKEJURUAN DAN SEKOLAH LUARBIASA DI PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Bupati	37	2020	PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL LEVEL 2 (MODERAT) SEBAGAI PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)		Berlaku
Peraturan Gubernur	36	2020	PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Gubernur	35	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Bupati	35	2020	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2020		Berlaku
Peraturan Bupati	34	2020	PEDOMAN PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Gubernur	34	2020	PEDOMAN PENGGALANGAN DAN PENYALURAN BANTUAN MASYARAKAT UNTUK PERCEPATAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI JAWA BARAT		Berlaku
Dokumen Hukum Covid-19	34	2020	PEDOMAN PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Dokumen Hukum Covid-19	33	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	33	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Gubernur	33	2020	PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Gubernur	32	2020	PEDOMAN PELAKSANAAN PADAT KARYA DENGAN KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT AKIBAT PANDEMI WABAH COVID 19		Berlaku
Peraturan Bupati	31	2020	PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Gubernur	31	2020	PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA		Berlaku
Peraturan Gubernur	30	2020	PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI DAERAH KOTA BANDUNG, DAERAH KOTA CIMAHI, DAERAH KABUPATEN BANDUNG, DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG		Berlaku
Peraturan Bupati	30	2020	PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	29	2020	JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) / BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PENDEMI CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Pemerintah	29	2020	Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)		Berlaku
Dokumen Hukum Covid-19	29	2020	JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) / BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PENDEMI CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	28	2020	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA		Berlaku
Peraturan Gubernur	27	2020	PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI DAERAH KABUPATEN BOGOR, DAERAH KOTA BOGOR, DAERAH KOTA DEPOK, DAERAH KABUPATEN BEKASI DAN DAERAH KOTA BEKASI		Berlaku
Peraturan Gubernur	26	2020	JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Gubernur	24	2020	TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRASI DENGAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Gubernur	23	2020	PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DANA ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19), SERTA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BELANJA TIDAK TERDUGA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Pemerintah	23	2020	Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Dapat Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stablitas Sist		Berlaku
Peraturan Gubernur	22	2020	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 73 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INTENSIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH		Berlaku
Peraturan Pemerintah	21	2020	Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)		Berlaku
Peraturan Gubernur	20	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Berlaku
Peraturan Menteri	20	2020	Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintahan Daerah		Berlaku
Peraturan Bupati	20	2020	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Gubernur	19	2020	PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH SERTA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH		Berlaku
Peraturan Menteri	18	2020	Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)		Berlaku
Peraturan Gubernur	17	2020	PEDOMAN TEKNIS PEMBAYARAN PERALATAN DAN BAHAN KESEHATAN UNTUK PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Pemerintah	17	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL		Berlaku
Peraturan Bupati	17	2020	PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	15	2020	PEDOMAN PEMBENTUKAN POS PELAYANAN POS TEKNOLOGI DAN WARUNG TEKNOLOGI DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	14	2020	DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2020		Berlaku
Peraturan Gubernur	14	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020		Berlaku
Undang - Undang	12	2020	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTAR PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN SWEDIA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN CONCERNING COOP		Berlaku
Peraturan Gubernur	12	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELO		Berlaku
Peraturan Bupati	12	2020	FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Gubernur	11	2020	PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT PADA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH		Berlaku
Peraturan Bupati	11	2020	PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG		Berlaku
Peraturan Menteri	11	2020	PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH		Berlaku
Undang - Undang	10	2020	BEA MATERAI		Berlaku
Peraturan Gubernur	10	2020	REMUNERASI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH		Berlaku
Peraturan Bupati	10	2020	PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGELOLAAN PENGAWAI NON PENGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Undang - Undang	9	2020	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021		Berlaku
Intruksi Presiden	9	2020	PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT		Berlaku
Intruksi Presiden	8	2020	DUKUNGAN PENYELENGGARAAN FIFA U-20 WORD CUP TAHUN 2021		Berlaku
Intruksi Presiden	7	2020	PERCEPATAN PENYELESAIAN PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN KEMBALI RUMAH MASYARAKAT PADA WILAYAH TERDAMPAK BENCANA GEMPA BUMI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT		Berlaku
Undang - Undang	7	2020	PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2OO3 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI		Berlaku
Peraturan Gubernur	7	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAN NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Undang - Undang	6	2020	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGATI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGATI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMEILIHAN GUBERNUR, BUPATI, D		Berlaku
Peraturan Gubernur	6	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 90 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR		Berlaku
Peraturan Gubernur	6	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 90 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR		Berlaku
Intruksi Presiden	6	2020	PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019		Berlaku
Intruksi Presiden	5	2020	PENATAAN EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	5	2020	Penyelenggaraan Perkebunan		Berlaku
Undang - Undang	5	2020	PENGESAHAN PERJANJIAN TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS ( TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWISS CONFEDERATION)		Berlaku
Peraturan Gubernur	5	2020	PETUNJUK TEKNIS PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING DALAM PEMANFAATAN E-MARKETPLACE PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH		Berlaku
Peraturan Bupati	5	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PENUNDAAN PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	5	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PENUNDAAN PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Undang - Undang	4	2020	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON COOPERATION IN THE		Berlaku
Peraturan Gubernur	4	2020	PEDOMAN PELAKSNAAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP		Berlaku
Peraturan Daerah	4	2020	PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		Berlaku
Intruksi Presiden	4	2020	INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG REFOCUSSING KEGIATAN, REALOKASI ANGGARAN, SERTA PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	4	2020	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021		Berlaku
Undang - Undang	3	2020	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2OO9 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA		Berlaku
Peraturan Daerah	3	2020	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK		Berlaku
Undang - Undang	2	2020	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2O2O TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID- 19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAH		Berlaku
Peraturan Gubernur	2	2020	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH UNTUK JENIS PUNGUTAN PAJAK kENDARAAN BERMOTOR DAN BEA MASUK DAN BEA BALIK NA		Berlaku
Intruksi Presiden	2	2020	RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2020-2024		Berlaku
Intruksi Presiden	1	2020	PERCEPATAN DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XX DAN PEKAN PARALIMPIK NASIONAL XVI TAHUN 2020 DI PROVINSI PAPUA		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	1	2020	Pusat Distribusi Provinsi		Berlaku
Peraturan Gubernur	1	2020	PENINGKATAN KAPASITAS BUDAYA MASYARAKAT TANGGUH BENCANA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Undang - Undang	1	2020	PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA-AUSTRALIA (INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT)		Berlaku
Peraturan Bupati	1	2020	PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Keputusan Bupati	1	2020	PENUNJUKAN SETDA SEBAGAI KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN		Berlaku
Peraturan Daerah	1	2020	PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		Berlaku
Undang - Undang	1	2020	PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA-AUSTRALIA (INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT)		Berlaku
Keputusan Bupati	Ku.12.01/KEP.1-BKAD/2020	2020	PENUNJUKAN SETDA SEBAGAI KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN		Berlaku
MOU / Kerjasama	HM.03.01/KB.21-KS/2020	2020	PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK		Berlaku
MOU / Kerjasama	Hm.03.01/NK.25-KS/2020	2020	PENGELOLAAN KEUANGAN DAN LAYANAN PERBANKAN		Berlaku
MOU / Kerjasama	Hm.03.01/KB.19-KS/2020	2020	PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK		Berlaku
MOU / Kerjasama	HM.03.01/NK.39-KS/2020	2020	KERJASAMA JARINGAN LINTAS PERKOTAAN		Berlaku
MOU / Kerjasama	Hm.03.01/KB.32-KS/2020	2020	KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, OBSERVASI HILAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Berlaku
MOU / Kerjasama	W.11.PP-05.02-2236	2020	PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 MELALUI PENDEKATAN OMNIBUS LAW DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVESTASI DI DAERAH.		Berlaku
MOU / Kerjasama	Hm. 03.01/KB.30-KS/2020	2020	PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK		Berlaku
MOU / Kerjasama	HK.03.01/NK.18-KS/2020	2020	KEGIATAN PEMANFAATAN HUTAN		Berlaku
Peraturan Bupati	120	2019	PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK		Berlaku
Peraturan Bupati	101	2019	PEDOMAN PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN		Berlaku
Peraturan Bupati	100	2019	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN		Berlaku
Peraturan Bupati	99	2019	PAJAK PENERANGAN JALAN		Berlaku
Peraturan Bupati	97	2019	PAJAK SERANG BURUNG WALET		Berlaku
Peraturan Bupati	96	2019	PAJAK REKLAME		Berlaku
Peraturan Bupati	95	2019	PAJAK PARKIR		Berlaku
Peraturan Bupati	94	2019	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BANTUAN		Berlaku
Peraturan Bupati	91	2019	PAJAK RESTORAN		Berlaku
Peraturan Bupati	90	2019	LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RANGGA KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	87	2019	FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	86	2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN		Berlaku
Peraturan Bupati	84	2019	MEKANISME PENUNDAAN PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	83	2019	TATA CARA PENCATATAN SALDO AWAL ENTITAS AKUNTANSI DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KELEMBAGAAN BARU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	82	2019	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	81	2019	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	80	2019	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	79	2019	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	78	2019	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	77	2019	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	76	2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 70 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	75	2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PITU KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	72	2019	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	70	2019	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	64	2019	KABUPATEN LAYAK ANAK		Berlaku
Peraturan Bupati	47	2019	TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RANGGA KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	37	2019	PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENATAAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	37	2019	PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENATAAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	32	2019	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN		Berlaku
Peraturan Bupati	30	2019	PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2019		Berlaku
Peraturan Bupati	25	2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 117 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Undang - Undang	24	2019	EKONOMI KREATIF		Berlaku
Peraturan Bupati	23	2019	TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2019		Berlaku
Undang - Undang	23	2019	PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA		Berlaku
Undang - Undang	22	2019	SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN		Berlaku
Undang - Undang	21	2019	KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN		Berlaku
Undang - Undang	20	2019	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020		Berlaku
Undang - Undang	19	2019	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI		Berlaku
Undang - Undang	18	2019	PESANTREN		Berlaku
Peraturan Bupati	17	2019	TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH		Berlaku
Undang - Undang	17	2019	SUMBER DAYA AIR		Berlaku
Undang - Undang	16	2019	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN		Berlaku
Peraturan Bupati	16	2019	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Undang - Undang	15	2019	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		Berlaku
Peraturan Menteri	14	2019	PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019		Berlaku
Peraturan Menteri	14	2019	PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019		Berlaku
Undang - Undang	14	2019	PEKERJA SOSIAL		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	14	2019	Penyelenggaraan Kesehatan		Berlaku
Undang - Undang	13	2019	PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		Berlaku
Peraturan Menteri	13	2019	PENGUSULAN, PENETAPAN, DAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	12	2019	PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM		Berlaku
Undang - Undang	12	2019	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018		Berlaku
Undang - Undang	11	2019	SISTEM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI		Berlaku
Peraturan Daerah	11	2019	PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	11	2019	Kawasan Tanpa Rokok		Berlaku
Peraturan Pemerintah	10	2019	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pelabuhan Indonesia I		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	10	2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Bupati	10	2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Gubernur	9	2019	STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI		Berlaku
Peraturan Bupati	9	2019	JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Menteri	9	2019	BATAS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO		Berlaku
Peraturan Pemerintah	9	2019	Pemeriksaan Kecelakaan Kapal		Berlaku
Peraturan Pemerintah	8	2019	Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional		Berlaku
Peraturan Gubernur	8	2019	PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		Berlaku
Peraturan Menteri	8	2019	BATAS DAERAH KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH DENGAN KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT		Berlaku
Undang - Undang	8	2019	PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH		Berlaku
Peraturan Pemerintah	7	2019	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan		Berlaku
Peraturan Pemerintah	6	2019	Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia		Berlaku
Undang - Undang	6	2019	PENGESAHAN PERJANJIAN MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAHPIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB (TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND UNITED ARAB EMIRATES)		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	6	2019	KEWIRAUSAHAAN DAERAH		Berlaku
Peraturan Gubernur	6	2019	PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM RANGKA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO ATAU PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN		Berlaku
Peraturan Bupati	6	2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Undang - Undang	5	2019	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG KERJA SAMA INDUSTRIPERTAHANAN (AGREEMEflT BBTWEEN THE COWRNMENT OF THB REPWUCOF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON DEFENCE INDUSTRY		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	5	2019	RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019-2039		Berlaku
Peraturan Gubernur	5	2019	TATA KELOLA PELAKSANAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM		Berlaku
Peraturan Pemerintah	5	2019	Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan		Berlaku
Undang - Undang	4	2019	KEBIDANAN		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	4	2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGALISTRIKAN		Berlaku
Peraturan Pemerintah	4	2019	BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL		Berlaku
Peraturan Menteri	4	2019	TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG DI DAERAH		Berlaku
Peraturan Daerah	4	2019	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018-2023		Berlaku
Undang - Undang	3	2019	PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE, GOVERNMDNT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	3	2019	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Berlaku
Peraturan Pemerintah	3	2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2O1O TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR		Berlaku
Peraturan Gubernur	3	2019	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN		Berlaku
Peraturan Bupati	3	2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH		Berlaku
Peraturan Menteri	3	2019	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPILDI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH		Berlaku
Peraturan Daerah	3	2019	PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RANGGA KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	3	2019	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	2	2019	Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050		Berlaku
Undang - Undang	2	2019	PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN SPANYOL TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEDN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPLTBLIC OF INDO		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	2	2019	RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2050		Berlaku
Peraturan Gubernur	2	2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Pemerintah	2	2019	PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT MENJADIKABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DI PROVINST MALUKU		Berlaku
Peraturan Menteri	2	2019	PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2019		Berlaku
Peraturan Bupati	2	2019	KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK, DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN		Berlaku
Undang - Undang	1	2019	PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES OJV EXTRADITIOI		Berlaku
Peraturan Daerah	1	2019	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA RANGGA KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Pemerintah	1	2019	DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN,DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM		Berlaku
Peraturan Menteri	1	2019	PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH		Berlaku
Keputusan Bupati	700/037/2018	2018	PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Menteri	133	2018	PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJBAT LAIN		Berlaku
Peraturan Menteri	123	2018	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH		Berlaku
Peraturan Bupati	112	2018	PELAKSANAAN PROGRAM ARSIP VITAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	111	2018	PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	108	2018	RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT		Berlaku
Peraturan Bupati	108	2018	RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT		Berlaku
Peraturan Bupati	107	2018	STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH		Berlaku
Peraturan Bupati	107	2018	STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH		Berlaku
Peraturan Bupati	103	2018	PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI MASUK KOLAM RENANG CIHEULEUT		Berlaku
Peraturan Bupati	101	2018	LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	87	2018	PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	84	2018	TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN		Berlaku
Peraturan Bupati	80	2018	PERLINDUNGAN ANAK		Berlaku
Peraturan Bupati	78	2018	STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	70	2018	TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	69	2018	TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	68	2018	TUGAS POKOK DAN FUNGSI KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	65	2018	TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TAMAN HUTAN RAYA RANGGAWULUNG PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	64	2018	TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMBIBITAN DAN PEMBENIHAN KEANEKARAGAMAN HAYATI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	63	2018	TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI AIR LIMBAH DOMESTIK (LIMBAH TINJA) PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	62	2018	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	61	2018	TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	60	2018	TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	59	2018	TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH PERIKANAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	52	2018	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	50	2018	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR PADA DINAS KOPERASI,UMKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Pemerintah	49	2018	MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA		Berlaku
Peraturan Bupati	48	2018	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG WILAYAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	47	2018	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM BAHAN KONTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	46	2018	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERALATAN DAN PERBENGKELAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	45	2018	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BENTENG PANCASILA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	44	2018	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENERANGAN JALAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	43	2018	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAHRUMAH SAKIT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	42	2018	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	41	2018	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	40	2018	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS FARMASI PADA DINAS KESEHATAN ANAK KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	39	2018	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN WISATA DAN OLAHRAGA PADA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	38	2018	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SEKOLAH NON FORMAL NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	37	2018	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	36	2018	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	35	2018	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL MEMENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	34 TAHUN 2018	2018	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MUSEUM PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	32 TAHUN 2018	2018	PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	31	2018	PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, KETERANGAN LULUS PENDIDIKAN, IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK, UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	30 TAHUN 2018	2018	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN		Berlaku
Peraturan Bupati	29	2018	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS		Berlaku
Peraturan Bupati	28	2018	PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN		Berlaku
Peraturan Bupati	27	2018	TATA CARA PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITASI PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	25	2018	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	22	2018	PEDOMAN ALOKASI DANA DESA		Berlaku
Peraturan Bupati	21	2018	DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA		Berlaku
Peraturan Bupati	19	2018	LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAN NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Presiden	18	2018	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2O14 TENTANG DOKTER KEPRESIDENAN		Berlaku
Peraturan Presiden	16	2018	PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH		Berlaku
Peraturan Bupati	16	2018	PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	15	2018	PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	14	2018	PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Berlaku
Peraturan Presiden	13	2018	PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	13	2018	Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat		Berlaku
Peraturan Presiden	11	2018	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO		Berlaku
Peraturan Menteri	11	2018	PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM		Berlaku
Peraturan Bupati	10	2018	PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Menteri	10	2018	PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONALPENYULUH HUKUM		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	10	2018	Pengelolaan Kekayaan Intelektual		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	9	2018	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan		Berlaku
Peraturan Presiden	9	2018	TATA CARA PEMILIHAN, SYARAT, LARANGAN, FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, DAN PEMBERHENTIAN KOMISIONER DAN/ATAU DEPUTI KOMISIONER BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT		Berlaku
Undang - Undang	9	2018	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		Berlaku
Undang - Undang	8	2018	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	8	2018	Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2038		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	7	2018	Pencegahan Dan Penanganan Pornografi		Berlaku
Peraturan Presiden	7	2018	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA		Berlaku
Undang - Undang	7	2018	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERN		Berlaku
Peraturan Pemerintah	6	2018	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA		Berlaku
Peraturan Presiden	6	2018	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE RE		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	6	2018	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	5	2018	Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa		Berlaku
Peraturan Pemerintah	5	2018	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2OI4 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI		Berlaku
Peraturan Presiden	5	2018	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK		Berlaku
Undang - Undang	4	2018	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		Berlaku
Peraturan Daerah	4	2018	PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SUBANG MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT SUBANG		Berlaku
Peraturan Pemerintah	4	2018	PENGAMANAN WILAYAH UDARA REPUBLIK INDONESIA		Berlaku
Peraturan Presiden	4	2018	BADAN STANDARDISASI NASIONAL		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	4	2018	Pedoman Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	3	2018	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Pada Perseroan Terbatas Jasa Dan Kepariwisataan Jabar		Berlaku
Undang - Undang	3	2018	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMADI BIDANG PERTAHANAN(AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIAAND THE GOVERNMENT OF THE RDPUBLIC OF KOREA ON COOPERATIONIN THE FI		Berlaku
Peraturan Pemerintah	3	2018	JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKYANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	3	2018	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PERSEROAN TERBATAS JASA DAN KEPARIWISATAAN JABAR		Berlaku
Peraturan Presiden	3	2018	PENJABAT SEKRETARIS DAERAH		Berlaku
Undang - Undang	2	2018	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017		Berlaku
Peraturan Pemerintah	2	2018	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	2	2018	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PT.JASA SARANA JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Presiden	2	2018	KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2O15-2O19		Berlaku
Peraturan Daerah	2	2018	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG DESA		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	2	2018	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada Pt.jasa Sarana Jawa Barat		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	1	2018	Perubahan Atas Perda Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada Pt.bandar Udara Internasional Jawa Barat		Berlaku
Undang - Undang	1	2018	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017		Berlaku
Peraturan Pemerintah	1	2018	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2OO9 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK		Berlaku
Peraturan Daerah	1	2018	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	1	2018	PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PT.BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Presiden	1	2018	HONORARIUM KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA		Berlaku
Peraturan Bupati	41	2017	PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		Berlaku
Peraturan Bupati	34	2017	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		Berlaku
Peraturan Presiden	27	2017	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	15	2017	PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	15	2017	PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	15	2017	Pengembangan Ekonomi Kreatif		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	14	2017	Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	12	2017	Perseroan Terbatas Agronesia (perusahaan Perseroan Daerah)		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	11	2017	Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Jasa Dan Kepariwisataan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Menjadi Perseroan Terbatas (perusahaan Perseroan Daerah)		Berlaku
Peraturan Pemerintah	11	2017	MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL		Berlaku
Undang - Undang	11	2017	PENGESAHAN MINAMATA CONVENTION ON MERCURY (KONVENSI MINAMATA MENGENAI MERKURI)		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	10	2017	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Kepada Badan Usaha Milik Daerah		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	9	2017	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	8	2017	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Bart Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013- 2018		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	7	2017	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomqr 22 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat Dan Kertajati Aerocity		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	6	2017	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Pendirian Pt Jasa Sarana Jawa Barat		Berlaku
Peraturan Daerah	6	2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM		Berlaku
Undang - Undang	5	2017	PEMAJUAN KEBUDAYAAN		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	5	2017	Penyelenggaraan Pendidikan		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	4	2017	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan		Berlaku
Undang - Undang	4	2017	PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA, 2014 (TREATY BETWEEN THB REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF S//VGAPORE RELATIN		Berlaku
Peraturan Menteri	4	2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-03/ MBU/08/2017 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK NEGARA		Berlaku
Undang - Undang	3	2017	PEMAJUAN KEBUDAYAAN		Berlaku
Peraturan Menteri	3	2017	PEDOMAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK NEGARA		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	3	2017	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	2	2017	Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara		Berlaku
Undang - Undang	2	2017	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF, 2OI4 IAGREEMENT BETWEEN THE CAWRNMENT OFTHE RBPUBLIC OFINDONESIA ANDTHE CAWRNMENT OFTHE REPWUC OFTHE		Berlaku
Undang - Undang	1	2017	SISTEM PERBUKUAN		Berlaku
Peraturan Daerah	1	2017	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG KEPADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA UTAMA JABAR		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	1	2017	Pengelolaan Air Tanah		Berlaku
Peraturan Menteri	110	2016	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA		Berlaku
Peraturan Bupati	49	2016	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	34	2016	SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN		Berlaku
Peraturan Presiden	30	2016	Pengesahan Kesepakatan Antara Republik Indonesia Dan Republik Fiji Tentang Kerangka Kerja Sama Pembangunan (Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Fiji On The Framework For Development Cooperation)		Berlaku
Peraturan Presiden	29	2016	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia		Berlaku
Peraturan Presiden	26	2016	Hak Keuangan Dan Fasilitas Bagi Ketua Dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional		Berlaku
Peraturan Presiden	25	2016	Pemberian Kompensasi Kepada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Provinsi Timor Timur Yang Berdomisili Di Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur		Berlaku
Peraturan Presiden	24	2016	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit		Berlaku
Peraturan Bupati	24	2016	PENCABUTAN PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG TABUNGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Presiden	19	2016	Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan		Berlaku
Undang - Undang	19	2016	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK		Berlaku
Peraturan Menteri	19	2016	PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Berlaku
Peraturan Presiden	18	2016	Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Dr Provinsi Dki Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Dan Kota Makassar		Berlaku
Peraturan Presiden	15	2016	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Program Indonesia Emas		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	12	2016	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada Pt Migas Hulu Jabar		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	11	2016	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak Dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu		Berlaku
Undang - Undang	11	2016	PENGAMPUNAN PAJAK		Berlaku
Peraturan Menteri	11	2016	PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN		Berlaku
Peraturan Presiden	10	2016	Dosen Dan Tenaga Kependidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Baru		Berlaku
Undang - Undang	10	2016	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG		Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat	10	2016	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Pada Pt Bpr Intan Jabar, Pt Bpr Bpr Karya Utama Jabar, Pt Bpr Cianjur Jabar, Pt Bpr Cipatujah, Pt Bpr Bpr Wibawa Mukti Jabar, Pt Bpr Majalengka Jabar, Pt Bpr Arha Galuh Mandiri Jabar, Pt Bpr Karawang		Berlaku
Undang - Undang	9	2016	PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN		Berlaku
Undang - Undang	8	2016	PENYANDANG DISABILITAS		Berlaku
Peraturan Presiden	7	2016	Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola		Berlaku
Peraturan Daerah	7	2016	PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Undang - Undang	7	2016	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR7 TAHUN2016TENTANGPERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN,PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM		Berlaku
Undang - Undang	6	2016	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINATENTANG KERJASAMAAKTIVITAS DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEENTHE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF		Berlaku
Peraturan Daerah	5	2016	BATIK KHAS		Berlaku
Peraturan Presiden	4	2016	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan		Berlaku
Undang - Undang	3	2016	PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PEGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENINGKATAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PERTAHANAN DAN KEGIATAN BIDANG PERTAHANAN TERKAIT (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE G		Berlaku
Undang - Undang	2	2016	PENGAMPUNAN PAJAK		Berlaku
Peraturan Presiden	2	2016	Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara		Berlaku
Undang - Undang	1	2016	Pengesahan Maritime Labour Conwntion, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)		Berlaku
Peraturan Presiden	1	2016	BADAN RESTORASI GAMBUT		Berlaku
Peraturan Bupati	44	2015	TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	41	2015	PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL		Berlaku
Peraturan Bupati	24	2015	PENGADMINISTRASIAN DAN PEMERIKSAAN KHUSUS KEKAYAAN DESA PADA AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA		Berlaku
Peraturan Bupati	23	2015	GERAKAN JAM WAJIB BELAJAR MALAM HARI EFEKTIF		Berlaku
Undang - Undang	11	2015	PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN		Berlaku
Undang - Undang	10	2015	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI UNDANG-UNDANG		Berlaku
Peraturan Bupati	10	2015	CAKUPAN JENIS-JENJS PENYELENGGARAAN PUSAT KEBUGARAN DAN PERMAINAN KETANGKASAN YANG MENJAD I OBJE K PAJAK HIBURAN SERTA CAKUPAN JENIS-JENIS PENYELENGGARAAN PARKIR YANG MENJAD I OBJE K PAJAK PARKIR		Berlaku
Undang - Undang	9	2015	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH		Berlaku
Undang - Undang	8	2015	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG		Berlaku
Peraturan Presiden	6	2015	Badan Ekonomi Kreatif		Berlaku
Peraturan Presiden	5	2015	Pengesahan Kesepakatan Antara Republik Indonesia Dan Republik Fiji Tentang Kerangka Kerja Sama Pembangunan (Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Fiji On The Framework For Development Cooperation)		Berlaku
Peraturan Daerah	5	2015	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI WILAYAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Undang - Undang	4	2015	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE TENTANG KEGIATAN KERJASAMA DIBIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC R		Berlaku
Peraturan Daerah	4	2015	DESA		Berlaku
Peraturan Daerah	3	2015	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Berlaku
Undang - Undang	3	2015	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27TAHUN 2014TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARATAHUN ANGGARAN 2015		Berlaku
Undang - Undang	2	2015	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG		Berlaku
Peraturan Daerah	2	2015	PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	1	2015	PERSEROAN TERBATAS SUBANG MITRA ENERGI		Berlaku
Undang - Undang	22	2014	PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA		Berlaku
Peraturan Menteri	22	2014	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/1VIBU/2010 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PEMINDAHTANGANAN AKTIVA TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA		Berlaku
Undang - Undang	21	2014	PANAS BUMI		Berlaku
Undang - Undang	19	2014	PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG KERJASAMA INDUSTRI PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI (AGREEMENT ON DEFENSE INDUSTRY COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBL		Berlaku
Peraturan Menteri	13	2014	PEDOMAN PENDAYAGUNAAN ASET TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA		Berlaku
Undang - Undang	10	2014	PENGESAHAN INTERNASIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF ACTS OF NUCLEAR TERRORISM (KONVENSI INTERNASIONAL PENANGGULANGAN TINDAKAN TERORISME NUKLIR)		Berlaku
Undang - Undang	8	2014	PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)		Berlaku
Undang - Undang	7	2014	PERDAGANGAN		Berlaku
Undang - Undang	6	2014	DESA		Berlaku
Undang - Undang	5	2014	APARATUR SIPIL NEGARA		Berlaku
Undang - Undang	4	2014	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI MENJADI UNDANG-UNDANG		Berlaku
Undang - Undang	3	2014	PERINDUSTRIAN		Berlaku
Peraturan Menteri	3	2014	Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya		Berlaku
Peraturan Daerah	3	2014	RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2011-2031		Berlaku
Peraturan Daerah	3	2014	RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2011-2014		Berlaku
Undang - Undang	2	2014	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS		Berlaku
Undang - Undang	1	2014	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		Berlaku
Peraturan Pemerintah	59	2013	Pengamanan Presiden Dan Wakil Presiden, Mantan Presiden Dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan		Berlaku
Peraturan Pemerintah	58	2013	Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum		Berlaku
Peraturan Pemerintah	57	2013	Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Lingkungan Kementerian Pertahanan		Berlaku
Peraturan Pemerintah	56	2013	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asean Infrastructure Fund		Berlaku
Peraturan Pemerintah	55	2013	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Finance Corporation		Berlaku
Peraturan Pemerintah	54	2013	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Fund for Agricultural Development		Berlaku
Peraturan Pemerintah	53	2013	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Islamic Corporation for The Development Of The Private Sector		Berlaku
Peraturan Pemerintah	52	2013	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Bank for Reconstruction And Development		Berlaku
Peraturan Pemerintah	51	2013	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asian Development Bank		Berlaku
Peraturan Pemerintah	50	2013	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II		Berlaku
Peraturan Pemerintah	49	2013	BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT		Berlaku
Peraturan Pemerintah	48	2013	Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2013 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan		Berlaku
Peraturan Pemerintah	47	2013	Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Badan Internasional Serta Pejabatnya		Berlaku
Peraturan Pemerintah	46	2013	PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU		Berlaku
Peraturan Pemerintah	45	2013	TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA		Berlaku
Peraturan Pemerintah	44	2013	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II		Berlaku
Peraturan Pemerintah	43	2013	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL		Berlaku
Peraturan Pemerintah	42	2013	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM		Berlaku
Peraturan Bupati	42	2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	41	2013	PEMBENTUKAN UPT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Pemerintah	41	2013	Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		Berlaku
Peraturan Pemerintah	40	2013	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Narkotika		Berlaku
Peraturan Bupati	40	2013	PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG/ALOKASI BAGI PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN USAHA/ATAU PEKERJAAN DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Pemerintah	39	2013	Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Persero (Persero) PT Semen Baturaja		Berlaku
Peraturan Pemerintah	38	2013	Penghasilan, Fasilitas, Penghargaan, Dan Hak-Hak Lain Bagi Kepala Dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		Berlaku
Peraturan Bupati	38	2013	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PAJAK BUMI BAGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN		Berlaku
Peraturan Pemerintah	37	2013	Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Primissima		Berlaku
Peraturan Pemerintah	36	2013	Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Kertas Padalarang		Berlaku
Peraturan Pemerintah	35	2013	Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada PT Kertas Padalarang		Berlaku
Peraturan Pemerintah	34	2013	Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces		Berlaku
Peraturan Presiden	33	2013	Perluasan Kesempatan Kerja		Berlaku
Peraturan Pemerintah	32	2013	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan		Berlaku
Peraturan Pemerintah	31	2013	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian		Berlaku
Peraturan Pemerintah	30	2013	PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA		Berlaku
Peraturan Pemerintah	29	2013	Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan		Berlaku
Peraturan Pemerintah	28	2013	Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya		Berlaku
Peraturan Pemerintah	27	2013	PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKARAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA		Berlaku
Peraturan Pemerintah	26	2013	PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA		Berlaku
Peraturan Bupati	26	2013	TATA CARA PENYELEKSIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUP KABUPATEN SUBANG YANG MENDAPAT PELEPASAN ATAS TANAH YANG BERASAL DARI TANAH HAK PAKAI (HP) PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG SERTIFIKAT NOMOR 11 TAHUN 1986 UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI S		Berlaku
Peraturan Pemerintah	25	2013	Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya		Berlaku
Undang - Undang	24	2013	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Berlaku
Peraturan Pemerintah	24	2013	Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia		Berlaku
Undang - Undang	23	2013	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014		Berlaku
Peraturan Pemerintah	23	2013	Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia		Berlaku
Undang - Undang	22	2013	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012		Berlaku
Peraturan Pemerintah	22	2013	Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil		Berlaku
Undang - Undang	21	2013	KEANTARIKSAAN		Berlaku
Peraturan Pemerintah	21	2013	Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan		Berlaku
Undang - Undang	20	2013	PENDIDIKAN KEDOKTERAN		Berlaku
Peraturan Pemerintah	20	2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1981 TENTANG ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL		Berlaku
Undang - Undang	19	2013	PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI		Berlaku
Peraturan Pemerintah	19	2013	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL		Berlaku
Undang - Undang	18	2013	PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN		Berlaku
Peraturan Pemerintah	18	2013	Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu		Berlaku
Undang - Undang	17	2013	ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Berlaku
Peraturan Pemerintah	17	2013	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah		Berlaku
Undang - Undang	16	2013	PEMBENTUKAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN		Berlaku
Peraturan Pemerintah	16	2013	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asdp Indonesia Ferry		Berlaku
Undang - Undang	15	2013	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013		Berlaku
Peraturan Pemerintah	15	2013	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS		Berlaku
Undang - Undang	14	2013	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT		Berlaku
Peraturan Pemerintah	14	2013	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII		Berlaku
Undang - Undang	13	2013	PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA		Berlaku
Peraturan Pemerintah	13	2013	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX		Berlaku
Undang - Undang	12	2013	PEMBENTUKAN KABUPATEN MOROWALI UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH		Berlaku
Peraturan Pemerintah	12	2013	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA III		Berlaku
Undang - Undang	11	2013	PENGESAHAN NAGOYA PROTOCOL ON ACCESS TO GENETIC RESOURCES AND THE FAIR AND EQUITABLE SHARING OF BENEFITS ARISING FROM THEIR UTILIZATION TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (PROTOKOL NAGOYA TENTANG AKSES PADA SUMBER DAYA GENETIK DAN PEMBAGIAN KEUNTUN		Berlaku
Peraturan Pemerintah	11	2013	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA II		Berlaku
Undang - Undang	10	2013	PENGESAHAN ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE (KONVENSI ROTTERDAM TENTANG PROSEDUR PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI AWAL UNTUK BAHAN KIMIA DAN PERTISIDA BERBAH		Berlaku
Peraturan Pemerintah	10	2013	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA I		Berlaku
Undang - Undang	9	2013	PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME		Berlaku
Peraturan Pemerintah	9	2013	PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA		Berlaku
Undang - Undang	8	2013	PEMBENTUKAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA		Berlaku
Peraturan Pemerintah	8	2013	KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG		Berlaku
Undang - Undang	7	2013	PEMBENTUKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN		Berlaku
Peraturan Pemerintah	7	2013	PERUBAHAN NAMA IBU KOTA KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DARI TANAH GROGOT MENJADI TANA PASER		Berlaku
Undang - Undang	6	2013	PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU TALIABU DI PROVINSI MALUKU UTARA		Berlaku
Peraturan Pemerintah	6	2013	PEMBERDAYAAN PETERNAK		Berlaku
Undang - Undang	5	2013	PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGGAI LAUT DI PROVINSI SULAWESI TENGAH		Berlaku
Peraturan Pemerintah	5	2013	TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN MITRA USAHA DAN PENGGUNA PERSEORANGAN		Berlaku
Undang - Undang	4	2013	PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH DI PROVINSI SULAWESI BARAT		Berlaku
Peraturan Pemerintah	4	2013	TATA CARA PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH		Berlaku
Undang - Undang	3	2013	PEMBENTUKAN KABUPATEN MALAKA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		Berlaku
Peraturan Pemerintah	3	2013	PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI		Berlaku
Undang - Undang	2	2013	PEMBENTUKAN KABUPATEN MAHAKAM ULU DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		Berlaku
Peraturan Pemerintah	2	2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN		Berlaku
Undang - Undang	1	2013	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO		Berlaku
Peraturan Pemerintah	1	2013	JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN		Berlaku
Peraturan Pemerintah	116	2012	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia		Berlaku
Peraturan Pemerintah	115	2012	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri		Berlaku
Peraturan Pemerintah	114	2012	Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garuda Indonesia Tbk		Berlaku
Peraturan Pemerintah	113	2012	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garam		Berlaku
Peraturan Pemerintah	112	2012	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kapal Indonesia		Berlaku
Peraturan Pemerintah	111	2012	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad		Berlaku
Peraturan Pemerintah	110	2012	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pal Indonesia		Berlaku
Peraturan Pemerintah	109	2012	Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan		Berlaku
Peraturan Pemerintah	108	2012	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia		Berlaku
Peraturan Pemerintah	107	2012	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia		Berlaku
Peraturan Pemerintah	106	2012	Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia		Berlaku
Peraturan Pemerintah	105	2012	Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang		Berlaku
Peraturan Pemerintah	104	2012	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur		Berlaku
Peraturan Pemerintah	103	2012	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi		Berlaku
Peraturan Pemerintah	102	2012	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan		Berlaku
Peraturan Pemerintah	101	2012	Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan		Berlaku
Peraturan Pemerintah	100	2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS		Berlaku
Peraturan Pemerintah	99	2012	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN		Berlaku
Peraturan Pemerintah	98	2012	PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA		Berlaku
Peraturan Pemerintah	97	2012	RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING		Berlaku
Peraturan Pemerintah	96	2012	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK		Berlaku
Peraturan Pemerintah	96	2012	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK		Berlaku
Peraturan Pemerintah	95	2012	KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN		Berlaku
Peraturan Pemerintah	94	2012	HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM YANG BERADA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG		Berlaku
Peraturan Pemerintah	93	2012	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR		Berlaku
Peraturan Pemerintah	92	2012	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION		Berlaku
Peraturan Pemerintah	91	2012	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT		Berlaku
Peraturan Pemerintah	90	2012	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION		Berlaku
Peraturan Pemerintah	89	2012	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASIAN DEVELOPMENT BANK		Berlaku
Peraturan Pemerintah	88	2012	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT		Berlaku
Peraturan Pemerintah	87	2012	PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA TBK		Berlaku
Peraturan Pemerintah	86	2012	PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET		Berlaku
Peraturan Pemerintah	85	2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PENDIRIAN ASEAN INFRASTRUCTURE FUND		Berlaku
Peraturan Pemerintah	84	2012	KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK		Berlaku
Peraturan Pemerintah	83	2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK		Berlaku
Peraturan Pemerintah	82	2012	PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK		Berlaku
Peraturan Pemerintah	81	2012	PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA		Berlaku
Peraturan Pemerintah	80	2012	TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN		Berlaku
Peraturan Pemerintah	79	2012	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI		Berlaku
Peraturan Pemerintah	78	2012	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH		Berlaku
Peraturan Pemerintah	77	2012	PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA		Berlaku
Peraturan Pemerintah	76	2012	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAMPERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA		Berlaku
Peraturan Pemerintah	75	2012	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV		Berlaku
Peraturan Pemerintah	74	2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM		Berlaku
Peraturan Pemerintah	73	2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA		Berlaku
Peraturan Pemerintah	72	2012	PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA		Berlaku
Peraturan Pemerintah	71	2012	PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN AVTUR UNTUK KEPERLUAN ANGKUTAN UDARA LUAR NEGERI		Berlaku
Peraturan Pemerintah	70	2012	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DIRGANTARA INDONESIA		Berlaku
Peraturan Pemerintah	69	2012	PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT NINDYA KARYA		Berlaku
Peraturan Pemerintah	68	2012	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA		Berlaku
Peraturan Pemerintah	67	2012	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT POS INDONESIA		Berlaku
Peraturan Pemerintah	66	2012	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRASARANA PERIKANAN SAMUDERA		Berlaku
Peraturan Pemerintah	65	2012	JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		Berlaku
Peraturan Pemerintah	64	2012	SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PADA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA		Berlaku
Peraturan Pemerintah	63	2012	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA		Berlaku
Peraturan Pemerintah	62	2012	USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK		Berlaku
Peraturan Pemerintah	61	2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN		Berlaku
Peraturan Pemerintah	60	2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN		Berlaku
Peraturan Pemerintah	59	2012	PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA V		Berlaku
Peraturan Pemerintah	58	2012	PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA IV		Berlaku
Peraturan Pemerintah	57	2012	PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2012 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN		Berlaku
Peraturan Pemerintah	56	2012	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL		Berlaku
Peraturan Pemerintah	55	2012	KENDARAAN		Berlaku
Peraturan Pemerintah	54	2012	KESELAMATAN DAN KEAMANAN INSTALASI NUKLIR		Berlaku
Peraturan Pemerintah	53	2012	PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA		Berlaku
Peraturan Pemerintah	52	2012	SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA		Berlaku
Peraturan Pemerintah	51	2012	SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TRANSPORTASI		Berlaku
Peraturan Pemerintah	50	2012	PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA		Berlaku
Peraturan Pemerintah	49	2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2002 TENTANG BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA		Berlaku
Peraturan Pemerintah	48	2012	JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN		Berlaku
Peraturan Pemerintah	47	2012	TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS		Berlaku
Peraturan Pemerintah	46	2012	PENYELENGGARAAN PENGAMATAN DAN PENGELOLAAN DATA METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA		Berlaku
Peraturan Pemerintah	45	2012	JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN		Berlaku
Peraturan Pemerintah	44	2012	DANA DARURAT		Berlaku
Peraturan Pemerintah	43	2012	TATA CARA PELAKSANAAN KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN TEKNIS TERHADAP KEPOLISIAN KHUSUS, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN BENTUK-BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA		Berlaku
Peraturan Pemerintah	41	2012	ALAT DAN MESIN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		Berlaku
Peraturan Pemerintah	40	2012	Pembangunan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara		Berlaku
Peraturan Pemerintah	39	2012	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial		Berlaku
Peraturan Pemerintah	38	2012	Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pekerjaan Umum		Berlaku
Peraturan Pemerintah	37	2012	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai		Berlaku
Peraturan Pemerintah	36	2012	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara Republik Indonesia		Berlaku
Peraturan Pemerintah	35	2012	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri		Berlaku
Peraturan Pemerintah	34	2012	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I		Berlaku
Peraturan Pemerintah	33	2012	Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif		Berlaku
Peraturan Pemerintah	32	2012	Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Serang Dari Wilayah Kota Serang Ke Wilayah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten		Berlaku
Peraturan Pemerintah	31	2012	Pemberian Dan Penghimpunan Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan		Berlaku
Peraturan Pemerintah	30	2012	Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		Berlaku
Peraturan Pemerintah	29	2012	Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei		Berlaku
Peraturan Pemerintah	28	2012	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		Berlaku
Peraturan Pemerintah	27	2012	Izin Lingkungan		Berlaku
Peraturan Bupati	27	2012	PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI BIAYA JASA PENGUJIAN LABORATORIUM PADA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	26	2012	PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT ANGKUT DAN ALAT BERAT MILIK DAERAH		Berlaku
Peraturan Pemerintah	26	2012	Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung		Berlaku
Peraturan Pemerintah	25	2012	Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		Berlaku
Undang - Undang	24	2012	PEMBENTUKAN KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK DI PROVINSI PAPUA BARAT		Berlaku
Peraturan Pemerintah	24	2012	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara		Berlaku
Undang - Undang	23	2012	PEMBENTUKAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN DI PROVINSI PAPUA BARAT		Berlaku
Peraturan Pemerintah	23	2012	Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia		Berlaku
Peraturan Bupati	23	2012	PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012		Berlaku
Peraturan Bupati	22	2012	PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (AMPL) DI KABUPATEN SUBANG TAHUN 2012-2015		Berlaku
Undang - Undang	22	2012	PEMBENTUKAN KABUPATEN PESISIR BARAT DI PROVINSI LAMPUNG		Berlaku
Peraturan Pemerintah	22	2012	Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan		Berlaku
Undang - Undang	21	2012	PEMBENTUKAN KABUPATEN PENGANDARAN DI PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Pemerintah	21	2012	Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya		Berlaku
Undang - Undang	20	2012	PEMBENTUKAN PROVINSI KALIMANTAN		Berlaku
Peraturan Pemerintah	20	2012	Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia		Berlaku
Undang - Undang	19	2012	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013		Berlaku
Peraturan Pemerintah	19	2012	Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia		Berlaku
Undang - Undang	18	2012	PANGAN		Berlaku
Peraturan Pemerintah	18	2012	Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda / Dudanya		Berlaku
Peraturan Bupati	18	2012	PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 7 TAHUN 2012		Berlaku
Undang - Undang	17	2012	PERKOPERASIAN		Berlaku
Peraturan Pemerintah	17	2012	Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia		Berlaku
Undang - Undang	16	2012	INDUSTRI PERTAHANAN		Berlaku
Peraturan Pemerintah	16	2012	Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia		Berlaku
Undang - Undang	15	2012	VETERAN REPUBLIK INDONESIA		Berlaku
Peraturan Pemerintah	15	2012	Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil		Berlaku
Peraturan Bupati	15	2012	PEDOMAN PENILAIAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	14	2012	PEDOMAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Pemerintah	14	2012	Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik		Berlaku
Undang - Undang	13	2012	KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA		Berlaku
Peraturan Pemerintah	13	2012	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina		Berlaku
Peraturan Bupati	13	2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	12	2012	PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KONDISI KERJA PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Undang - Undang	12	2012	PENDIDIKAN TINGGI		Berlaku
Peraturan Pemerintah	12	2012	Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		Berlaku
Undang - Undang	11	2012	SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK		Berlaku
Peraturan Pemerintah	11	2012	Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Kepegawaian Negara		Berlaku
Peraturan Bupati	11	2012	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU		Berlaku
Peraturan Bupati	10	2012	RETRIBUSI JASA USAHA		Berlaku
Undang - Undang	10	2012	PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD PORNOGRAPHY (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI PENJUALAN ANAK, PROSTITUSI ANAK, DAN PORNOGRAFI ANAK)		Berlaku
Peraturan Pemerintah	10	2012	PERLAKUAN KEPABEAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS		Berlaku
Undang - Undang	9	2012	PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA)		Berlaku
Peraturan Pemerintah	9	2012	JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		Berlaku
Peraturan Bupati	9	2012	RETRIBUSI JASA UMUM		Berlaku
Peraturan Bupati	8	2012	PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Undang - Undang	8	2012	PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		Berlaku
Peraturan Pemerintah	8	2012	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III		Berlaku
Peraturan Daerah	8	2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH		Berlaku
Undang - Undang	7	2012	PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Berlaku
Peraturan Pemerintah	7	2012	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II		Berlaku
Peraturan Daerah	7	2012	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU		Berlaku
Peraturan Daerah	7	2012	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU		Berlaku
Peraturan Daerah	7	2012	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU		Berlaku
Undang - Undang	6	2012	PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES ( KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA)		Berlaku
Peraturan Pemerintah	6	2012	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I		Berlaku
Peraturan Bupati	6	2012	RETRIBUSI JASA USAHA		Berlaku
Peraturan Daerah	6	2012	RETRIBUSI JASA USAHA		Berlaku
Peraturan Bupati	5	2012	PEMBENTUKAN AKADEMI KEPERAWATAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	5	2012	RETRIBUSI JASA UMUM		Berlaku
Undang - Undang	5	2012	PENGESAHAN ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM (KONVENSI ASEAN MENGENAI PEMBERANTASAN TERORISME)		Berlaku
Peraturan Pemerintah	5	2012	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY		Berlaku
Undang - Undang	4	2012	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012		Berlaku
Peraturan Pemerintah	4	2012	JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA		Berlaku
Peraturan Bupati	4	2012	PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DAN IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	3	2012	TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	3	2012	PENGELOLAAN USAHA KETENAGALISTRIKAN		Berlaku
Undang - Undang	3	2012	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH DAERAH ADMINISTRASI KHUSUS HONG KONG REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AN		Berlaku
Peraturan Pemerintah	3	2012	JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTRIAN SOSIAL		Berlaku
Undang - Undang	2	2012	PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM		Berlaku
Peraturan Pemerintah	2	2012	HIBAH DAERAH		Berlaku
Peraturan Bupati	2	2012	PENYALURAN DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN SUBANG TAHUN 2012		Berlaku
Peraturan Daerah	2	2012	IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH		Berlaku
Undang - Undang	1	2012	PENGESAHAN TRAKTAT PELARANGAN MENYELURUH UJI COBA NUKLIR (COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY)		Berlaku
Peraturan Pemerintah	1	2012	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDAN		Berlaku
Peraturan Presiden	59	2011	PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK PENYELENGGARAAN SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI TAHUN 2011 DAN ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 2011		Berlaku
Peraturan Presiden	58	2011	PEMBUKAAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI SHANGHAI, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK		Berlaku
Peraturan Presiden	57	2011	PENGESAHAN LETTER OF UNDERSTANDING FOR THE AMENDMENT OF THE PRODUCT SPECIFIC RULES SET OUT IN APPENDIX 2 OF ANNEX 3 OF THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AM		Berlaku
Peraturan Presiden	56	2011	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR		Berlaku
Peraturan Presiden	55	2011	RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MAKASSAR, MAROS, SUNGGUMINASA, DAN TAKALAR		Berlaku
Peraturan Presiden	54	2011	PENGESAHAN PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT AMONG D-8 MEMBER STATES (PERSETUJUAN PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA D-8)		Berlaku
Peraturan Presiden	53	2011	PENDIRIAN UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI		Berlaku
Peraturan Presiden	52	2011	PENETAPAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PEMBAYARAN PENSIUNBULAN SEPTEMBER 2011		Berlaku
Peraturan Presiden	50	2011	TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN		Berlaku
Peraturan Presiden	49	2011	PENGESAHAN ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT(PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN)		Berlaku
Peraturan Presiden	48	2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA, DAN GAS		Berlaku
Peraturan Presiden	47	2011	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2006 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGALISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA		Berlaku
Peraturan Presiden	46	2011	PEMBUBARAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK		Berlaku
Peraturan Presiden	44	2011	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJASAMA PENGGUNAAN ENERGI ATOM UNTUK MAKSUD DAMAI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN F		Berlaku
Peraturan Presiden	43	2011	PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT		Berlaku
Peraturan Presiden	42	2011	PENGESAHANPERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJASAMA PENGGUNAANTENAGA NUKLIR UNTUK MAKSUD-MAKSUD DAMAI (AGREEMENTBETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ANDTHE GOVERNMENT OF THE R		Berlaku
Peraturan Presiden	41	2011	TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA		Berlaku
Peraturan Presiden	40	2011	TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGICUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA		Berlaku
Peraturan Presiden	39	2011	PENGHASILAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS RADIO REPUBLIK INDONESIA		Berlaku
Peraturan Presiden	38	2011	PENUGASAN KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MELAKUKAN PENANGANANPERMOHONANARBITRASE DIINTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OFINVESTMENT DISPUTES(ICSID) OLEH RAFAT ALI RIZVI		Berlaku
Peraturan Presiden	36	2011	PERUBAHAN ATAS TARIF PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR		Berlaku
Peraturan Presiden	35	2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH		Berlaku
Peraturan Presiden	34	2011	PENGESAHANPERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADENGAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR MENGENAI KERJA SAMAEKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTOF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OFTHE ARAB REPUBLIC OF EGYPT ON ECONOMIC		Berlaku
Peraturan Presiden	32	2011	MASTERPLANPERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025		Berlaku
Peraturan Presiden	31	2011	PENGESAHAN FRAME WORK AGREEMENT ON TRADE PREFERENTIAL SYSTEMAMONG THE MEMBER STATES OF THE ORGANIZATION OF THE ISLAMICCONFERENCE(PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI SISTEM PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA ORGANISASI KONFERENSI ISLAM)		Berlaku
Peraturan Presiden	28	2011	PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN LINDUNG UNTUK PENAMBANGAN BAWAH TANAH		Berlaku
Peraturan Presiden	27	2011	PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2010 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011		Berlaku
Peraturan Presiden	26	2011	PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN – AUSTRALIA – NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN – AUSTRALIA – SELANDIA BARU)		Berlaku
Peraturan Presiden	25	2011	PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS OF THE FRAMEWORKAGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PER		Berlaku
Peraturan Bupati	25	2011	PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Undang - Undang	24	2011	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL		Berlaku
Undang - Undang	23	2011	PENGELOLAAN ZAKAT		Berlaku
Peraturan Presiden	23	2011	RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIATAHUN 2011-2014		Berlaku
Peraturan Presiden	22	2011	Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Istambul Turki		Berlaku
Undang - Undang	22	2011	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012		Berlaku
Undang - Undang	21	2011	OTORITAS JASA KEUANGAN		Berlaku
Peraturan Presiden	21	2011	Honorarium Bagi Ketua , Wakil Ketua ,Dan Anggota Komisi Informasi Pusat		Berlaku
Peraturan Presiden	20	2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN DAN HAK-HAK LAINNYA BAGI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL		Berlaku
Undang - Undang	20	2011	RUMAH SUSUN		Berlaku
Undang - Undang	19	2011	PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES ( KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS)		Berlaku
Peraturan Presiden	19	2011	PENGESAHAN INTERNATIONAL SUGAR AGREEMENT, 1992(PERSETUJUAN GULA INTERNASIONAL, 1992)		Berlaku
Peraturan Presiden	18	2011	KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA		Berlaku
Undang - Undang	18	2011	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL		Berlaku
Undang - Undang	17	2011	INTELIJEN NEGARA		Berlaku
Undang - Undang	16	2011	BANTUAN HUKUM		Berlaku
Undang - Undang	15	2011	PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM		Berlaku
Peraturan Presiden	15	2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PUPUK BERSUBSIDI SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN		Berlaku
Peraturan Presiden	14	2011	BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL DAN PUPUK		Berlaku
Undang - Undang	14	2011	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BEGARA TAHUN ANGGARAN 2010		Berlaku
Undang - Undang	13	2011	PENANGANAN FAKIR MISKIN		Berlaku
Undang - Undang	12	2011	PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		Berlaku
Peraturan Daerah	12	2011	PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENEBANGAN, PENGANGKUTAN POHON KAYU DAN PENGGUNAAN/ PEMILIKAN GERAJI MESIN/RATAI		Berlaku
Peraturan Presiden	12	2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2005 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR		Berlaku
Peraturan Presiden	11	2011	PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI, JAWA TENGAH		Berlaku
Undang - Undang	11	2011	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011		Berlaku
Undang - Undang	10	2011	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI		Berlaku
Peraturan Daerah	10	2011	PENGCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN MEMBUAT DAN USAHA TAMBAK		Berlaku
Peraturan Presiden	10	2011	BADAN KOORDINASI NASIONAL PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN		Berlaku
Peraturan Presiden	9	2011	PENUGASAN KEPADA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH UNTUK MEMBERIKAN PINJAMAN DENGAN PERSYARATAN LUNAK KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)		Berlaku
Undang - Undang	9	2011	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG		Berlaku
Undang - Undang	8	2011	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI		Berlaku
Peraturan Presiden	8	2011	TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA		Berlaku
Undang - Undang	7	2011	MATA UANG		Berlaku
Undang - Undang	6	2011	KEIMIGRASIAN		Berlaku
Peraturan Presiden	6	2011	DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2011		Berlaku
Peraturan Daerah	6	2011	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SUBANG		Berlaku
Peraturan Presiden	5	2011	UNIVERSITAS PERTAHANAN SEBAGAI PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH		Berlaku
Peraturan Daerah	5	2011	IZIN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN		Berlaku
Undang - Undang	5	2011	AKUNTAN PUBLIK		Berlaku
Undang - Undang	4	2011	INFORMASI GEOSPASIAL		Berlaku
Peraturan Daerah	4	2011	PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN		Berlaku
Peraturan Presiden	3	2011	STAF KHUSUS PRESIDEN DAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN		Berlaku
Undang - Undang	3	2011	TRANSFER DANA		Berlaku
Undang - Undang	2	2011	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK		Berlaku
Peraturan Presiden	2	2011	HONORARIUM BAGI ANGGOTA DAN BADAN PEKERJA KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN		Berlaku
Peraturan Daerah	2	2011	BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS SUBANG SEJAHTERA		Berlaku
Peraturan Presiden	1	2011	PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA		Berlaku
Undang - Undang	1	2011	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Berlaku
Peraturan Pemerintah	53	2010	DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL		Berlaku
Peraturan Bupati	31	2010	PEDOMAN TEKNIS PEMBAGIAN IMBALAN JASA PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT DAERAH (RSUD) KELAS B KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Bupati	18	2010	TARIF PRAKTEK KERJA LAPANGAN, PENDIDIKAN BERKELANJUTAN PROFESI, PENELITIAN DAN STUDI BANDING DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Undang - Undang	13	2010	HORTIKULTURA		Berlaku
Undang - Undang	12	2010	Gerakan Pramuka		Berlaku
Undang - Undang	11	2010	CAGAR BUDAYA		Berlaku
Undang - Undang	10	2010	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011		Berlaku
Undang - Undang	9	2010	KEPROTOKOLAN		Berlaku
Undang - Undang	8	2010	PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG		Berlaku
Undang - Undang	7	2010	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009		Berlaku
Undang - Undang	6	2010	PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN(MEMORANDUM OF UNDERSTA		Berlaku
Peraturan Menteri	6	2010	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BUMN NOMOR: PER-O2/MBU/2010 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PEMINDAHTANGANAN AKTIVA TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA		Berlaku
Peraturan Bupati	6	2010	TABUNGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Undang - Undang	5	2010	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI		Berlaku
Undang - Undang	4	2010	PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE DE		Berlaku
Undang - Undang	3	2010	Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi		Berlaku
Undang - Undang	2	2010	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010		Berlaku
Peraturan Menteri	2	2010	TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PEMINDAHTANGANAN AKTIVA TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA		Berlaku
Undang - Undang	1	2010	Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaranpendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008		Berlaku
Peraturan Gubernur	119	2009	PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Gubernur	115	2009	PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN		Berlaku
Peraturan Gubernur	113	2009	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Gubernur	107	2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA UNTUK INFRASTRUKTUR SARANA DAN PRASARANA TAHUN ANGGARAN 2009		Berlaku
Peraturan Gubernur	106	2009	PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK GERAKAN REHABILITASI LAHAN KRITIS TAHUN 2009		Berlaku
Peraturan Gubernur	105	2009	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Gubernur	100	2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 81 TAHUN 2009 TENTANG RASIONALISASI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI PROGRAM PENSIUN DINI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Gubernur	99	2009	PEDOMAN PELAKSANAAN JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH		Berlaku
Peraturan Gubernur	95	2009	PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DI JAWA BARAT TAHUN 2009		Berlaku
Peraturan Gubernur	91	2009	PEDOMAN KEMITRAAN PENGEMBANGAN TERNAK		Berlaku
Peraturan Gubernur	89	2009	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Gubernur	88	2009	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 65 TAHUN 2008 TENTANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Gubernur	84	2009	PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT TAHUN 2009		Berlaku
Peraturan Gubernur	82	2009	Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk Infrastruktur Sarana dan Prasaran Tahun Anggaran 2009		Berlaku
Peraturan Gubernur	82	2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA UNTUK INFRASTRUKTUR SARANA DAN PRASARANA TAHUN ANGGARAN 2009		Berlaku
Peraturan Gubernur	77	2009	PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERPADU DI JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Gubernur	75	2009	PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)		Berlaku
Peraturan Gubernur	74	2009	JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Gubernur	26	2009	ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KOORDINASI PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Undang - Undang	25	2009	PELAYANAN PUBLIK		Berlaku
Peraturan Gubernur	23	2009	Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk Infrastruktur Sarana dan Prasaran Tahun Anggaran 2009		Berlaku
Peraturan Gubernur	21	2009	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BANDUNG UTARA		Berlaku
Peraturan Gubernur	20	2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Gubernur	19	2009	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 31 TAHUN 2007 TENTANG PUSAT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Gubernur	11	2009	ERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Gubernur	9	2009	PENGELOLAAN, PENGGUNAAN DAN PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2009		Berlaku
Peraturan Gubernur	8	2009	PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Gubernur	7	2009	PENDAYAGUNAAN WEBSITE		Berlaku
Peraturan Daerah	6	2009	PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)TIRTA RANGGA KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Gubernur	4	2009	MEKANISME PENANGANAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT		Berlaku
Peraturan Daerah	11	2008	PAJAK PAKIR		Berlaku
Peraturan Daerah	10	2008	ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	9	2008	ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	8	2008	ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	7	2008	ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	7	2008	ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	7	2008	ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	6	2008	ORHANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	5	2008	ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	4	2008	POLA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	2	2008	PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PPTSP)		Berlaku
Peraturan Daerah	2	2008	PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PPTSP)		Berlaku
Peraturan Daerah	9	2007	PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	6	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN		Berlaku
Peraturan Daerah	3	2007	PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	1	2007	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2007		Berlaku
Peraturan Daerah	24	2006	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2005		Berlaku
Peraturan Daerah	21	2006	ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA		Berlaku
Peraturan Daerah	20	2006	KEUANGAN DESA		Berlaku
Peraturan Daerah	17	2006	BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK		Berlaku
Peraturan Daerah	16	2006	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 27 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN MESIN GILAS, PENYEMPROTAN ASPAL, TIMBRIS MOLEN, STONE CRUSHER MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	15	2006	PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PASAR SERTA PERTOKOAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	14	2006	IZIN USAHA PETERNAKAN		Berlaku
Peraturan Daerah	13	2006	KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN		Berlaku
Peraturan Daerah	12	2006	RETRIBUSI PELAYAN KESEHATAN DI BADAN RUMAH SAKIT UMUM UNIT SWADANA DAERAH		Berlaku
Peraturan Daerah	11	2006	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR		Berlaku
Peraturan Daerah	10	2006	RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN SWASTA		Berlaku
Peraturan Daerah	9	2006	PENGELOLAAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI		Berlaku
Peraturan Daerah	8	2006	PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH		Berlaku
Peraturan Daerah	7	2006	PENGELOLAAN PERTAMBANGAN		Berlaku
Peraturan Daerah	6	2006	PENGELOLAAN USAHA KETENAGALISTRIKAN		Berlaku
Peraturan Daerah	5	2006	RETRIBUSI IZIN PEMBAGUNAN LIMBAH CAIR		Berlaku
Peraturan Daerah	4	2006	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		Berlaku
Peraturan Daerah	3	2006	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	2	2006	PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	2	2004	RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	1	2003	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003		Berlaku
Peraturan Daerah	6	2002	IZIN PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN SWASTA DI KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	12	2001	KAWASAN LINDUNG		Berlaku
Peraturan Daerah	9	2001	RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		Berlaku
Peraturan Daerah	8	2001	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN		Berlaku
Peraturan Daerah	7	2001	PENGESAHAN PERTAMBANGAN		Berlaku
Peraturan Daerah	7	2001	PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN		Berlaku
Peraturan Daerah	6	2001	PENGENDALIAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN		Berlaku
Peraturan Daerah	5	2001	PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 27 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	4	2001	PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	3	2001	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2005		Berlaku
Peraturan Daerah	2	2001	SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000		Berlaku
Peraturan Daerah	1	2001	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001		Berlaku
Peraturan Daerah	35	2000	KERJASAMA ANTARA DESA		Berlaku
Undang - Undang	8	1999	PERLINDUNGAN KONSUMEN		Berlaku
Undang - Undang	1	1999	PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)		Berlaku
Peraturan Daerah	8	1978	PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH NO 2 /PERDA/DPRD/TAHUN 1975 TENTANG PASAR-PASAR PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	7	1978	SEWA MENYEWA PERUSAHAAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	6	1978	IDZIN PEMBUATAN KANDANG DAN PENGUSAHAAN TERNAK BABI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	5	1978	RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	4	1978	SEWA MENYEWA PERALATAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG YANG DIKELOLA OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	3	1978	PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1977/1978		Berlaku
Peraturan Daerah	2	1978	PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1978/1979		Berlaku
Peraturan Daerah	1	1978	KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK		Berlaku
Peraturan Daerah	10	1977	PERUBAHAN PENETAPAN UPAH MINIMUM PEKERJA HARIAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGGKAT II SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	8	1977	PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG TAHUN ANGGARAN 1976/1977		Berlaku
Peraturan Daerah	7	1977	PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1977/1978		Berlaku
Peraturan Daerah	4	1977	IDZIN PENGUSAHAAN ANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG		Tidak Berlaku
Peraturan Daerah	3	1977	SURAT IDZIN PEMBORONGAN PEKERJAAN (S.I.P.P)		Berlaku
Peraturan Daerah	1	1977	IDZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI BANGUNAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG		Tidak Berlaku
Peraturan Daerah	5	1976	PERAWATAN, PEMBAGIAN KELAS-KELAS DAN TARIF-TARIF PERAWATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM (R.S.U) DAN PUSKESMAS DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG		Tidak Berlaku
Peraturan Daerah	2	1976	PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 1976/1977		Tidak Berlaku
Peraturan Daerah	10	1975	PENYESUAIAN/PENETAPAN KEMBALI POKOK PENSIUN BEKAS PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA JANDA DAN ANAK YATIM/PIATUNYA		Tidak Berlaku
Peraturan Daerah	8	1975	PENETAPAN PERUBAHAN UPAH PEKERJA HARIAN DAERAH KABUPATEN SUBANG DAERAH TINGKAT II SUBANG		Tidak Berlaku
Peraturan Daerah	5	1975	PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 1975/1976		Tidak Berlaku
Peraturan Daerah	3	1975	PAJAK POTONG KHEWAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG		Tidak Berlaku
Peraturan Daerah	2	1975	PASAR-PASAR PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG		Tidak Berlaku
Peraturan Daerah	7	1974	TATA CARA PELAKSANAAN PENGUSAHAAN PEREMPANGAN/TAMBAK DISEPANJANG DATARAN PANTAI DALAM DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	4	1974	PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1974/1975		Berlaku
Peraturan Daerah	3	1974	PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 1973/1974		Tidak Berlaku
Peraturan Daerah	2	1974	PENETAPAN SEMENTARA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 1972/1973		Tidak Berlaku
Peraturan Daerah	1	1974	BIAYA BALIK NAMA TANAH DAN BIAYA IJIN MEMBUKA		Tidak Berlaku
Peraturan Daerah	10	1973	PENETAPAN SEMENTARA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 1971/1972		Berlaku
Peraturan Daerah	9	1973	PENARIKAN KEMBALI PERATURAN DAERAH, DAERAH KABUPATEN SUBANG NO.PER.01/DPRD/72 TANGGAL 2 MARET 1972 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DPRD TINGKAT II KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	6	1973	PEMBIKINAN DAN PEMASANGAN REKLAME DALAM DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	5	1973	PAKAIAN TEMPAT PENCUCIAN KENDARAAN		Berlaku
Peraturan Daerah	4	1973	PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 1972/1973		Berlaku
Peraturan Daerah	3	1973	PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 1973/1974		Berlaku
Peraturan Daerah	2	1973	PEGAWAI BULANAN TIDAK ORGANIK DAN TENAGA HONORER DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	1	1973	PENGGUNAAN, PEMELIHARAAN DAN SEWA-MENYEWA RUMAH-RUMAH DAERAH KEPUNYAAN/MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	8	1972	PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SESEORANG DAN/ATAU BADAN YANG BERJASA DALAM KESEJAHTERAAN DAN/ATAU PEMBANGUNAN DAERAH		Berlaku
Peraturan Daerah	6	1972	PERATURAN PENETAPAN A.P.B.D KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 1972		Berlaku
Peraturan Daerah	5	1972	PENARIKAN KEMBALI PERATURAN DAERAH TINGKAT II PURWAKARTA (LAMA) TANGGAL 20 MARET 1963 NO.PER.11/DPRD/1963		Berlaku
Peraturan Daerah	4	1972	PENERAPAN BESARNYA UPAH PERKARAUPAH PEKERJA HARIAN PEMERINTAH DAERAH DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	3	1972	KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	2	1972	KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN SERTA SYARAT-SYARAT UNTUK JABATAN SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	1	1972	PERATURAN TATA TERTIB DPRD TINGKAT II KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	3	1971	IDZIN MENGHUNI TEMPAT-TEMPAT PENJUALAN TETAP BAGUNAN-BANGUNAN KEPUNYAAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	2	1971	PEMUNGUTAN UANG JAMINAN TERHADAP PERWAKILAN TEMPAT PENJUALAN TETAP KEPUNYAAN DAERAH KABUPATEN SUBANG		Berlaku
Peraturan Gubernur	22	1970	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 73 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INTENSIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH		Berlaku
Peraturan Daerah	14	1970	SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG		Berlaku
Peraturan Daerah	9	1970	RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL		Berlaku
Peraturan Bupati	9	1970	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG SEBAGAI UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS		Berlaku
Peraturan Bupati	9	1970	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG SEBAGAI UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS		Berlaku