Form Survey Kepuasan Layanan

PRODUK HUKUM PUSAT


Jenis Nomor Tahun Tentang Keterangan Status
Undang - Undang 114 2024 KABUPATEN KARAWANG DI PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 113 2024 KABUPATEN MAJALENGKA DI PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 112 2024 KABUPATEN INDRAMAYU DI PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 111 2024 KABUPATEN TASIKMALAYA DI PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 110 2024 KABUPATEN GARUT DI PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 109 2024 KABUPATEN CIAMIS DI PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 108 2024 KOTA CIREBON DI PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 106 2024 KABUPATEN KUNINGAN DI PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 105 2024 KABUPATEN SUMEDANG DI PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 104 2024 KOTA BANDUNG DI PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 103 2024 KABUPATEN BANDUNG DI PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 102 2024 KABUPATEN BOGOR DI PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 101 2024 KABUPATEN BEKASI DI PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 100 2024 KOTA BOGOR DI PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 99 2024 KABUPATEN SUKABUMI DI PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 98 2024 KOTA SUKABUMI DI PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 97 2024 KABUPATEN CIANJUR DI PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 60 2024 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 Berlaku
Undang - Undang 59 2024 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2025-2045 Berlaku
Undang - Undang 58 2024 KOTA SOLOK DI PROVINSI SUMATERA BARAT Berlaku
Undang - Undang 57 2024 KOTA SAWAHLUNTO DI PROVINSI SUMATERA BARAT Berlaku
Undang - Undang 56 2024 KOTA PAYAKUMBUH DI PROVINSI SUMATERA BARAT Berlaku
Undang - Undang 55 2024 KOTA PADANG DI PROVINSI SUMATERA BARAT Berlaku
Undang - Undang 54 2024 KOTA PADANG PANJANG DI PROVINSI SUMATERA BARAT Berlaku
Undang - Undang 53 2024 KOTA BUKITTINGGI DI PROVINSI SUMATERA BARAT Berlaku
Undang - Undang 52 2024 KABUPATEN TANAH DATAR DI PROVINSI SUMATERA BARAT Berlaku
Undang - Undang 51 2024 KABUPATEN SOLOK DI PROVINSI SUMATERA BARAT Berlaku
Undang - Undang 50 2024 KABUPATEN SIJUNJUNG DI PROVINSI SUMATERA BARAT Berlaku
Undang - Undang 48 2024 KABUPATEN PASAMAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT Berlaku
Undang - Undang 47 2024 KABUPATEN PADANG PARIAMAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT Berlaku
Undang - Undang 46 2024 KABUPATEN AGAM DI PROVINSI SUMATERA BARAT Berlaku
Undang - Undang 45 2024 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT Berlaku
Undang - Undang 44 2024 KOTA PEKANBARU DI PROVINSI RIAU Berlaku
Undang - Undang 43 2024 KABUPATEN KAMPAR DI PROVINSI RIAU Berlaku
Undang - Undang 42 2024 KABUPATEN INDRAGIRI HULU DI PROVINSI RIAU Berlaku
Undang - Undang 41 2024 KABUPATEN BENGKALIS DI PROVINSI RIAU Berlaku
Undang - Undang 40 2024 KOTA JAMBI DI PROVINSI JAMBI Berlaku
Undang - Undang 39 2024 KABUPATEN MERANGIN DI PROVINSI JAMBI Berlaku
Undang - Undang 38 2024 KABUPATEN KERINCI DI PROVINSI JAMBI Berlaku
Undang - Undang 37 2024 KABUPATEN BATANGHARI DI PROVINSI JAMBI Berlaku
Undang - Undang 36 2024 KABUPATEN LAMPUNG UTARA DI PROVINSI LAMPUNG Berlaku
Undang - Undang 35 2024 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DI PROVINSI LAMPUNG Berlaku
Undang - Undang 34 2024 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DI PROVINSI LAMPUNG Berlaku
Undang - Undang 33 2024 KABUPATEN BINTAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU Berlaku
Undang - Undang 22 2024 KABUPATEN TAPANULI UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA Berlaku
Undang - Undang 21 2024 KABUPATEN LABUHANBATU DI PROVINSI SUMATERA UTARA Berlaku
Undang - Undang 20 2024 KABUPATEN ASAHAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA Berlaku
Undang - Undang 19 2024 KOTA TANJUNGBALAI DI PROVINSI SUMATERA UTARA Berlaku
Undang - Undang 18 2024 KABUPATEN DELI SERDANG DI PROVINSI SUMATERA UTARA Berlaku
Undang - Undang 17 2024 KOTA TEBING TINGGI DI PROVINSI SUMATERA UTARA Berlaku
Undang - Undang 16 2024 KOTA MEDAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA Berlaku
Undang - Undang 15 2024 KABUPATEN KARO DI PROVINSI SUMATERA UTARA Berlaku
Undang - Undang 12 2024 KABUPATEN ACEH SELATAN DI ACEH Berlaku
Undang - Undang 11 2024 KABUPATEN ACEH BARAT DI ACEH Berlaku
Undang - Undang 10 2024 KABUPATEN ACEH UTARA DI ACEH Berlaku
Undang - Undang 9 2024 KABUPATEN ACEH TIMUR DI ACEH Berlaku
Undang - Undang 8 2024 KABUPATEN ACEH TENGAH DI ACEH Berlaku
Undang - Undang 7 2024 KABUPATEN PIDIE DI ACEH Berlaku
Undang - Undang 6 2024 KABUPATEN ACEH BESAR DI ACEH Berlaku
Undang - Undang 5 2024 KOTA BANDA ACEH DI ACEH Berlaku
Undang - Undang 4 2024 KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK PADA FASE SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN Berlaku
Undang - Undang 3 2024 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Berlaku
Undang - Undang 2 2024 PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA Berlaku
Undang - Undang 1 2024 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Berlaku
Peraturan Presiden 80 2023 PERAN AKTIF INDONESIA DI KAWASAN DASAR LAUT INTERNASIONAL Berlaku
Peraturan Presiden 79 2023 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan Berlaku
Peraturan Presiden 78 2023 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Berlaku
Peraturan Presiden 77 2023 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua Harian dan Anggota Dewan Energi Nasional Berlaku
Peraturan Presiden 76 2023 Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 Berlaku
Peraturan Presiden 75 2023 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 Berlaku
Peraturan Presiden 74 2023 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Berlaku
Peraturan Presiden 73 2023 Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Daerah Berlaku
Peraturan Presiden 71 2023 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL Berlaku
Peraturan Presiden 70 2023 Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi Berlaku
Peraturan Presiden 68 2023 Tunjangan Jabatan Fungsional Metrolog Berlaku
Peraturan Presiden 67 2023 Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara Berlaku
Peraturan Presiden 64 2023 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL Berlaku
Peraturan Presiden 63 2023 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN Berlaku
Peraturan Presiden 62 2023 PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA Berlaku
Peraturan Presiden 61 2023 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI KEPALA, SEKRETARIS BADAN, DEPUTI, KELOMPOK KERJA, DAN KELOMPOK AHLI BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE Berlaku
Peraturan Presiden 60 2023 STRATEGI NASIONAL BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA Berlaku
Peraturan Presiden 59 2023 KEBIJAKAN NASIONAL KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DAN WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA Berlaku
Peraturan Presiden 58 2023 PENGUATAN MODERASI BERAGAMA Berlaku
Peraturan Presiden 57 2023 WAJIB LAPOR LOWONGAN PEKERJAAN Berlaku
Peraturan Presiden 55 2023 HONORARIUM DAN FASILITAS BAGI KOMISI PARIPURNA DAN BADAN PEKERJA KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 55 2023 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Hutama Karya Berlaku
Peraturan Presiden 54 2023 PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN JAMU Berlaku
Peraturan Presiden 53 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL Berlaku
Peraturan Presiden 52 2023 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024 Berlaku
Peraturan Presiden 51 2023 TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Berlaku
Peraturan Presiden 50 2023 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Berlaku
Peraturan Presiden 49 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2008 TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Berlaku
Peraturan Presiden 48 2023 PENGAKHIRAN PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Berlaku
Peraturan Presiden 47 2023 STRATEGI KEAMANAN SIBER NASIONAL DAN MANAJEMEN KRISIS SIBER Berlaku
Peraturan Presiden 46 2023 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN MASJID ISTIQLAL Berlaku
Peraturan Presiden 45 2023 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG BADAN KARANTINA INDONESIA Berlaku
Peraturan Presiden 44 2023 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI SEKRETARIS, DEPUTI, KEPALA UNIT KERJA HUKUM DAN KEPATUHAN, DAN DIREKTUR/KEPALA BIRO OTORITA IBU KOTA NUSANTARA Berlaku
Peraturan Presiden 43 2023 PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB (COMPREHE N SIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OFTHE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UN Berlaku
Peraturan Presiden 42 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG HAK KEUANCAN DAN FASILITAS HAKIM AD HOC Berlaku
Peraturan Presiden 41 2023 PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN UTARA Berlaku
Peraturan Pemerintah 41 2023 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN Berlaku
Peraturan Presiden 40 2023 PEITCEPATAN SWASEMBADA GULA NASIONAL DAN PENYEDIAAN BIOETANOL SEBAGAI BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUDLI) Berlaku
Peraturan Presiden 39 2023 MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL Berlaku
Peraturan Presiden 38 2023 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 38 2023 DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT Berlaku
Peraturan Presiden 37 2023 KEBIJAKAN NASIONAL SUMBER DAYA AIR Berlaku
Peraturan Presiden 36 2023 PETA JALAN JAMINAN SOSIAL TAHUN 2023-2024 Berlaku
Peraturan Presiden 35 2023 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL Berlaku
Peraturan Presiden 34 2023 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Berlaku
Peraturan Presiden 33 2023 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Berlaku
Peraturan Presiden 32 2023 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Berlaku
Peraturan Presiden 31 2023 PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA WRY WRY IMPORTANT PERSOIV UNTUK MENDUKUNG IBU KOTA NUSANTARA Berlaku
Peraturan Presiden 30 2023 RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH SELAT MALAKA Berlaku
Peraturan Presiden 29 2023 RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT FLORES Berlaku
Peraturan Pemerintah 29 2023 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2I TAHUN 2OI9 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN Berlaku
Peraturan Presiden 28 2023 PERENCANAAN TERPADU PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL Berlaku
Peraturan Presiden 27 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN ATAS TANAH YANG DIIDENTIFIKASI SEBAGAI TANAH MUSNAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Berlaku
Peraturan Presiden 26 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2OL7 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA Berlaku
Peraturan Presiden 25 2023 PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE FACILITATION OF INTER-STATE TRANSPORT (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN TENTANG PEMBERIAN KEMUDAHAN TERHADAP ANGKUTAN ANTARNEGARA) Berlaku
Peraturan Presiden 24 2023 RENCANA INDUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA TAHUN 2022-2041 Berlaku
Peraturan Presiden 23 2023 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Berlaku
Peraturan Presiden 22 2023 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Berlaku
Peraturan Presiden 21 2023 HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA Berlaku
Peraturan Presiden 20 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 192 TAHUN 2OI4 TENTANG BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Berlaku
Peraturan Presiden 19 2023 RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2O2O - 2024 Berlaku
Peraturan Presiden 18 2023 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Berlaku
Peraturan Pemerintah 18 2023 PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI GELAS Berlaku
Peraturan Presiden 17 2023 PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Berlaku
Peraturan Presiden 16 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2O2O TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Berlaku
Peraturan Pemerintah 16 2023 PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA Berlaku
Undang - Undang 15 2023 PROVINSI BALI Berlaku
Peraturan Presiden 15 2023 PDTUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2023 Berlaku
Peraturan Pemerintah 15 2023 PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2023 Berlaku
Undang - Undang 14 2023 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Berlaku
Peraturan Presiden 14 2023 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI NASIONAL DISABILITAS Berlaku
Peraturan Pemerintah 14 2023 PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SANDANG NUSANTARA Berlaku
Undang - Undang 13 2023 PROVINSI MALUKU Berlaku
Peraturan Presiden 13 2023 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA Berlaku
Peraturan Pemerintah 13 2023 PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ISTAKA KARYA Berlaku
Undang - Undang 12 2023 PROVINSI JAWA TIMUR Berlaku
Peraturan Presiden 12 2023 KEMENTERIAN AGAMA Berlaku
Peraturan Pemerintah 12 2023 PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA, KEMUDAHAN BERUSAHA, DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL BAGI PELAKU USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA Berlaku
Peraturan Menteri 12 2023 ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI BATAM Berlaku
Undang - Undang 11 2023 PROVINSI JAWA TENGAH Berlaku
Undang - Undang 11 2023 PROVINSI JAWA TENGAH Berlaku
Peraturan Presiden 11 2023 URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN TAMBAHAN DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PADA SUBBIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 11 2023 PENANGKAPAN IKAN TERUKUR Berlaku
Undang - Undang 10 2023 PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Presiden 10 2023 PENGESAHAN NICE AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF GOODS AND SERVICES FOR THE PURPOSES OF THE REGISTRATION OF MARKS (PERSETUJUAN NICE MENGENAI KLASIFIKASI INTERNASIONAL ATAS BARANG DAN JASA UNTUK TUJUAN PENDAFTARAN MEREK) Berlaku
Peraturan Pemerintah 10 2023 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI Berlaku
Undang - Undang 9 2023 PROVINSI SUMATERA SELATAN Berlaku
Peraturan Presiden 9 2023 HONORARIUM, INSENTIF, DAN MANFAAT TAMBAHAN LAINNYA KOMITE TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT Berlaku
Peraturan Pemerintah 9 2023 PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTAS LECES Berlaku
Undang - Undang 8 2023 PROVINSI SUMATERA UTARA Berlaku
Peraturan Presiden 8 2023 PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM Berlaku
Peraturan Pemerintah 8 2023 PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES Berlaku
Undang - Undang 7 2023 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG Berlaku
Peraturan Presiden 7 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2O2O TENTANG KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Berlaku
Peraturan Pemerintah 7 2023 PENGUASAAN TEKNOLOGI KEANTARIKSAAN Berlaku
Undang - Undang 6 2023 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAHPENGGANTI UNDANG-UNDANG BONOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA Berlaku
Peraturan Presiden 6 2023 SERTIFIKASI HALAL OBAT, PRODUK BIOLOGI, DAN ALAT KESEHATAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 6 2023 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Berlaku
Undang - Undang 5 2023 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG EXSTRADISI BURONAN (TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE FOR THE EXTRADITION OF FUGI Berlaku
Peraturan Presiden 5 2023 RENCANA DETAIL, TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA PADA PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL ATAMBUA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Berlaku
Peraturan Pemerintah 5 2023 PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN Berlaku
Undang - Undang 4 2023 PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN Berlaku
Peraturan Presiden 4 2023 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA PADA PUSAT PELAYANAN PINTU GERBANG MOTAAIN, WINI, DAN MOTAMASIN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Berlaku
Peraturan Pemerintah 4 2023 PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS TENAGA LISTRIK Berlaku
Undang - Undang 3 2023 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG KERJA SAMA PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ON DEFENCE COOPERATIO Berlaku
Peraturan Presiden 3 2023 PENGESAHAN ASEAN TRADE IN SERVICES AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN JASA ASEAN) Berlaku
Peraturan Pemerintah 3 2023 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA Berlaku
Undang - Undang 2 2023 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FIJI TENTANG KERJA SAMA BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FIJI CONCERNING COOPERATION Berlaku
Peraturan Presiden 2 2023 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA, SERTA ANGGOTA KONSIL MASING-MASING TENAGA KESEHATAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 2 2023 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA Berlaku
Peraturan Menteri 2 2023 TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF Berlaku
Undang - Undang 1 2023 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Berlaku
Peraturan Presiden 1 2023 LEMBAGA PRODUKTIVITAS NASIONAL Berlaku
Peraturan Pemerintah 1 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Berlaku
Undang - Undang 29 2022 PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA Berlaku
Undang - Undang 29 2022 PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA Berlaku
Undang - Undang 28 2022 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 Berlaku
Undang - Undang 28 2022 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 Berlaku
Undang - Undang 27 2022 PERLINDUNGAN DATA PRIBADI Berlaku
Undang - Undang 26 2022 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 Berlaku
Undang - Undang 25 2022 PENGESAHAN PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA (COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF Berlaku
Undang - Undang 24 2022 PENGESAHAN REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF REGIONAL) Berlaku
Undang - Undang 23 2022 PENDIDIKAN DAN LAYANAN PSIKOLOGI Berlaku
Undang - Undang 22 2022 PEMASYARAKATAN Berlaku
Undang - Undang 21 2022 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Berlaku
Undang - Undang 20 2022 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Berlaku
Undang - Undang 19 2022 PROVINSI RIAU Berlaku
Undang - Undang 18 2022 PROVINSI JAMBI Berlaku
Undang - Undang 17 2022 PROVINSI SUMATERA BARAT Berlaku
Undang - Undang 16 2022 PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN Berlaku
Undang - Undang 15 2022 PEMBENTUKAN PAPUA TENGAH Berlaku
Undang - Undang 14 2022 PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA SELATAN Berlaku
Undang - Undang 13 2022 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Berlaku
Undang - Undang 12 2022 TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Berlaku
Undang - Undang 11 2022 KEOLAHRAGAAN Berlaku
Undang - Undang 10 2022 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Berlaku
Undang - Undang 9 2022 PROVINSI KALIMANTAN BARAT Berlaku
Undang - Undang 8 2022 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Berlaku
Undang - Undang 7 2022 PROVINSI SULAWESI TENGGARA Berlaku
Undang - Undang 6 2022 PROVINSI SULAWESI TENGAH Berlaku
Undang - Undang 5 2022 PROVINSI SULAWESI UTARA Berlaku
Undang - Undang 4 2022 PROVINSI SULAWESI SELATAN Berlaku
Undang - Undang 3 2022 IBU KOTA NEGARA Berlaku
Undang - Undang 2 2022 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN Berlaku
Undang - Undang 1 2022 HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Berlaku
Peraturan Pemerintah 94 2021 DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Berlaku
Peraturan Presiden 50 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berlaku
Peraturan Pemerintah 30 2021 PENYELENGGARAAN BIDANG LALU LINTAS DANG ANGKUTAN JALAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 19 2021 PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBENAGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Berlaku
Peraturan Menteri 19 2021 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Berlaku
Peraturan Menteri 18 2021 Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangla Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berlaku
Peraturan Pemerintah 16 2021 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG Berlaku
Peraturan Presiden 14 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berlaku
Peraturan Presiden 12 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH Berlaku
Peraturan Presiden 11 2021 KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR Berlaku
Peraturan Presiden 10 2021 BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL Berlaku
Undang - Undang 10 2021 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG, PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN, PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM, DAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO Berlaku
Peraturan Presiden 9 2021 BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN Berlaku
Undang - Undang 9 2021 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT, PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU, PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT, DAN PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN UTARA Berlaku
Undang - Undang 8 2021 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI, PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT, PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU, PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT, DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA Berlaku
Undang - Undang 7 2021 HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 6 2021 PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH Berlaku
Peraturan Menteri 6 2021 TEKNIS PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG BEKERJA PADA INSTANSI DAERAH Berlaku
Undang - Undang 6 2021 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 Berlaku
Undang - Undang 5 2021 UNDANG-UNDANG JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN FEDERASI RUSIA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MATUAL L Berlaku
Undang - Undang 4 2021 PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON ELECTRONIC COMERCE (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK) Berlaku
Peraturan Menteri 3 2021 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU/2010 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PEMINDAHTANGANAN AKTIVA TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA Berlaku
Undang - Undang 3 2021 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020 Berlaku
Undang - Undang 2 2021 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA Berlaku
Undang - Undang 1 2021 PENGESAHAN COMPERHENSICVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE EFTA STATES (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPERHENSIF ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA EFTA) Berlaku
Peraturan Presiden 108 2020 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Berlaku
Peraturan Presiden 99 2020 Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berlaku
Peraturan Presiden 82 2020 Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Berlaku
Peraturan Menteri 64 2020 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Berlaku
Peraturan Pemerintah 49 2020 Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berlaku
Peraturan Pemerintah 43 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Berlaku
Peraturan Menteri 41 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berlaku
Peraturan Pemerintah 29 2020 Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Berlaku
Peraturan Pemerintah 23 2020 Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Dapat Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stablitas Sist Berlaku
Peraturan Pemerintah 21 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berlaku
Peraturan Menteri 20 2020 Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintahan Daerah Berlaku
Peraturan Menteri 18 2020 Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berlaku
Peraturan Pemerintah 17 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL Berlaku
Undang - Undang 12 2020 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTAR PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN SWEDIA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN CONCERNING COOP Berlaku
Peraturan Menteri 11 2020 PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Berlaku
Undang - Undang 10 2020 BEA MATERAI Berlaku
Undang - Undang 9 2020 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 Berlaku
Undang - Undang 7 2020 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2OO3 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI Berlaku
Undang - Undang 6 2020 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGATI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGATI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMEILIHAN GUBERNUR, BUPATI, D Berlaku
Undang - Undang 5 2020 PENGESAHAN PERJANJIAN TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS ( TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWISS CONFEDERATION) Berlaku
Undang - Undang 4 2020 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON COOPERATION IN THE Berlaku
Undang - Undang 3 2020 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2OO9 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Berlaku
Undang - Undang 2 2020 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2O2O TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID- 19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAH Berlaku
Undang - Undang 1 2020 PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA-AUSTRALIA (INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT) Berlaku
Undang - Undang 1 2020 PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA-AUSTRALIA (INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT) Berlaku
Undang - Undang 24 2019 EKONOMI KREATIF Berlaku
Undang - Undang 23 2019 PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA Berlaku
Undang - Undang 22 2019 SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN Berlaku
Undang - Undang 21 2019 KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN Berlaku
Undang - Undang 20 2019 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020 Berlaku
Undang - Undang 19 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Berlaku
Undang - Undang 18 2019 PESANTREN Berlaku
Undang - Undang 17 2019 SUMBER DAYA AIR Berlaku
Undang - Undang 16 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Berlaku
Undang - Undang 15 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Berlaku
Peraturan Menteri 14 2019 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019 Berlaku
Peraturan Menteri 14 2019 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019 Berlaku
Undang - Undang 14 2019 PEKERJA SOSIAL Berlaku
Undang - Undang 13 2019 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Berlaku
Peraturan Menteri 13 2019 PENGUSULAN, PENETAPAN, DAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL Berlaku
Undang - Undang 12 2019 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018 Berlaku
Undang - Undang 11 2019 SISTEM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Berlaku
Peraturan Pemerintah 10 2019 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pelabuhan Indonesia I Berlaku
Peraturan Menteri 9 2019 BATAS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO Berlaku
Peraturan Pemerintah 9 2019 Pemeriksaan Kecelakaan Kapal Berlaku
Peraturan Menteri 8 2019 BATAS DAERAH KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH DENGAN KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT Berlaku
Undang - Undang 8 2019 PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH Berlaku
Peraturan Pemerintah 8 2019 Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional Berlaku
Peraturan Pemerintah 7 2019 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan Berlaku
Undang - Undang 6 2019 PENGESAHAN PERJANJIAN MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAHPIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB (TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND UNITED ARAB EMIRATES) Berlaku
Peraturan Pemerintah 6 2019 Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia Berlaku
Undang - Undang 5 2019 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG KERJA SAMA INDUSTRIPERTAHANAN (AGREEMEflT BBTWEEN THE COWRNMENT OF THB REPWUCOF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON DEFENCE INDUSTRY Berlaku
Peraturan Pemerintah 5 2019 Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Berlaku
Undang - Undang 4 2019 KEBIDANAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 4 2019 BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL Berlaku
Peraturan Menteri 4 2019 TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG DI DAERAH Berlaku
Undang - Undang 3 2019 PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE, GOVERNMDNT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF Berlaku
Peraturan Pemerintah 3 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2O1O TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR Berlaku
Peraturan Menteri 3 2019 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPILDI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Berlaku
Undang - Undang 2 2019 PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN SPANYOL TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEDN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPLTBLIC OF INDO Berlaku
Peraturan Pemerintah 2 2019 PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT MENJADIKABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DI PROVINST MALUKU Berlaku
Peraturan Menteri 2 2019 PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2019 Berlaku
Undang - Undang 1 2019 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES OJV EXTRADITIOI Berlaku
Peraturan Pemerintah 1 2019 DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN,DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM Berlaku
Peraturan Menteri 1 2019 PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH Berlaku
Peraturan Menteri 133 2018 PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJBAT LAIN Berlaku
Peraturan Menteri 123 2018 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Berlaku
Peraturan Pemerintah 49 2018 MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Berlaku
Peraturan Presiden 18 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2O14 TENTANG DOKTER KEPRESIDENAN Berlaku
Peraturan Presiden 16 2018 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Berlaku
Peraturan Presiden 13 2018 PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME Berlaku
Peraturan Presiden 11 2018 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO Berlaku
Peraturan Menteri 11 2018 PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM Berlaku
Peraturan Menteri 10 2018 PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONALPENYULUH HUKUM Berlaku
Peraturan Presiden 9 2018 TATA CARA PEMILIHAN, SYARAT, LARANGAN, FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, DAN PEMBERHENTIAN KOMISIONER DAN/ATAU DEPUTI KOMISIONER BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT Berlaku
Undang - Undang 9 2018 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Berlaku
Undang - Undang 8 2018 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 Berlaku
Peraturan Presiden 7 2018 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA Berlaku
Undang - Undang 7 2018 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERN Berlaku
Peraturan Pemerintah 6 2018 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA Berlaku
Peraturan Presiden 6 2018 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE RE Berlaku
Peraturan Pemerintah 5 2018 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2OI4 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI Berlaku
Peraturan Presiden 5 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK Berlaku
Undang - Undang 4 2018 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Berlaku
Peraturan Pemerintah 4 2018 PENGAMANAN WILAYAH UDARA REPUBLIK INDONESIA Berlaku
Peraturan Presiden 4 2018 BADAN STANDARDISASI NASIONAL Berlaku
Undang - Undang 3 2018 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMADI BIDANG PERTAHANAN(AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIAAND THE GOVERNMENT OF THE RDPUBLIC OF KOREA ON COOPERATIONIN THE FI Berlaku
Peraturan Pemerintah 3 2018 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKYANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN Berlaku
Peraturan Presiden 3 2018 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH Berlaku
Undang - Undang 2 2018 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 Berlaku
Peraturan Pemerintah 2 2018 STANDAR PELAYANAN MINIMAL Berlaku
Peraturan Presiden 2 2018 KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2O15-2O19 Berlaku
Undang - Undang 1 2018 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 Berlaku
Peraturan Pemerintah 1 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2OO9 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK Berlaku
Peraturan Presiden 1 2018 HONORARIUM KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Berlaku
Peraturan Presiden 27 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM Berlaku
Peraturan Pemerintah 11 2017 MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL Berlaku
Undang - Undang 11 2017 PENGESAHAN MINAMATA CONVENTION ON MERCURY (KONVENSI MINAMATA MENGENAI MERKURI) Berlaku
Undang - Undang 5 2017 PEMAJUAN KEBUDAYAAN Berlaku
Undang - Undang 4 2017 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA, 2014 (TREATY BETWEEN THB REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF S//VGAPORE RELATIN Berlaku
Peraturan Menteri 4 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-03/ MBU/08/2017 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK NEGARA Berlaku
Undang - Undang 3 2017 PEMAJUAN KEBUDAYAAN Berlaku
Peraturan Menteri 3 2017 PEDOMAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK NEGARA Berlaku
Undang - Undang 2 2017 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF, 2OI4 IAGREEMENT BETWEEN THE CAWRNMENT OFTHE RBPUBLIC OFINDONESIA ANDTHE CAWRNMENT OFTHE REPWUC OFTHE Berlaku
Undang - Undang 1 2017 SISTEM PERBUKUAN Berlaku
Peraturan Menteri 110 2016 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Berlaku
Peraturan Presiden 30 2016 Pengesahan Kesepakatan Antara Republik Indonesia Dan Republik Fiji Tentang Kerangka Kerja Sama Pembangunan (Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Fiji On The Framework For Development Cooperation) Berlaku
Peraturan Presiden 29 2016 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Berlaku
Peraturan Presiden 26 2016 Hak Keuangan Dan Fasilitas Bagi Ketua Dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Berlaku
Peraturan Presiden 25 2016 Pemberian Kompensasi Kepada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Provinsi Timor Timur Yang Berdomisili Di Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur Berlaku
Peraturan Presiden 24 2016 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Berlaku
Peraturan Presiden 19 2016 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Berlaku
Undang - Undang 19 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Berlaku
Peraturan Menteri 19 2016 PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Berlaku
Peraturan Presiden 18 2016 Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Dr Provinsi Dki Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Dan Kota Makassar Berlaku
Peraturan Presiden 15 2016 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Program Indonesia Emas Berlaku
Undang - Undang 11 2016 PENGAMPUNAN PAJAK Berlaku
Peraturan Menteri 11 2016 PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN Berlaku
Peraturan Presiden 10 2016 Dosen Dan Tenaga Kependidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Baru Berlaku
Undang - Undang 10 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG Berlaku
Undang - Undang 9 2016 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN Berlaku
Undang - Undang 8 2016 PENYANDANG DISABILITAS Berlaku
Peraturan Presiden 7 2016 Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Berlaku
Undang - Undang 7 2016 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR7 TAHUN2016TENTANGPERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN,PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM Berlaku
Undang - Undang 6 2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINATENTANG KERJASAMAAKTIVITAS DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEENTHE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF Berlaku
Peraturan Presiden 4 2016 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Berlaku
Undang - Undang 3 2016 PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PEGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENINGKATAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PERTAHANAN DAN KEGIATAN BIDANG PERTAHANAN TERKAIT (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE G Berlaku
Undang - Undang 2 2016 PENGAMPUNAN PAJAK Berlaku
Peraturan Presiden 2 2016 Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara Berlaku
Undang - Undang 1 2016 Pengesahan Maritime Labour Conwntion, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) Berlaku
Peraturan Presiden 1 2016 BADAN RESTORASI GAMBUT Berlaku
Undang - Undang 11 2015 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN Berlaku
Undang - Undang 10 2015 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI UNDANG-UNDANG Berlaku
Undang - Undang 9 2015 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Berlaku
Undang - Undang 8 2015 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG Berlaku
Peraturan Presiden 6 2015 Badan Ekonomi Kreatif Berlaku
Peraturan Presiden 5 2015 Pengesahan Kesepakatan Antara Republik Indonesia Dan Republik Fiji Tentang Kerangka Kerja Sama Pembangunan (Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Fiji On The Framework For Development Cooperation) Berlaku
Undang - Undang 4 2015 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE TENTANG KEGIATAN KERJASAMA DIBIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC R Berlaku
Undang - Undang 3 2015 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27TAHUN 2014TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARATAHUN ANGGARAN 2015 Berlaku
Undang - Undang 2 2015 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG Berlaku
Undang - Undang 22 2014 PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA Berlaku
Peraturan Menteri 22 2014 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/1VIBU/2010 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PEMINDAHTANGANAN AKTIVA TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA Berlaku
Undang - Undang 21 2014 PANAS BUMI Berlaku
Undang - Undang 19 2014 PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG KERJASAMA INDUSTRI PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI (AGREEMENT ON DEFENSE INDUSTRY COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBL Berlaku
Peraturan Menteri 13 2014 PEDOMAN PENDAYAGUNAAN ASET TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA Berlaku
Undang - Undang 10 2014 PENGESAHAN INTERNASIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF ACTS OF NUCLEAR TERRORISM (KONVENSI INTERNASIONAL PENANGGULANGAN TINDAKAN TERORISME NUKLIR) Berlaku
Undang - Undang 8 2014 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS) Berlaku
Undang - Undang 7 2014 PERDAGANGAN Berlaku
Undang - Undang 6 2014 DESA Berlaku
Undang - Undang 5 2014 APARATUR SIPIL NEGARA Berlaku
Undang - Undang 4 2014 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI MENJADI UNDANG-UNDANG Berlaku
Peraturan Menteri 3 2014 Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya Berlaku
Undang - Undang 3 2014 PERINDUSTRIAN Berlaku
Undang - Undang 2 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS Berlaku
Undang - Undang 1 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Berlaku
Peraturan Pemerintah 59 2013 Pengamanan Presiden Dan Wakil Presiden, Mantan Presiden Dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Berlaku
Peraturan Pemerintah 58 2013 Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Berlaku
Peraturan Pemerintah 57 2013 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Berlaku
Peraturan Pemerintah 56 2013 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asean Infrastructure Fund Berlaku
Peraturan Pemerintah 55 2013 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Finance Corporation Berlaku
Peraturan Pemerintah 54 2013 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Fund for Agricultural Development Berlaku
Peraturan Pemerintah 53 2013 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Islamic Corporation for The Development Of The Private Sector Berlaku
Peraturan Pemerintah 52 2013 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Bank for Reconstruction And Development Berlaku
Peraturan Pemerintah 51 2013 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asian Development Bank Berlaku
Peraturan Pemerintah 50 2013 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II Berlaku
Peraturan Pemerintah 49 2013 BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT Berlaku
Peraturan Pemerintah 48 2013 Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2013 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan Berlaku
Peraturan Pemerintah 47 2013 Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Badan Internasional Serta Pejabatnya Berlaku
Peraturan Pemerintah 46 2013 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU Berlaku
Peraturan Pemerintah 45 2013 TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA Berlaku
Peraturan Pemerintah 44 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II Berlaku
Peraturan Pemerintah 43 2013 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL Berlaku
Peraturan Pemerintah 42 2013 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM Berlaku
Peraturan Pemerintah 41 2013 Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Berlaku
Peraturan Pemerintah 40 2013 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Narkotika Berlaku
Peraturan Pemerintah 39 2013 Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Persero (Persero) PT Semen Baturaja Berlaku
Peraturan Pemerintah 38 2013 Penghasilan, Fasilitas, Penghargaan, Dan Hak-Hak Lain Bagi Kepala Dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Berlaku
Peraturan Pemerintah 37 2013 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Primissima Berlaku
Peraturan Pemerintah 36 2013 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Kertas Padalarang Berlaku
Peraturan Pemerintah 35 2013 Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada PT Kertas Padalarang Berlaku
Peraturan Pemerintah 34 2013 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces Berlaku
Peraturan Presiden 33 2013 Perluasan Kesempatan Kerja Berlaku
Peraturan Pemerintah 32 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Berlaku
Peraturan Pemerintah 31 2013 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Berlaku
Peraturan Pemerintah 30 2013 PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA Berlaku
Peraturan Pemerintah 29 2013 Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Berlaku
Peraturan Pemerintah 28 2013 Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya Berlaku
Peraturan Pemerintah 27 2013 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKARAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Berlaku
Peraturan Pemerintah 26 2013 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Berlaku
Peraturan Pemerintah 25 2013 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya Berlaku
Undang - Undang 24 2013 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 24 2013 Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Berlaku
Undang - Undang 23 2013 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014 Berlaku
Peraturan Pemerintah 23 2013 Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia Berlaku
Undang - Undang 22 2013 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 Berlaku
Peraturan Pemerintah 22 2013 Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Berlaku
Undang - Undang 21 2013 KEANTARIKSAAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 21 2013 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan Berlaku
Undang - Undang 20 2013 PENDIDIKAN KEDOKTERAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 20 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1981 TENTANG ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL Berlaku
Undang - Undang 19 2013 PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI Berlaku
Peraturan Pemerintah 19 2013 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Berlaku
Undang - Undang 18 2013 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 18 2013 Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu Berlaku
Undang - Undang 17 2013 ORGANISASI KEMASYARAKATAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 17 2013 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berlaku
Undang - Undang 16 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 16 2013 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asdp Indonesia Ferry Berlaku
Undang - Undang 15 2013 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013 Berlaku
Peraturan Pemerintah 15 2013 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS Berlaku
Undang - Undang 14 2013 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT Berlaku
Peraturan Pemerintah 14 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII Berlaku
Undang - Undang 13 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Berlaku
Peraturan Pemerintah 13 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX Berlaku
Undang - Undang 12 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN MOROWALI UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH Berlaku
Peraturan Pemerintah 12 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA III Berlaku
Undang - Undang 11 2013 PENGESAHAN NAGOYA PROTOCOL ON ACCESS TO GENETIC RESOURCES AND THE FAIR AND EQUITABLE SHARING OF BENEFITS ARISING FROM THEIR UTILIZATION TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (PROTOKOL NAGOYA TENTANG AKSES PADA SUMBER DAYA GENETIK DAN PEMBAGIAN KEUNTUN Berlaku
Peraturan Pemerintah 11 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA II Berlaku
Undang - Undang 10 2013 PENGESAHAN ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE (KONVENSI ROTTERDAM TENTANG PROSEDUR PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI AWAL UNTUK BAHAN KIMIA DAN PERTISIDA BERBAH Berlaku
Peraturan Pemerintah 10 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA I Berlaku
Undang - Undang 9 2013 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME Berlaku
Peraturan Pemerintah 9 2013 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA Berlaku
Undang - Undang 8 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Berlaku
Peraturan Pemerintah 8 2013 KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG Berlaku
Undang - Undang 7 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 7 2013 PERUBAHAN NAMA IBU KOTA KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DARI TANAH GROGOT MENJADI TANA PASER Berlaku
Undang - Undang 6 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU TALIABU DI PROVINSI MALUKU UTARA Berlaku
Peraturan Pemerintah 6 2013 PEMBERDAYAAN PETERNAK Berlaku
Undang - Undang 5 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGGAI LAUT DI PROVINSI SULAWESI TENGAH Berlaku
Peraturan Pemerintah 5 2013 TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN MITRA USAHA DAN PENGGUNA PERSEORANGAN Berlaku
Undang - Undang 4 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH DI PROVINSI SULAWESI BARAT Berlaku
Peraturan Pemerintah 4 2013 TATA CARA PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH Berlaku
Undang - Undang 3 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN MALAKA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Berlaku
Peraturan Pemerintah 3 2013 PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI Berlaku
Undang - Undang 2 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN MAHAKAM ULU DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Berlaku
Peraturan Pemerintah 2 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN Berlaku
Undang - Undang 1 2013 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO Berlaku
Peraturan Pemerintah 1 2013 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 116 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia Berlaku
Peraturan Pemerintah 115 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri Berlaku
Peraturan Pemerintah 114 2012 Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garuda Indonesia Tbk Berlaku
Peraturan Pemerintah 113 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garam Berlaku
Peraturan Pemerintah 112 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kapal Indonesia Berlaku
Peraturan Pemerintah 111 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad Berlaku
Peraturan Pemerintah 110 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pal Indonesia Berlaku
Peraturan Pemerintah 109 2012 Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Berlaku
Peraturan Pemerintah 108 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Berlaku
Peraturan Pemerintah 107 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia Berlaku
Peraturan Pemerintah 106 2012 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Berlaku
Peraturan Pemerintah 105 2012 Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Berlaku
Peraturan Pemerintah 104 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur Berlaku
Peraturan Pemerintah 103 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi Berlaku
Peraturan Pemerintah 102 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Berlaku
Peraturan Pemerintah 101 2012 Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Berlaku
Peraturan Pemerintah 100 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS Berlaku
Peraturan Pemerintah 99 2012 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 98 2012 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Berlaku
Peraturan Pemerintah 97 2012 RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING Berlaku
Peraturan Pemerintah 96 2012 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK Berlaku
Peraturan Pemerintah 96 2012 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK Berlaku
Peraturan Pemerintah 95 2012 KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 94 2012 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM YANG BERADA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG Berlaku
Peraturan Pemerintah 93 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR Berlaku
Peraturan Pemerintah 92 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION Berlaku
Peraturan Pemerintah 91 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT Berlaku
Peraturan Pemerintah 90 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION Berlaku
Peraturan Pemerintah 89 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASIAN DEVELOPMENT BANK Berlaku
Peraturan Pemerintah 88 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT Berlaku
Peraturan Pemerintah 87 2012 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA TBK Berlaku
Peraturan Pemerintah 86 2012 PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET Berlaku
Peraturan Pemerintah 85 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PENDIRIAN ASEAN INFRASTRUCTURE FUND Berlaku
Peraturan Pemerintah 84 2012 KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK Berlaku
Peraturan Pemerintah 83 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK Berlaku
Peraturan Pemerintah 82 2012 PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Berlaku
Peraturan Pemerintah 81 2012 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA Berlaku
Peraturan Pemerintah 80 2012 TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 79 2012 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI Berlaku
Peraturan Pemerintah 78 2012 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Berlaku
Peraturan Pemerintah 77 2012 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA Berlaku
Peraturan Pemerintah 76 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAMPERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA Berlaku
Peraturan Pemerintah 75 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV Berlaku
Peraturan Pemerintah 74 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM Berlaku
Peraturan Pemerintah 73 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA Berlaku
Peraturan Pemerintah 72 2012 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Berlaku
Peraturan Pemerintah 71 2012 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN AVTUR UNTUK KEPERLUAN ANGKUTAN UDARA LUAR NEGERI Berlaku
Peraturan Pemerintah 70 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DIRGANTARA INDONESIA Berlaku
Peraturan Pemerintah 69 2012 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT NINDYA KARYA Berlaku
Peraturan Pemerintah 68 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA Berlaku
Peraturan Pemerintah 67 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT POS INDONESIA Berlaku
Peraturan Pemerintah 66 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRASARANA PERIKANAN SAMUDERA Berlaku
Peraturan Pemerintah 65 2012 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Berlaku
Peraturan Pemerintah 64 2012 SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PADA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Berlaku
Peraturan Pemerintah 63 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA Berlaku
Peraturan Pemerintah 62 2012 USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK Berlaku
Peraturan Pemerintah 61 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 60 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 59 2012 PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA V Berlaku
Peraturan Pemerintah 58 2012 PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA IV Berlaku
Peraturan Pemerintah 57 2012 PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2012 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 56 2012 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL Berlaku
Peraturan Pemerintah 55 2012 KENDARAAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 54 2012 KESELAMATAN DAN KEAMANAN INSTALASI NUKLIR Berlaku
Peraturan Pemerintah 53 2012 PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Berlaku
Peraturan Pemerintah 52 2012 SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA Berlaku
Peraturan Pemerintah 51 2012 SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TRANSPORTASI Berlaku
Peraturan Pemerintah 50 2012 PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Berlaku
Peraturan Pemerintah 49 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2002 TENTANG BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA Berlaku
Peraturan Pemerintah 48 2012 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 47 2012 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS Berlaku
Peraturan Pemerintah 46 2012 PENYELENGGARAAN PENGAMATAN DAN PENGELOLAAN DATA METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA Berlaku
Peraturan Pemerintah 45 2012 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 44 2012 DANA DARURAT Berlaku
Peraturan Pemerintah 43 2012 TATA CARA PELAKSANAAN KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN TEKNIS TERHADAP KEPOLISIAN KHUSUS, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN BENTUK-BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA Berlaku
Peraturan Pemerintah 41 2012 ALAT DAN MESIN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 40 2012 Pembangunan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara Berlaku
Peraturan Pemerintah 39 2012 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Berlaku
Peraturan Pemerintah 38 2012 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pekerjaan Umum Berlaku
Peraturan Pemerintah 37 2012 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Berlaku
Peraturan Pemerintah 36 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara Republik Indonesia Berlaku
Peraturan Pemerintah 35 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri Berlaku
Peraturan Pemerintah 34 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Berlaku
Peraturan Pemerintah 33 2012 Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Berlaku
Peraturan Pemerintah 32 2012 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Serang Dari Wilayah Kota Serang Ke Wilayah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten Berlaku
Peraturan Pemerintah 31 2012 Pemberian Dan Penghimpunan Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan Berlaku
Peraturan Pemerintah 30 2012 Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berlaku
Peraturan Pemerintah 29 2012 Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei Berlaku
Peraturan Pemerintah 28 2012 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Berlaku
Peraturan Pemerintah 27 2012 Izin Lingkungan Berlaku
Peraturan Pemerintah 26 2012 Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Berlaku
Peraturan Pemerintah 25 2012 Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berlaku
Undang - Undang 24 2012 PEMBENTUKAN KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK DI PROVINSI PAPUA BARAT Berlaku
Peraturan Pemerintah 24 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Berlaku
Undang - Undang 23 2012 PEMBENTUKAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN DI PROVINSI PAPUA BARAT Berlaku
Peraturan Pemerintah 23 2012 Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia Berlaku
Undang - Undang 22 2012 PEMBENTUKAN KABUPATEN PESISIR BARAT DI PROVINSI LAMPUNG Berlaku
Peraturan Pemerintah 22 2012 Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Berlaku
Undang - Undang 21 2012 PEMBENTUKAN KABUPATEN PENGANDARAN DI PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Pemerintah 21 2012 Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya Berlaku
Undang - Undang 20 2012 PEMBENTUKAN PROVINSI KALIMANTAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 20 2012 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Berlaku
Undang - Undang 19 2012 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013 Berlaku
Peraturan Pemerintah 19 2012 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia Berlaku
Undang - Undang 18 2012 PANGAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 18 2012 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda / Dudanya Berlaku
Undang - Undang 17 2012 PERKOPERASIAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 17 2012 Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Berlaku
Undang - Undang 16 2012 INDUSTRI PERTAHANAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 16 2012 Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia Berlaku
Undang - Undang 15 2012 VETERAN REPUBLIK INDONESIA Berlaku
Peraturan Pemerintah 15 2012 Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Berlaku
Peraturan Pemerintah 14 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Berlaku
Undang - Undang 13 2012 KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Berlaku
Peraturan Pemerintah 13 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Berlaku
Undang - Undang 12 2012 PENDIDIKAN TINGGI Berlaku
Peraturan Pemerintah 12 2012 Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berlaku
Undang - Undang 11 2012 SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Berlaku
Peraturan Pemerintah 11 2012 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Kepegawaian Negara Berlaku
Undang - Undang 10 2012 PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD PORNOGRAPHY (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI PENJUALAN ANAK, PROSTITUSI ANAK, DAN PORNOGRAFI ANAK) Berlaku
Peraturan Pemerintah 10 2012 PERLAKUAN KEPABEAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS Berlaku
Undang - Undang 9 2012 PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA) Berlaku
Peraturan Pemerintah 9 2012 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Berlaku
Undang - Undang 8 2012 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Berlaku
Peraturan Pemerintah 8 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III Berlaku
Undang - Undang 7 2012 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Berlaku
Peraturan Pemerintah 7 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II Berlaku
Undang - Undang 6 2012 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES ( KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA) Berlaku
Peraturan Pemerintah 6 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I Berlaku
Undang - Undang 5 2012 PENGESAHAN ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM (KONVENSI ASEAN MENGENAI PEMBERANTASAN TERORISME) Berlaku
Peraturan Pemerintah 5 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY Berlaku
Undang - Undang 4 2012 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 Berlaku
Peraturan Pemerintah 4 2012 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA Berlaku
Undang - Undang 3 2012 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH DAERAH ADMINISTRASI KHUSUS HONG KONG REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AN Berlaku
Peraturan Pemerintah 3 2012 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTRIAN SOSIAL Berlaku
Undang - Undang 2 2012 PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Berlaku
Peraturan Pemerintah 2 2012 HIBAH DAERAH Berlaku
Undang - Undang 1 2012 PENGESAHAN TRAKTAT PELARANGAN MENYELURUH UJI COBA NUKLIR (COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY) Berlaku
Peraturan Pemerintah 1 2012 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDAN Berlaku
Peraturan Presiden 59 2011 PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK PENYELENGGARAAN SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI TAHUN 2011 DAN ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 2011 Berlaku
Peraturan Presiden 58 2011 PEMBUKAAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI SHANGHAI, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK Berlaku
Peraturan Presiden 57 2011 PENGESAHAN LETTER OF UNDERSTANDING FOR THE AMENDMENT OF THE PRODUCT SPECIFIC RULES SET OUT IN APPENDIX 2 OF ANNEX 3 OF THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AM Berlaku
Peraturan Presiden 56 2011 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR Berlaku
Peraturan Presiden 55 2011 RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MAKASSAR, MAROS, SUNGGUMINASA, DAN TAKALAR Berlaku
Peraturan Presiden 54 2011 PENGESAHAN PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT AMONG D-8 MEMBER STATES (PERSETUJUAN PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA D-8) Berlaku
Peraturan Presiden 53 2011 PENDIRIAN UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI Berlaku
Peraturan Presiden 52 2011 PENETAPAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PEMBAYARAN PENSIUNBULAN SEPTEMBER 2011 Berlaku
Peraturan Presiden 50 2011 TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Berlaku
Peraturan Presiden 49 2011 PENGESAHAN ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT(PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN) Berlaku
Peraturan Presiden 48 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA, DAN GAS Berlaku
Peraturan Presiden 47 2011 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2006 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGALISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA Berlaku
Peraturan Presiden 46 2011 PEMBUBARAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK Berlaku
Peraturan Presiden 44 2011 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJASAMA PENGGUNAAN ENERGI ATOM UNTUK MAKSUD DAMAI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN F Berlaku
Peraturan Presiden 43 2011 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT Berlaku
Peraturan Presiden 42 2011 PENGESAHANPERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJASAMA PENGGUNAANTENAGA NUKLIR UNTUK MAKSUD-MAKSUD DAMAI (AGREEMENTBETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ANDTHE GOVERNMENT OF THE R Berlaku
Peraturan Presiden 41 2011 TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Berlaku
Peraturan Presiden 40 2011 TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGICUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Berlaku
Peraturan Presiden 39 2011 PENGHASILAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS RADIO REPUBLIK INDONESIA Berlaku
Peraturan Presiden 38 2011 PENUGASAN KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MELAKUKAN PENANGANANPERMOHONANARBITRASE DIINTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OFINVESTMENT DISPUTES(ICSID) OLEH RAFAT ALI RIZVI Berlaku
Peraturan Presiden 36 2011 PERUBAHAN ATAS TARIF PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR Berlaku
Peraturan Presiden 35 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Berlaku
Peraturan Presiden 34 2011 PENGESAHANPERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADENGAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR MENGENAI KERJA SAMAEKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTOF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OFTHE ARAB REPUBLIC OF EGYPT ON ECONOMIC Berlaku
Peraturan Presiden 32 2011 MASTERPLANPERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025 Berlaku
Peraturan Presiden 31 2011 PENGESAHAN FRAME WORK AGREEMENT ON TRADE PREFERENTIAL SYSTEMAMONG THE MEMBER STATES OF THE ORGANIZATION OF THE ISLAMICCONFERENCE(PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI SISTEM PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA ORGANISASI KONFERENSI ISLAM) Berlaku
Peraturan Presiden 28 2011 PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN LINDUNG UNTUK PENAMBANGAN BAWAH TANAH Berlaku
Peraturan Presiden 27 2011 PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2010 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 Berlaku
Peraturan Presiden 26 2011 PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN – AUSTRALIA – NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN – AUSTRALIA – SELANDIA BARU) Berlaku
Peraturan Presiden 25 2011 PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS OF THE FRAMEWORKAGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PER Berlaku
Undang - Undang 24 2011 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Berlaku
Peraturan Presiden 23 2011 RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIATAHUN 2011-2014 Berlaku
Undang - Undang 23 2011 PENGELOLAAN ZAKAT Berlaku
Peraturan Presiden 22 2011 Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Istambul Turki Berlaku
Undang - Undang 22 2011 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 Berlaku
Peraturan Presiden 21 2011 Honorarium Bagi Ketua , Wakil Ketua ,Dan Anggota Komisi Informasi Pusat Berlaku
Undang - Undang 21 2011 OTORITAS JASA KEUANGAN Berlaku
Peraturan Presiden 20 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN DAN HAK-HAK LAINNYA BAGI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Berlaku
Undang - Undang 20 2011 RUMAH SUSUN Berlaku
Peraturan Presiden 19 2011 PENGESAHAN INTERNATIONAL SUGAR AGREEMENT, 1992(PERSETUJUAN GULA INTERNASIONAL, 1992) Berlaku
Undang - Undang 19 2011 PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES ( KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS) Berlaku
Peraturan Presiden 18 2011 KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Berlaku
Undang - Undang 18 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL Berlaku
Undang - Undang 17 2011 INTELIJEN NEGARA Berlaku
Undang - Undang 16 2011 BANTUAN HUKUM Berlaku
Peraturan Presiden 15 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PUPUK BERSUBSIDI SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN Berlaku
Undang - Undang 15 2011 PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM Berlaku
Peraturan Presiden 14 2011 BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL DAN PUPUK Berlaku
Undang - Undang 14 2011 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BEGARA TAHUN ANGGARAN 2010 Berlaku
Undang - Undang 13 2011 PENANGANAN FAKIR MISKIN Berlaku
Peraturan Presiden 12 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2005 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR Berlaku
Undang - Undang 12 2011 PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Berlaku
Peraturan Presiden 11 2011 PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI, JAWA TENGAH Berlaku
Undang - Undang 11 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011 Berlaku
Peraturan Presiden 10 2011 BADAN KOORDINASI NASIONAL PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN Berlaku
Undang - Undang 10 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Berlaku
Peraturan Presiden 9 2011 PENUGASAN KEPADA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH UNTUK MEMBERIKAN PINJAMAN DENGAN PERSYARATAN LUNAK KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) Berlaku
Undang - Undang 9 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG Berlaku
Peraturan Presiden 8 2011 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Berlaku
Undang - Undang 8 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI Berlaku
Undang - Undang 7 2011 MATA UANG Berlaku
Peraturan Presiden 6 2011 DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2011 Berlaku
Undang - Undang 6 2011 KEIMIGRASIAN Berlaku
Peraturan Presiden 5 2011 UNIVERSITAS PERTAHANAN SEBAGAI PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH Berlaku
Undang - Undang 5 2011 AKUNTAN PUBLIK Berlaku
Undang - Undang 4 2011 INFORMASI GEOSPASIAL Berlaku
Peraturan Presiden 3 2011 STAF KHUSUS PRESIDEN DAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN Berlaku
Undang - Undang 3 2011 TRANSFER DANA Berlaku
Peraturan Presiden 2 2011 HONORARIUM BAGI ANGGOTA DAN BADAN PEKERJA KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Berlaku
Undang - Undang 2 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK Berlaku
Peraturan Presiden 1 2011 PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA Berlaku
Undang - Undang 1 2011 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 53 2010 DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Berlaku
Undang - Undang 13 2010 HORTIKULTURA Berlaku
Undang - Undang 12 2010 Gerakan Pramuka Berlaku
Undang - Undang 11 2010 CAGAR BUDAYA Berlaku
Undang - Undang 10 2010 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Berlaku
Undang - Undang 9 2010 KEPROTOKOLAN Berlaku
Undang - Undang 8 2010 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Berlaku
Undang - Undang 7 2010 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009 Berlaku
Undang - Undang 6 2010 PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN(MEMORANDUM OF UNDERSTA Berlaku
Peraturan Menteri 6 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BUMN NOMOR: PER-O2/MBU/2010 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PEMINDAHTANGANAN AKTIVA TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA Berlaku
Undang - Undang 5 2010 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI Berlaku
Undang - Undang 4 2010 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE DE Berlaku
Undang - Undang 3 2010 Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berlaku
Undang - Undang 2 2010 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 Berlaku
Peraturan Menteri 2 2010 TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PEMINDAHTANGANAN AKTIVA TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA Berlaku
Undang - Undang 1 2010 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaranpendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 Berlaku
Undang - Undang 25 2009 PELAYANAN PUBLIK Berlaku
Undang - Undang 8 1999 PERLINDUNGAN KONSUMEN Berlaku
Undang - Undang 1 1999 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS) Berlaku

Form Pencarian