PRODUK HUKUM PUSAT


Jenis Nomor Tahun Tentang Keterangan Status
Undang - Undang 1 1999 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS) - Berlaku
Undang - Undang 8 1999 PERLINDUNGAN KONSUMEN - Berlaku
Undang - Undang 25 2009 PELAYANAN PUBLIK - Berlaku
Undang - Undang 1 2010 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaranpendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 - Berlaku
Undang - Undang 2 2010 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 - Berlaku
Peraturan Menteri 2 2010 TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PEMINDAHTANGANAN AKTIVA TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA PERATURAN MENTERI BUMN Berlaku
Undang - Undang 3 2010 Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Berlaku
Undang - Undang 4 2010 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE DE - Berlaku
Undang - Undang 5 2010 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI - Berlaku
Undang - Undang 6 2010 PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN(MEMORANDUM OF UNDERSTA - Berlaku
Peraturan Menteri 6 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BUMN NOMOR: PER-O2/MBU/2010 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PEMINDAHTANGANAN AKTIVA TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA PERATURAN MENTERI BUMN Berlaku
Undang - Undang 7 2010 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009 - Berlaku
Undang - Undang 8 2010 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG - Berlaku
Undang - Undang 9 2010 KEPROTOKOLAN - Berlaku
Undang - Undang 10 2010 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 - Berlaku
Undang - Undang 11 2010 CAGAR BUDAYA - Berlaku
Undang - Undang 12 2010 Gerakan Pramuka - Berlaku
Undang - Undang 13 2010 HORTIKULTURA - Berlaku
Peraturan Pemerintah 53 2010 DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - Berlaku
Peraturan Presiden 1 2011 PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA - Berlaku
Peraturan Presiden 2 2011 HONORARIUM BAGI ANGGOTA DAN BADAN PEKERJA KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN - Berlaku
Peraturan Presiden 3 2011 STAF KHUSUS PRESIDEN DAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN - Berlaku
Peraturan Presiden 5 2011 UNIVERSITAS PERTAHANAN SEBAGAI PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH - Berlaku
Peraturan Presiden 6 2011 DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2011 - Berlaku
Peraturan Presiden 8 2011 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA - Berlaku
Peraturan Presiden 9 2011 PENUGASAN KEPADA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH UNTUK MEMBERIKAN PINJAMAN DENGAN PERSYARATAN LUNAK KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) - Berlaku
Peraturan Presiden 10 2011 BADAN KOORDINASI NASIONAL PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN - Berlaku
Peraturan Presiden 11 2011 PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI, JAWA TENGAH - Berlaku
Peraturan Presiden 12 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2005 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR - Berlaku
Peraturan Presiden 14 2011 BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL DAN PUPUK - Berlaku
Peraturan Presiden 15 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PUPUK BERSUBSIDI SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN - Berlaku
Peraturan Presiden 18 2011 KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA - Berlaku
Peraturan Presiden 19 2011 PENGESAHAN INTERNATIONAL SUGAR AGREEMENT, 1992(PERSETUJUAN GULA INTERNASIONAL, 1992) - Berlaku
Peraturan Presiden 20 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN DAN HAK-HAK LAINNYA BAGI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL - Berlaku
Peraturan Presiden 21 2011 Honorarium Bagi Ketua , Wakil Ketua ,Dan Anggota Komisi Informasi Pusat - Berlaku
Peraturan Presiden 22 2011 Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Istambul Turki - Berlaku
Peraturan Presiden 23 2011 RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIATAHUN 2011-2014 - Berlaku
Peraturan Presiden 25 2011 PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS OF THE FRAMEWORKAGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PER - Berlaku
Peraturan Presiden 26 2011 PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN – AUSTRALIA – NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN – AUSTRALIA – SELANDIA BARU) - Berlaku
Peraturan Presiden 27 2011 PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2010 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 - Berlaku
Peraturan Presiden 28 2011 PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN LINDUNG UNTUK PENAMBANGAN BAWAH TANAH - Berlaku
Peraturan Presiden 31 2011 PENGESAHAN FRAME WORK AGREEMENT ON TRADE PREFERENTIAL SYSTEMAMONG THE MEMBER STATES OF THE ORGANIZATION OF THE ISLAMICCONFERENCE(PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI SISTEM PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA ORGANISASI KONFERENSI ISLAM) - Berlaku
Peraturan Presiden 32 2011 MASTERPLANPERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025 - Berlaku
Peraturan Presiden 34 2011 PENGESAHANPERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADENGAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR MENGENAI KERJA SAMAEKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTOF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OFTHE ARAB REPUBLIC OF EGYPT ON ECONOMIC - Berlaku
Peraturan Presiden 35 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH - Berlaku
Peraturan Presiden 36 2011 PERUBAHAN ATAS TARIF PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR - Berlaku
Peraturan Presiden 38 2011 PENUGASAN KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MELAKUKAN PENANGANANPERMOHONANARBITRASE DIINTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OFINVESTMENT DISPUTES(ICSID) OLEH RAFAT ALI RIZVI - Berlaku
Peraturan Presiden 39 2011 PENGHASILAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS RADIO REPUBLIK INDONESIA - Berlaku
Peraturan Presiden 40 2011 TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGICUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - Berlaku
Peraturan Presiden 41 2011 TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA - Berlaku
Peraturan Presiden 42 2011 PENGESAHANPERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJASAMA PENGGUNAANTENAGA NUKLIR UNTUK MAKSUD-MAKSUD DAMAI (AGREEMENTBETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ANDTHE GOVERNMENT OF THE R - Berlaku
Peraturan Presiden 43 2011 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT - Berlaku
Peraturan Presiden 44 2011 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJASAMA PENGGUNAAN ENERGI ATOM UNTUK MAKSUD DAMAI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN F - Berlaku
Peraturan Presiden 46 2011 PEMBUBARAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK - Berlaku
Peraturan Presiden 47 2011 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2006 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGALISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA - Berlaku
Peraturan Presiden 48 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA, DAN GAS - Berlaku
Peraturan Presiden 49 2011 PENGESAHAN ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT(PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN) - Berlaku
Peraturan Presiden 50 2011 TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN - Berlaku
Peraturan Presiden 52 2011 PENETAPAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PEMBAYARAN PENSIUNBULAN SEPTEMBER 2011 - Berlaku
Peraturan Presiden 53 2011 PENDIRIAN UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI - Berlaku
Peraturan Presiden 54 2011 PENGESAHAN PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT AMONG D-8 MEMBER STATES (PERSETUJUAN PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA D-8) - Berlaku
Peraturan Presiden 55 2011 RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MAKASSAR, MAROS, SUNGGUMINASA, DAN TAKALAR - Berlaku
Peraturan Presiden 56 2011 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR - Berlaku
Peraturan Presiden 57 2011 PENGESAHAN LETTER OF UNDERSTANDING FOR THE AMENDMENT OF THE PRODUCT SPECIFIC RULES SET OUT IN APPENDIX 2 OF ANNEX 3 OF THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AM - Berlaku
Peraturan Presiden 58 2011 PEMBUKAAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI SHANGHAI, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK - Berlaku
Peraturan Presiden 59 2011 PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK PENYELENGGARAAN SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI TAHUN 2011 DAN ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 2011 - Berlaku
Peraturan Pemerintah 96 2012 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK - Berlaku
Undang - Undang 1 2014 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG - Berlaku
Peraturan Menteri 3 2014 Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Berlaku
Undang - Undang 5 2014 APARATUR SIPIL NEGARA 0 Berlaku
Undang - Undang 6 2014 DESA DIRUBAH SEBAGIAN DENGAN UU N0 11 TAHUN 2020 Berlaku
Peraturan Menteri 13 2014 PEDOMAN PENDAYAGUNAAN ASET TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA PERATURAN MENTERI BUMN Berlaku
Undang - Undang 19 2014 PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG KERJASAMA INDUSTRI PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI (AGREEMENT ON DEFENSE INDUSTRY COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBL - Berlaku
Undang - Undang 20 2014 STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN - Berlaku
Undang - Undang 21 2014 PANAS BUMI - Berlaku
Undang - Undang 22 2014 PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA - Berlaku
Peraturan Menteri 22 2014 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/1VIBU/2010 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PEMINDAHTANGANAN AKTIVA TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA PERATURAN MENTERI BUMN Berlaku
Undang - Undang 2 2015 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG - Berlaku
Undang - Undang 3 2015 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27TAHUN 2014TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARATAHUN ANGGARAN 2015 - Berlaku
Undang - Undang 4 2015 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE TENTANG KEGIATAN KERJASAMA DIBIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC R - Berlaku
Peraturan Presiden 5 2015 Pengesahan Kesepakatan Antara Republik Indonesia Dan Republik Fiji Tentang Kerangka Kerja Sama Pembangunan (Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Fiji On The Framework For Development Cooperation) - Berlaku
Peraturan Presiden 6 2015 Badan Ekonomi Kreatif - Berlaku
Undang - Undang 8 2015 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG - Berlaku
Undang - Undang 9 2015 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH - Berlaku
Undang - Undang 10 2015 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI UNDANG-UNDANG - Berlaku
Undang - Undang 11 2015 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN - Berlaku
Undang - Undang 1 2016 Pengesahan Maritime Labour Conwntion, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) 0 Berlaku
Peraturan Presiden 1 2016 BADAN RESTORASI GAMBUT - Berlaku
Undang - Undang 2 2016 PENGAMPUNAN PAJAK 0 Berlaku
Peraturan Presiden 2 2016 Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara - Berlaku
Undang - Undang 3 2016 PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PEGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENINGKATAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PERTAHANAN DAN KEGIATAN BIDANG PERTAHANAN TERKAIT (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE G - Berlaku
Peraturan Presiden 4 2016 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan - Berlaku
Undang - Undang 6 2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINATENTANG KERJASAMAAKTIVITAS DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEENTHE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF - Berlaku
Peraturan Presiden 7 2016 Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola - Berlaku
Undang - Undang 7 2016 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR7 TAHUN2016TENTANGPERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN,PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM - Berlaku
Undang - Undang 8 2016 PENYANDANG DISABILITAS - Berlaku
Undang - Undang 9 2016 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN - Berlaku
Peraturan Presiden 10 2016 Dosen Dan Tenaga Kependidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Baru - Berlaku
Undang - Undang 10 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG - Berlaku
Undang - Undang 11 2016 PENGAMPUNAN PAJAK - Berlaku
Peraturan Menteri 11 2016 PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN PERATURAN MENTERI ATR/KEPALA BPN Berlaku
Peraturan Presiden 15 2016 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Program Indonesia Emas - Berlaku
Peraturan Presiden 18 2016 Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Dr Provinsi Dki Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Dan Kota Makassar - Berlaku
Peraturan Presiden 19 2016 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan - Berlaku
Undang - Undang 19 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK - Berlaku
Peraturan Menteri 19 2016 PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Berlaku
Peraturan Presiden 24 2016 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit - Berlaku
Peraturan Presiden 25 2016 Pemberian Kompensasi Kepada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Provinsi Timor Timur Yang Berdomisili Di Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur - Berlaku
Peraturan Presiden 26 2016 Hak Keuangan Dan Fasilitas Bagi Ketua Dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional - Berlaku
Peraturan Presiden 29 2016 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia - Berlaku
Peraturan Presiden 30 2016 Pengesahan Kesepakatan Antara Republik Indonesia Dan Republik Fiji Tentang Kerangka Kerja Sama Pembangunan (Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Fiji On The Framework For Development Cooperation) - Berlaku
Peraturan Menteri 110 2016 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Berlaku
Undang - Undang 1 2017 SISTEM PERBUKUAN 0 Berlaku
Undang - Undang 2 2017 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF, 2OI4 IAGREEMENT BETWEEN THE CAWRNMENT OFTHE RBPUBLIC OFINDONESIA ANDTHE CAWRNMENT OFTHE REPWUC OFTHE 0 Berlaku
Undang - Undang 3 2017 PEMAJUAN KEBUDAYAAN 0 Berlaku
Peraturan Menteri 3 2017 PEDOMAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK NEGARA PERATURAN BUMN Berlaku
Undang - Undang 4 2017 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA, 2014 (TREATY BETWEEN THB REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF S//VGAPORE RELATIN 0 Berlaku
Peraturan Menteri 4 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-03/ MBU/08/2017 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK NEGARA PERATURAN MENTERI BUMN Berlaku
Undang - Undang 5 2017 PEMAJUAN KEBUDAYAAN - Berlaku
Peraturan Pemerintah 11 2017 MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL 0 Berlaku
Undang - Undang 11 2017 PENGESAHAN MINAMATA CONVENTION ON MERCURY (KONVENSI MINAMATA MENGENAI MERKURI) 0 Berlaku
Peraturan Presiden 27 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM - Berlaku
Undang - Undang 1 2018 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 0 Berlaku
Peraturan Pemerintah 1 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2OO9 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 0 Berlaku
Peraturan Presiden 1 2018 HONORARIUM KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA - Berlaku
Undang - Undang 2 2018 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 0 Berlaku
Peraturan Pemerintah 2 2018 STANDAR PELAYANAN MINIMAL - Berlaku
Peraturan Presiden 2 2018 KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2O15-2O19 - Berlaku
Undang - Undang 3 2018 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMADI BIDANG PERTAHANAN(AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIAAND THE GOVERNMENT OF THE RDPUBLIC OF KOREA ON COOPERATIONIN THE FI 0 Berlaku
Peraturan Pemerintah 3 2018 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKYANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN - Berlaku
Peraturan Presiden 3 2018 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH - Berlaku
Undang - Undang 4 2018 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 0 Berlaku
Peraturan Pemerintah 4 2018 PENGAMANAN WILAYAH UDARA REPUBLIK INDONESIA - Berlaku
Peraturan Presiden 4 2018 BADAN STANDARDISASI NASIONAL - Berlaku
Peraturan Pemerintah 5 2018 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2OI4 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI - Berlaku
Peraturan Presiden 5 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK - Berlaku
Peraturan Pemerintah 6 2018 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA - Berlaku
Peraturan Presiden 6 2018 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE RE - Berlaku
Peraturan Presiden 7 2018 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA - Berlaku
Undang - Undang 7 2018 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERN - Berlaku
Undang - Undang 8 2018 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 - Berlaku
Peraturan Presiden 9 2018 TATA CARA PEMILIHAN, SYARAT, LARANGAN, FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, DAN PEMBERHENTIAN KOMISIONER DAN/ATAU DEPUTI KOMISIONER BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT - Berlaku
Undang - Undang 9 2018 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK - Berlaku
Peraturan Menteri 10 2018 PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONALPENYULUH HUKUM PERMENKUMHAM Berlaku
Peraturan Presiden 11 2018 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO - Berlaku
Peraturan Menteri 11 2018 PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM PERMENKUMHAM Berlaku
Peraturan Presiden 13 2018 PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME - Berlaku
Peraturan Presiden 16 2018 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH - Berlaku
Peraturan Presiden 18 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2O14 TENTANG DOKTER KEPRESIDENAN - Berlaku
Peraturan Pemerintah 49 2018 MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - Berlaku
Peraturan Menteri 123 2018 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - Berlaku
Peraturan Menteri 133 2018 PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJBAT LAIN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Berlaku
Undang - Undang 1 2019 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES OJV EXTRADITIOI 0 Berlaku
Peraturan Pemerintah 1 2019 DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN,DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM - Berlaku
Peraturan Menteri 1 2019 PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH - Berlaku
Undang - Undang 2 2019 PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN SPANYOL TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEDN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPLTBLIC OF INDO 0 Berlaku
Peraturan Pemerintah 2 2019 PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT MENJADIKABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DI PROVINST MALUKU - Berlaku
Peraturan Menteri 2 2019 PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2019 - Berlaku
Undang - Undang 3 2019 PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE, GOVERNMDNT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 0 Berlaku
Peraturan Pemerintah 3 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2O1O TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR - Berlaku
Peraturan Menteri 3 2019 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPILDI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH - Berlaku
Undang - Undang 4 2019 KEBIDANAN 0 Berlaku
Peraturan Pemerintah 4 2019 BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL - Berlaku
Peraturan Menteri 4 2019 TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG DI DAERAH - Berlaku
Undang - Undang 5 2019 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG KERJA SAMA INDUSTRIPERTAHANAN (AGREEMEflT BBTWEEN THE COWRNMENT OF THB REPWUCOF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON DEFENCE INDUSTRY 0 Berlaku
Undang - Undang 6 2019 PENGESAHAN PERJANJIAN MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAHPIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB (TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND UNITED ARAB EMIRATES) 0 Berlaku
Peraturan Menteri 8 2019 BATAS DAERAH KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH DENGAN KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT - Berlaku
Undang - Undang 8 2019 PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH 0 Berlaku
Peraturan Menteri 9 2019 BATAS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO - Berlaku
Undang - Undang 11 2019 SISTEM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 0 Berlaku
Undang - Undang 12 2019 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018 0 Berlaku
Undang - Undang 13 2019 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0 Berlaku
Peraturan Menteri 13 2019 PENGUSULAN, PENETAPAN, DAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PERATURAN MENTERI PANRB Berlaku
Peraturan Menteri 14 2019 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019 - Berlaku
Peraturan Menteri 14 2019 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019 - Berlaku
Undang - Undang 14 2019 PEKERJA SOSIAL 0 Berlaku
Undang - Undang 15 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 0 Berlaku
Undang - Undang 16 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN 0 Berlaku
Undang - Undang 17 2019 SUMBER DAYA AIR 0 Berlaku
Undang - Undang 18 2019 PESANTREN 0 Berlaku
Undang - Undang 19 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 0 Berlaku
Undang - Undang 20 2019 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020 0 Berlaku
Undang - Undang 21 2019 KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN 0 Berlaku
Undang - Undang 22 2019 SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN 0 Berlaku
Undang - Undang 23 2019 PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA 0 Berlaku
Undang - Undang 24 2019 EKONOMI KREATIF 0 Berlaku
Undang - Undang 1 2020 PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA-AUSTRALIA (INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT) 0 Berlaku
Undang - Undang 1 2020 PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA-AUSTRALIA (INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT) - Berlaku
Undang - Undang 2 2020 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2O2O TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID- 19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAH 0 Berlaku
Undang - Undang 3 2020 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2OO9 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 0 Berlaku
Undang - Undang 4 2020 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON COOPERATION IN THE 0 Berlaku
Undang - Undang 5 2020 PENGESAHAN PERJANJIAN TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS ( TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWISS CONFEDERATION) 0 Berlaku
Undang - Undang 6 2020 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGATI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGATI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMEILIHAN GUBERNUR, BUPATI, D 6 Berlaku
Undang - Undang 7 2020 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2OO3 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI 0 Berlaku
Undang - Undang 9 2020 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 0 Berlaku
Undang - Undang 10 2020 BEA MATERAI 0 Berlaku
Peraturan Menteri 11 2020 PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Peraturan Menteri Dalam Negeri Berlaku
Undang - Undang 12 2020 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTAR PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN SWEDIA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN CONCERNING COOP 0 Berlaku
Peraturan Pemerintah 17 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL - Berlaku
Peraturan Menteri 18 2020 Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Menteri Perhubungan Berlaku
Peraturan Menteri 20 2020 Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintahan Daerah Menteri Dalam Negeri Berlaku
Peraturan Pemerintah 21 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) - Berlaku
Peraturan Pemerintah 23 2020 Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Dapat Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stablitas Sist - Berlaku
Peraturan Pemerintah 29 2020 Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) - Berlaku
Peraturan Menteri 41 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Menteri Perhubungan Berlaku
Peraturan Pemerintah 43 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang - Berlaku
Peraturan Pemerintah 49 2020 Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) - Berlaku
Peraturan Menteri 64 2020 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Menteri Dalam Negeri Berlaku
Peraturan Presiden 82 2020 Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional - Berlaku
Peraturan Presiden 99 2020 Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) - Berlaku
Peraturan Presiden 108 2020 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional - Berlaku
Undang - Undang 1 2021 PENGESAHAN COMPERHENSICVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE EFTA STATES (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPERHENSIF ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA EFTA) - Berlaku
Undang - Undang 2 2021 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA - Berlaku
Peraturan Menteri 3 2021 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU/2010 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PEMINDAHTANGANAN AKTIVA TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA PERATURAN MENTERI BUMN Berlaku
Undang - Undang 3 2021 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020 - Berlaku
Undang - Undang 4 2021 PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON ELECTRONIC COMERCE (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK) - Berlaku
Undang - Undang 5 2021 UNDANG-UNDANG JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN FEDERASI RUSIA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MATUAL L - Berlaku
Peraturan Pemerintah 6 2021 PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH - Berlaku
Peraturan Menteri 6 2021 TEKNIS PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG BEKERJA PADA INSTANSI DAERAH PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Berlaku
Undang - Undang 6 2021 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 - Berlaku
Undang - Undang 7 2021 HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN - Berlaku
Undang - Undang 8 2021 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI, PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT, PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU, PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT, DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA - Berlaku
Peraturan Presiden 9 2021 BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN - Berlaku
Undang - Undang 9 2021 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT, PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU, PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT, DAN PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN UTARA - Berlaku
Peraturan Presiden 10 2021 BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL - Berlaku
Undang - Undang 10 2021 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG, PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN, PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM, DAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO - Berlaku
Peraturan Presiden 11 2021 KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR - Berlaku
Peraturan Presiden 12 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 Berlaku
Peraturan Presiden 14 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) - Berlaku
Peraturan Pemerintah 16 2021 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG MENCABUT PP NOMOR 36 TAHUN 2005 Berlaku
Peraturan Menteri 18 2021 Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangla Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Peraturan Menteri Kesehatan Berlaku
Peraturan Pemerintah 19 2021 PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBENAGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM MENCABUT PERPRES NOMOR 30 TAHUN 2015 Berlaku
Peraturan Menteri 19 2021 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERATURAN MENTERI ATR/KEPALA BPN Berlaku
Peraturan Pemerintah 30 2021 PENYELENGGARAAN BIDANG LALU LINTAS DANG ANGKUTAN JALAN - Berlaku
Peraturan Presiden 50 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) - Berlaku
Peraturan Pemerintah 94 2021 DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENCABUT PP NO 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Berlaku
Undang - Undang 1 2022 HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - Berlaku
Undang - Undang 2 2022 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN - Berlaku
Undang - Undang 3 2022 IBU KOTA NEGARA - Berlaku
Undang - Undang 4 2022 PROVINSI SULAWESI SELATAN - Berlaku
Undang - Undang 5 2022 PROVINSI SULAWESI UTARA - Berlaku
Undang - Undang 6 2022 PROVINSI SULAWESI TENGAH - Berlaku
Undang - Undang 7 2022 PROVINSI SULAWESI TENGGARA - Berlaku
Undang - Undang 8 2022 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN - Berlaku
Undang - Undang 9 2022 PROVINSI KALIMANTAN BARAT - Berlaku
Undang - Undang 10 2022 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR - Berlaku
Undang - Undang 11 2022 KEOLAHRAGAAN - Berlaku
Undang - Undang 12 2022 TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL - Berlaku
Undang - Undang 13 2022 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN - Berlaku
Undang - Undang 14 2022 PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA SELATAN - Berlaku
Undang - Undang 15 2022 PEMBENTUKAN PAPUA TENGAH - Berlaku
Undang - Undang 16 2022 PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN - Berlaku
Undang - Undang 17 2022 PROVINSI SUMATERA BARAT - Berlaku
Undang - Undang 18 2022 PROVINSI JAMBI - Berlaku
Undang - Undang 19 2022 PROVINSI RIAU - Berlaku
Undang - Undang 20 2022 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT - Berlaku
Undang - Undang 21 2022 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR - Berlaku
Undang - Undang 22 2022 PEMASYARAKATAN - Berlaku
Undang - Undang 23 2022 PENDIDIKAN DAN LAYANAN PSIKOLOGI - Berlaku
Undang - Undang 24 2022 PENGESAHAN REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF REGIONAL) - Berlaku
Undang - Undang 25 2022 PENGESAHAN PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA (COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF - Berlaku
Undang - Undang 26 2022 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 - Berlaku
Undang - Undang 27 2022 PERLINDUNGAN DATA PRIBADI - Berlaku
Undang - Undang 28 2022 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 - Berlaku
Undang - Undang 28 2022 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 - Berlaku
Undang - Undang 29 2022 PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA - Berlaku
Undang - Undang 29 2022 PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA - Berlaku
Undang - Undang 1 2023 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA - Berlaku
Peraturan Presiden 1 2023 LEMBAGA PRODUKTIVITAS NASIONAL - Berlaku
Peraturan Pemerintah 1 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - Berlaku
Undang - Undang 2 2023 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FIJI TENTANG KERJA SAMA BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FIJI CONCERNING COOPERATION - Berlaku
Peraturan Presiden 2 2023 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA, SERTA ANGGOTA KONSIL MASING-MASING TENAGA KESEHATAN - Berlaku
Peraturan Pemerintah 2 2023 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA - Berlaku
Peraturan Menteri 2 2023 TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF - Berlaku
Undang - Undang 3 2023 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG KERJA SAMA PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ON DEFENCE COOPERATIO - Berlaku
Peraturan Presiden 3 2023 PENGESAHAN ASEAN TRADE IN SERVICES AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN JASA ASEAN) - Berlaku
Peraturan Pemerintah 3 2023 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA - Berlaku
Undang - Undang 4 2023 PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN - Berlaku
Peraturan Presiden 4 2023 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA PADA PUSAT PELAYANAN PINTU GERBANG MOTAAIN, WINI, DAN MOTAMASIN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR - Berlaku
Peraturan Pemerintah 4 2023 PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS TENAGA LISTRIK - Berlaku
Undang - Undang 5 2023 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG EXSTRADISI BURONAN (TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE FOR THE EXTRADITION OF FUGI - Berlaku
Peraturan Presiden 5 2023 RENCANA DETAIL, TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA PADA PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL ATAMBUA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR - Berlaku
Peraturan Pemerintah 5 2023 PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN - Berlaku
Undang - Undang 6 2023 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAHPENGGANTI UNDANG-UNDANG BONOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA - Berlaku
Peraturan Presiden 6 2023 SERTIFIKASI HALAL OBAT, PRODUK BIOLOGI, DAN ALAT KESEHATAN - Berlaku
Peraturan Pemerintah 6 2023 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN - Berlaku
Undang - Undang 7 2023 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG - Berlaku
Peraturan Presiden 7 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2O2O TENTANG KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - Berlaku
Peraturan Pemerintah 7 2023 PENGUASAAN TEKNOLOGI KEANTARIKSAAN - Berlaku
Undang - Undang 8 2023 PROVINSI SUMATERA UTARA - Berlaku
Peraturan Presiden 8 2023 PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM - Berlaku
Peraturan Pemerintah 8 2023 PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES - Berlaku
Undang - Undang 9 2023 PROVINSI SUMATERA SELATAN - Berlaku
Peraturan Presiden 9 2023 HONORARIUM, INSENTIF, DAN MANFAAT TAMBAHAN LAINNYA KOMITE TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT - Berlaku
Peraturan Pemerintah 9 2023 PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTAS LECES - Berlaku
Undang - Undang 10 2023 PROVINSI JAWA BARAT - Berlaku
Peraturan Presiden 10 2023 PENGESAHAN NICE AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF GOODS AND SERVICES FOR THE PURPOSES OF THE REGISTRATION OF MARKS (PERSETUJUAN NICE MENGENAI KLASIFIKASI INTERNASIONAL ATAS BARANG DAN JASA UNTUK TUJUAN PENDAFTARAN MEREK) - Berlaku
Peraturan Pemerintah 10 2023 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI - Berlaku
Undang - Undang 11 2023 PROVINSI JAWA TENGAH - Berlaku
Undang - Undang 11 2023 PROVINSI JAWA TENGAH - Berlaku
Peraturan Presiden 11 2023 URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN TAMBAHAN DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PADA SUBBIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN - Berlaku
Peraturan Pemerintah 11 2023 PENANGKAPAN IKAN TERUKUR - Berlaku
Undang - Undang 12 2023 PROVINSI JAWA TIMUR - Berlaku
Peraturan Presiden 12 2023 KEMENTERIAN AGAMA - Berlaku
Peraturan Pemerintah 12 2023 PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA, KEMUDAHAN BERUSAHA, DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL BAGI PELAKU USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA - Berlaku
Peraturan Menteri 12 2023 ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI BATAM - Berlaku
Undang - Undang 13 2023 PROVINSI MALUKU - Berlaku
Peraturan Presiden 13 2023 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA - Berlaku
Peraturan Pemerintah 13 2023 PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ISTAKA KARYA - Berlaku
Undang - Undang 14 2023 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH - Berlaku
Peraturan Presiden 14 2023 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI NASIONAL DISABILITAS - Berlaku
Peraturan Pemerintah 14 2023 PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SANDANG NUSANTARA - Berlaku
Undang - Undang 15 2023 PROVINSI BALI - Berlaku
Peraturan Presiden 15 2023 PDTUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2023 - Berlaku
Peraturan Pemerintah 15 2023 PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2023 - Berlaku
Peraturan Presiden 16 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2O2O TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA - Berlaku
Peraturan Pemerintah 16 2023 PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA - Berlaku
Peraturan Presiden 17 2023 PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH - Berlaku
Peraturan Presiden 18 2023 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - Berlaku
Peraturan Pemerintah 18 2023 PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI GELAS - Berlaku
Peraturan Presiden 19 2023 RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2O2O - 2024 - Berlaku
Peraturan Presiden 20 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 192 TAHUN 2OI4 TENTANG BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN - Berlaku
Peraturan Presiden 21 2023 HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA - Berlaku
Peraturan Presiden 22 2023 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - Berlaku
Peraturan Presiden 23 2023 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA - Berlaku
Peraturan Presiden 24 2023 RENCANA INDUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA TAHUN 2022-2041 - Berlaku
Peraturan Presiden 25 2023 PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE FACILITATION OF INTER-STATE TRANSPORT (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN TENTANG PEMBERIAN KEMUDAHAN TERHADAP ANGKUTAN ANTARNEGARA) - Berlaku
Peraturan Presiden 26 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2OL7 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA - Berlaku
Peraturan Presiden 27 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN ATAS TANAH YANG DIIDENTIFIKASI SEBAGAI TANAH MUSNAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM - Berlaku
Peraturan Presiden 28 2023 PERENCANAAN TERPADU PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL - Berlaku
Peraturan Presiden 29 2023 RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT FLORES - Berlaku
Peraturan Pemerintah 29 2023 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2I TAHUN 2OI9 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN - Berlaku
Peraturan Presiden 30 2023 RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH SELAT MALAKA - Berlaku
Peraturan Presiden 31 2023 PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA WRY WRY IMPORTANT PERSOIV UNTUK MENDUKUNG IBU KOTA NUSANTARA - Berlaku
Peraturan Presiden 32 2023 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - Berlaku
Peraturan Presiden 33 2023 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - Berlaku
Peraturan Presiden 34 2023 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN - Berlaku
Peraturan Presiden 35 2023 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL - Berlaku
Peraturan Presiden 36 2023 PETA JALAN JAMINAN SOSIAL TAHUN 2023-2024 - Berlaku
Peraturan Presiden 37 2023 KEBIJAKAN NASIONAL SUMBER DAYA AIR - Berlaku
Peraturan Presiden 38 2023 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - Berlaku
Peraturan Pemerintah 38 2023 DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT - Berlaku
Peraturan Presiden 39 2023 MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL - Berlaku
Peraturan Presiden 40 2023 PEITCEPATAN SWASEMBADA GULA NASIONAL DAN PENYEDIAAN BIOETANOL SEBAGAI BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUDLI) - Berlaku
Peraturan Presiden 41 2023 PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN UTARA - Berlaku
Peraturan Pemerintah 41 2023 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN - Berlaku
Peraturan Presiden 42 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG HAK KEUANCAN DAN FASILITAS HAKIM AD HOC - Berlaku
Peraturan Presiden 43 2023 PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB (COMPREHE N SIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OFTHE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UN - Berlaku
Peraturan Presiden 44 2023 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI SEKRETARIS, DEPUTI, KEPALA UNIT KERJA HUKUM DAN KEPATUHAN, DAN DIREKTUR/KEPALA BIRO OTORITA IBU KOTA NUSANTARA - Berlaku
Peraturan Presiden 45 2023 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG BADAN KARANTINA INDONESIA - Berlaku
Peraturan Presiden 46 2023 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN MASJID ISTIQLAL - Berlaku
Peraturan Presiden 47 2023 STRATEGI KEAMANAN SIBER NASIONAL DAN MANAJEMEN KRISIS SIBER - Berlaku
Peraturan Presiden 48 2023 PENGAKHIRAN PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) - Berlaku
Peraturan Presiden 49 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2008 TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG - Berlaku
Peraturan Presiden 50 2023 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI - Berlaku
Peraturan Presiden 51 2023 TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI - Berlaku
Peraturan Presiden 52 2023 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024 - Berlaku
Peraturan Presiden 53 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL - Berlaku
Peraturan Presiden 54 2023 PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN JAMU - Berlaku
Peraturan Presiden 55 2023 HONORARIUM DAN FASILITAS BAGI KOMISI PARIPURNA DAN BADAN PEKERJA KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN - Berlaku
Peraturan Pemerintah 55 2023 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Hutama Karya - Berlaku
Peraturan Presiden 57 2023 WAJIB LAPOR LOWONGAN PEKERJAAN - Berlaku
Peraturan Presiden 58 2023 PENGUATAN MODERASI BERAGAMA - Berlaku
Peraturan Presiden 59 2023 KEBIJAKAN NASIONAL KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DAN WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA - Berlaku
Peraturan Presiden 60 2023 STRATEGI NASIONAL BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA - Berlaku
Peraturan Presiden 61 2023 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI KEPALA, SEKRETARIS BADAN, DEPUTI, KELOMPOK KERJA, DAN KELOMPOK AHLI BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE - Berlaku
Peraturan Presiden 62 2023 PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA - Berlaku
Peraturan Presiden 63 2023 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN - Berlaku
Peraturan Presiden 64 2023 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL - Berlaku
Peraturan Presiden 67 2023 Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara - Berlaku
Peraturan Presiden 68 2023 Tunjangan Jabatan Fungsional Metrolog - Berlaku
Peraturan Presiden 70 2023 Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi - Berlaku
Peraturan Presiden 71 2023 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL - Berlaku
Peraturan Presiden 73 2023 Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Daerah - Berlaku
Peraturan Presiden 74 2023 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi - Berlaku
Peraturan Presiden 75 2023 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 - Berlaku
Peraturan Presiden 76 2023 Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 - Berlaku
Peraturan Presiden 77 2023 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua Harian dan Anggota Dewan Energi Nasional - Berlaku
Peraturan Presiden 78 2023 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional - Berlaku
Peraturan Presiden 79 2023 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan - Berlaku
Peraturan Presiden 80 2023 PERAN AKTIF INDONESIA DI KAWASAN DASAR LAUT INTERNASIONAL - Berlaku