Form Survey Kepuasan Layanan

Undang - Undang


Jenis Nomor Tahun Tentang Keterangan Status
Undang - Undang 114 2024 KABUPATEN KARAWANG DI PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 113 2024 KABUPATEN MAJALENGKA DI PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 112 2024 KABUPATEN INDRAMAYU DI PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 111 2024 KABUPATEN TASIKMALAYA DI PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 110 2024 KABUPATEN GARUT DI PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 109 2024 KABUPATEN CIAMIS DI PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 108 2024 KOTA CIREBON DI PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 106 2024 KABUPATEN KUNINGAN DI PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 105 2024 KABUPATEN SUMEDANG DI PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 104 2024 KOTA BANDUNG DI PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 103 2024 KABUPATEN BANDUNG DI PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 102 2024 KABUPATEN BOGOR DI PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 101 2024 KABUPATEN BEKASI DI PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 100 2024 KOTA BOGOR DI PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 99 2024 KABUPATEN SUKABUMI DI PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 98 2024 KOTA SUKABUMI DI PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 97 2024 KABUPATEN CIANJUR DI PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 60 2024 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 Berlaku
Undang - Undang 59 2024 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2025-2045 Berlaku
Undang - Undang 58 2024 KOTA SOLOK DI PROVINSI SUMATERA BARAT Berlaku
Undang - Undang 57 2024 KOTA SAWAHLUNTO DI PROVINSI SUMATERA BARAT Berlaku
Undang - Undang 56 2024 KOTA PAYAKUMBUH DI PROVINSI SUMATERA BARAT Berlaku
Undang - Undang 55 2024 KOTA PADANG DI PROVINSI SUMATERA BARAT Berlaku
Undang - Undang 54 2024 KOTA PADANG PANJANG DI PROVINSI SUMATERA BARAT Berlaku
Undang - Undang 53 2024 KOTA BUKITTINGGI DI PROVINSI SUMATERA BARAT Berlaku
Undang - Undang 52 2024 KABUPATEN TANAH DATAR DI PROVINSI SUMATERA BARAT Berlaku
Undang - Undang 51 2024 KABUPATEN SOLOK DI PROVINSI SUMATERA BARAT Berlaku
Undang - Undang 50 2024 KABUPATEN SIJUNJUNG DI PROVINSI SUMATERA BARAT Berlaku
Undang - Undang 48 2024 KABUPATEN PASAMAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT Berlaku
Undang - Undang 47 2024 KABUPATEN PADANG PARIAMAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT Berlaku
Undang - Undang 46 2024 KABUPATEN AGAM DI PROVINSI SUMATERA BARAT Berlaku
Undang - Undang 45 2024 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT Berlaku
Undang - Undang 44 2024 KOTA PEKANBARU DI PROVINSI RIAU Berlaku
Undang - Undang 43 2024 KABUPATEN KAMPAR DI PROVINSI RIAU Berlaku
Undang - Undang 42 2024 KABUPATEN INDRAGIRI HULU DI PROVINSI RIAU Berlaku
Undang - Undang 41 2024 KABUPATEN BENGKALIS DI PROVINSI RIAU Berlaku
Undang - Undang 40 2024 KOTA JAMBI DI PROVINSI JAMBI Berlaku
Undang - Undang 39 2024 KABUPATEN MERANGIN DI PROVINSI JAMBI Berlaku
Undang - Undang 38 2024 KABUPATEN KERINCI DI PROVINSI JAMBI Berlaku
Undang - Undang 37 2024 KABUPATEN BATANGHARI DI PROVINSI JAMBI Berlaku
Undang - Undang 36 2024 KABUPATEN LAMPUNG UTARA DI PROVINSI LAMPUNG Berlaku
Undang - Undang 35 2024 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DI PROVINSI LAMPUNG Berlaku
Undang - Undang 34 2024 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DI PROVINSI LAMPUNG Berlaku
Undang - Undang 33 2024 KABUPATEN BINTAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU Berlaku
Undang - Undang 22 2024 KABUPATEN TAPANULI UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA Berlaku
Undang - Undang 21 2024 KABUPATEN LABUHANBATU DI PROVINSI SUMATERA UTARA Berlaku
Undang - Undang 20 2024 KABUPATEN ASAHAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA Berlaku
Undang - Undang 19 2024 KOTA TANJUNGBALAI DI PROVINSI SUMATERA UTARA Berlaku
Undang - Undang 18 2024 KABUPATEN DELI SERDANG DI PROVINSI SUMATERA UTARA Berlaku
Undang - Undang 17 2024 KOTA TEBING TINGGI DI PROVINSI SUMATERA UTARA Berlaku
Undang - Undang 16 2024 KOTA MEDAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA Berlaku
Undang - Undang 15 2024 KABUPATEN KARO DI PROVINSI SUMATERA UTARA Berlaku
Undang - Undang 12 2024 KABUPATEN ACEH SELATAN DI ACEH Berlaku
Undang - Undang 11 2024 KABUPATEN ACEH BARAT DI ACEH Berlaku
Undang - Undang 10 2024 KABUPATEN ACEH UTARA DI ACEH Berlaku
Undang - Undang 9 2024 KABUPATEN ACEH TIMUR DI ACEH Berlaku
Undang - Undang 8 2024 KABUPATEN ACEH TENGAH DI ACEH Berlaku
Undang - Undang 7 2024 KABUPATEN PIDIE DI ACEH Berlaku
Undang - Undang 6 2024 KABUPATEN ACEH BESAR DI ACEH Berlaku
Undang - Undang 5 2024 KOTA BANDA ACEH DI ACEH Berlaku
Undang - Undang 4 2024 KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK PADA FASE SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN Berlaku
Undang - Undang 3 2024 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Berlaku
Undang - Undang 2 2024 PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA Berlaku
Undang - Undang 1 2024 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Berlaku
Undang - Undang 15 2023 PROVINSI BALI Berlaku
Undang - Undang 14 2023 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Berlaku
Undang - Undang 13 2023 PROVINSI MALUKU Berlaku
Undang - Undang 12 2023 PROVINSI JAWA TIMUR Berlaku
Undang - Undang 11 2023 PROVINSI JAWA TENGAH Berlaku
Undang - Undang 11 2023 PROVINSI JAWA TENGAH Berlaku
Undang - Undang 10 2023 PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 9 2023 PROVINSI SUMATERA SELATAN Berlaku
Undang - Undang 8 2023 PROVINSI SUMATERA UTARA Berlaku
Undang - Undang 7 2023 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG Berlaku
Undang - Undang 6 2023 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAHPENGGANTI UNDANG-UNDANG BONOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA Berlaku
Undang - Undang 5 2023 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG EXSTRADISI BURONAN (TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE FOR THE EXTRADITION OF FUGI Berlaku
Undang - Undang 4 2023 PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN Berlaku
Undang - Undang 3 2023 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG KERJA SAMA PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ON DEFENCE COOPERATIO Berlaku
Undang - Undang 2 2023 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FIJI TENTANG KERJA SAMA BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FIJI CONCERNING COOPERATION Berlaku
Undang - Undang 1 2023 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Berlaku
Undang - Undang 29 2022 PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA Berlaku
Undang - Undang 29 2022 PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA Berlaku
Undang - Undang 28 2022 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 Berlaku
Undang - Undang 28 2022 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 Berlaku
Undang - Undang 27 2022 PERLINDUNGAN DATA PRIBADI Berlaku
Undang - Undang 26 2022 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 Berlaku
Undang - Undang 25 2022 PENGESAHAN PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA (COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF Berlaku
Undang - Undang 24 2022 PENGESAHAN REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF REGIONAL) Berlaku
Undang - Undang 23 2022 PENDIDIKAN DAN LAYANAN PSIKOLOGI Berlaku
Undang - Undang 22 2022 PEMASYARAKATAN Berlaku
Undang - Undang 21 2022 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Berlaku
Undang - Undang 20 2022 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Berlaku
Undang - Undang 19 2022 PROVINSI RIAU Berlaku
Undang - Undang 18 2022 PROVINSI JAMBI Berlaku
Undang - Undang 17 2022 PROVINSI SUMATERA BARAT Berlaku
Undang - Undang 16 2022 PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN Berlaku
Undang - Undang 15 2022 PEMBENTUKAN PAPUA TENGAH Berlaku
Undang - Undang 14 2022 PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA SELATAN Berlaku
Undang - Undang 13 2022 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Berlaku
Undang - Undang 12 2022 TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Berlaku
Undang - Undang 11 2022 KEOLAHRAGAAN Berlaku
Undang - Undang 10 2022 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Berlaku
Undang - Undang 9 2022 PROVINSI KALIMANTAN BARAT Berlaku
Undang - Undang 8 2022 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Berlaku
Undang - Undang 7 2022 PROVINSI SULAWESI TENGGARA Berlaku
Undang - Undang 6 2022 PROVINSI SULAWESI TENGAH Berlaku
Undang - Undang 5 2022 PROVINSI SULAWESI UTARA Berlaku
Undang - Undang 4 2022 PROVINSI SULAWESI SELATAN Berlaku
Undang - Undang 3 2022 IBU KOTA NEGARA Berlaku
Undang - Undang 2 2022 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN Berlaku
Undang - Undang 1 2022 HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Berlaku
Undang - Undang 10 2021 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG, PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN, PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM, DAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO Berlaku
Undang - Undang 9 2021 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT, PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU, PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT, DAN PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN UTARA Berlaku
Undang - Undang 8 2021 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI, PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT, PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU, PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT, DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA Berlaku
Undang - Undang 7 2021 HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN Berlaku
Undang - Undang 6 2021 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 Berlaku
Undang - Undang 5 2021 UNDANG-UNDANG JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN FEDERASI RUSIA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MATUAL L Berlaku
Undang - Undang 4 2021 PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON ELECTRONIC COMERCE (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK) Berlaku
Undang - Undang 3 2021 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020 Berlaku
Undang - Undang 2 2021 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA Berlaku
Undang - Undang 1 2021 PENGESAHAN COMPERHENSICVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE EFTA STATES (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPERHENSIF ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA EFTA) Berlaku
Undang - Undang 12 2020 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTAR PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN SWEDIA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN CONCERNING COOP Berlaku
Undang - Undang 10 2020 BEA MATERAI Berlaku
Undang - Undang 9 2020 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 Berlaku
Undang - Undang 7 2020 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2OO3 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI Berlaku
Undang - Undang 6 2020 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGATI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGATI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMEILIHAN GUBERNUR, BUPATI, D Berlaku
Undang - Undang 5 2020 PENGESAHAN PERJANJIAN TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS ( TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWISS CONFEDERATION) Berlaku
Undang - Undang 4 2020 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON COOPERATION IN THE Berlaku
Undang - Undang 3 2020 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2OO9 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Berlaku
Undang - Undang 2 2020 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2O2O TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID- 19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAH Berlaku
Undang - Undang 1 2020 PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA-AUSTRALIA (INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT) Berlaku
Undang - Undang 1 2020 PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA-AUSTRALIA (INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT) Berlaku
Undang - Undang 24 2019 EKONOMI KREATIF Berlaku
Undang - Undang 23 2019 PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA Berlaku
Undang - Undang 22 2019 SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN Berlaku
Undang - Undang 21 2019 KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN Berlaku
Undang - Undang 20 2019 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020 Berlaku
Undang - Undang 19 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Berlaku
Undang - Undang 18 2019 PESANTREN Berlaku
Undang - Undang 17 2019 SUMBER DAYA AIR Berlaku
Undang - Undang 16 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Berlaku
Undang - Undang 15 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Berlaku
Undang - Undang 14 2019 PEKERJA SOSIAL Berlaku
Undang - Undang 13 2019 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Berlaku
Undang - Undang 12 2019 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018 Berlaku
Undang - Undang 11 2019 SISTEM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Berlaku
Undang - Undang 8 2019 PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH Berlaku
Undang - Undang 6 2019 PENGESAHAN PERJANJIAN MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAHPIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB (TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND UNITED ARAB EMIRATES) Berlaku
Undang - Undang 5 2019 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG KERJA SAMA INDUSTRIPERTAHANAN (AGREEMEflT BBTWEEN THE COWRNMENT OF THB REPWUCOF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON DEFENCE INDUSTRY Berlaku
Undang - Undang 4 2019 KEBIDANAN Berlaku
Undang - Undang 3 2019 PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE, GOVERNMDNT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF Berlaku
Undang - Undang 2 2019 PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN SPANYOL TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEDN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPLTBLIC OF INDO Berlaku
Undang - Undang 1 2019 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES OJV EXTRADITIOI Berlaku
Undang - Undang 9 2018 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Berlaku
Undang - Undang 8 2018 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 Berlaku
Undang - Undang 7 2018 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERN Berlaku
Undang - Undang 4 2018 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Berlaku
Undang - Undang 3 2018 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMADI BIDANG PERTAHANAN(AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIAAND THE GOVERNMENT OF THE RDPUBLIC OF KOREA ON COOPERATIONIN THE FI Berlaku
Undang - Undang 2 2018 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 Berlaku
Undang - Undang 1 2018 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 Berlaku
Undang - Undang 11 2017 PENGESAHAN MINAMATA CONVENTION ON MERCURY (KONVENSI MINAMATA MENGENAI MERKURI) Berlaku
Undang - Undang 5 2017 PEMAJUAN KEBUDAYAAN Berlaku
Undang - Undang 4 2017 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA, 2014 (TREATY BETWEEN THB REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF S//VGAPORE RELATIN Berlaku
Undang - Undang 3 2017 PEMAJUAN KEBUDAYAAN Berlaku
Undang - Undang 2 2017 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF, 2OI4 IAGREEMENT BETWEEN THE CAWRNMENT OFTHE RBPUBLIC OFINDONESIA ANDTHE CAWRNMENT OFTHE REPWUC OFTHE Berlaku
Undang - Undang 1 2017 SISTEM PERBUKUAN Berlaku
Undang - Undang 19 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Berlaku
Undang - Undang 11 2016 PENGAMPUNAN PAJAK Berlaku
Undang - Undang 10 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG Berlaku
Undang - Undang 9 2016 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN Berlaku
Undang - Undang 8 2016 PENYANDANG DISABILITAS Berlaku
Undang - Undang 7 2016 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR7 TAHUN2016TENTANGPERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN,PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM Berlaku
Undang - Undang 6 2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINATENTANG KERJASAMAAKTIVITAS DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEENTHE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF Berlaku
Undang - Undang 3 2016 PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PEGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENINGKATAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PERTAHANAN DAN KEGIATAN BIDANG PERTAHANAN TERKAIT (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE G Berlaku
Undang - Undang 2 2016 PENGAMPUNAN PAJAK Berlaku
Undang - Undang 1 2016 Pengesahan Maritime Labour Conwntion, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) Berlaku
Undang - Undang 11 2015 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN Berlaku
Undang - Undang 10 2015 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI UNDANG-UNDANG Berlaku
Undang - Undang 9 2015 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Berlaku
Undang - Undang 8 2015 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG Berlaku
Undang - Undang 4 2015 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE TENTANG KEGIATAN KERJASAMA DIBIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC R Berlaku
Undang - Undang 3 2015 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27TAHUN 2014TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARATAHUN ANGGARAN 2015 Berlaku
Undang - Undang 2 2015 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG Berlaku
Undang - Undang 22 2014 PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA Berlaku
Undang - Undang 21 2014 PANAS BUMI Berlaku
Undang - Undang 19 2014 PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG KERJASAMA INDUSTRI PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI (AGREEMENT ON DEFENSE INDUSTRY COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBL Berlaku
Undang - Undang 10 2014 PENGESAHAN INTERNASIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF ACTS OF NUCLEAR TERRORISM (KONVENSI INTERNASIONAL PENANGGULANGAN TINDAKAN TERORISME NUKLIR) Berlaku
Undang - Undang 8 2014 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS) Berlaku
Undang - Undang 7 2014 PERDAGANGAN Berlaku
Undang - Undang 6 2014 DESA Berlaku
Undang - Undang 5 2014 APARATUR SIPIL NEGARA Berlaku
Undang - Undang 4 2014 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI MENJADI UNDANG-UNDANG Berlaku
Undang - Undang 3 2014 PERINDUSTRIAN Berlaku
Undang - Undang 2 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS Berlaku
Undang - Undang 1 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Berlaku
Undang - Undang 24 2013 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Berlaku
Undang - Undang 23 2013 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014 Berlaku
Undang - Undang 22 2013 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 Berlaku
Undang - Undang 21 2013 KEANTARIKSAAN Berlaku
Undang - Undang 20 2013 PENDIDIKAN KEDOKTERAN Berlaku
Undang - Undang 19 2013 PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI Berlaku
Undang - Undang 18 2013 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN Berlaku
Undang - Undang 17 2013 ORGANISASI KEMASYARAKATAN Berlaku
Undang - Undang 16 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Berlaku
Undang - Undang 15 2013 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013 Berlaku
Undang - Undang 14 2013 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT Berlaku
Undang - Undang 13 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Berlaku
Undang - Undang 12 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN MOROWALI UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH Berlaku
Undang - Undang 11 2013 PENGESAHAN NAGOYA PROTOCOL ON ACCESS TO GENETIC RESOURCES AND THE FAIR AND EQUITABLE SHARING OF BENEFITS ARISING FROM THEIR UTILIZATION TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (PROTOKOL NAGOYA TENTANG AKSES PADA SUMBER DAYA GENETIK DAN PEMBAGIAN KEUNTUN Berlaku
Undang - Undang 10 2013 PENGESAHAN ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE (KONVENSI ROTTERDAM TENTANG PROSEDUR PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI AWAL UNTUK BAHAN KIMIA DAN PERTISIDA BERBAH Berlaku
Undang - Undang 9 2013 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME Berlaku
Undang - Undang 8 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Berlaku
Undang - Undang 7 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Berlaku
Undang - Undang 6 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU TALIABU DI PROVINSI MALUKU UTARA Berlaku
Undang - Undang 5 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGGAI LAUT DI PROVINSI SULAWESI TENGAH Berlaku
Undang - Undang 4 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH DI PROVINSI SULAWESI BARAT Berlaku
Undang - Undang 3 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN MALAKA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Berlaku
Undang - Undang 2 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN MAHAKAM ULU DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Berlaku
Undang - Undang 1 2013 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO Berlaku
Undang - Undang 24 2012 PEMBENTUKAN KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK DI PROVINSI PAPUA BARAT Berlaku
Undang - Undang 23 2012 PEMBENTUKAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN DI PROVINSI PAPUA BARAT Berlaku
Undang - Undang 22 2012 PEMBENTUKAN KABUPATEN PESISIR BARAT DI PROVINSI LAMPUNG Berlaku
Undang - Undang 21 2012 PEMBENTUKAN KABUPATEN PENGANDARAN DI PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Undang - Undang 20 2012 PEMBENTUKAN PROVINSI KALIMANTAN Berlaku
Undang - Undang 19 2012 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013 Berlaku
Undang - Undang 18 2012 PANGAN Berlaku
Undang - Undang 17 2012 PERKOPERASIAN Berlaku
Undang - Undang 16 2012 INDUSTRI PERTAHANAN Berlaku
Undang - Undang 15 2012 VETERAN REPUBLIK INDONESIA Berlaku
Undang - Undang 13 2012 KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Berlaku
Undang - Undang 12 2012 PENDIDIKAN TINGGI Berlaku
Undang - Undang 11 2012 SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Berlaku
Undang - Undang 10 2012 PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD PORNOGRAPHY (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI PENJUALAN ANAK, PROSTITUSI ANAK, DAN PORNOGRAFI ANAK) Berlaku
Undang - Undang 9 2012 PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA) Berlaku
Undang - Undang 8 2012 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Berlaku
Undang - Undang 7 2012 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Berlaku
Undang - Undang 6 2012 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES ( KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA) Berlaku
Undang - Undang 5 2012 PENGESAHAN ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM (KONVENSI ASEAN MENGENAI PEMBERANTASAN TERORISME) Berlaku
Undang - Undang 4 2012 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 Berlaku
Undang - Undang 3 2012 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH DAERAH ADMINISTRASI KHUSUS HONG KONG REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AN Berlaku
Undang - Undang 2 2012 PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Berlaku
Undang - Undang 1 2012 PENGESAHAN TRAKTAT PELARANGAN MENYELURUH UJI COBA NUKLIR (COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY) Berlaku
Undang - Undang 24 2011 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Berlaku
Undang - Undang 23 2011 PENGELOLAAN ZAKAT Berlaku
Undang - Undang 22 2011 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 Berlaku
Undang - Undang 21 2011 OTORITAS JASA KEUANGAN Berlaku
Undang - Undang 20 2011 RUMAH SUSUN Berlaku
Undang - Undang 19 2011 PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES ( KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS) Berlaku
Undang - Undang 18 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL Berlaku
Undang - Undang 17 2011 INTELIJEN NEGARA Berlaku
Undang - Undang 16 2011 BANTUAN HUKUM Berlaku
Undang - Undang 15 2011 PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM Berlaku
Undang - Undang 14 2011 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BEGARA TAHUN ANGGARAN 2010 Berlaku
Undang - Undang 13 2011 PENANGANAN FAKIR MISKIN Berlaku
Undang - Undang 12 2011 PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Berlaku
Undang - Undang 11 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011 Berlaku
Undang - Undang 10 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Berlaku
Undang - Undang 9 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG Berlaku
Undang - Undang 8 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI Berlaku
Undang - Undang 7 2011 MATA UANG Berlaku
Undang - Undang 6 2011 KEIMIGRASIAN Berlaku
Undang - Undang 5 2011 AKUNTAN PUBLIK Berlaku
Undang - Undang 4 2011 INFORMASI GEOSPASIAL Berlaku
Undang - Undang 3 2011 TRANSFER DANA Berlaku
Undang - Undang 2 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK Berlaku
Undang - Undang 1 2011 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Berlaku
Undang - Undang 13 2010 HORTIKULTURA Berlaku
Undang - Undang 12 2010 Gerakan Pramuka Berlaku
Undang - Undang 11 2010 CAGAR BUDAYA Berlaku
Undang - Undang 10 2010 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Berlaku
Undang - Undang 9 2010 KEPROTOKOLAN Berlaku
Undang - Undang 8 2010 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Berlaku
Undang - Undang 7 2010 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009 Berlaku
Undang - Undang 6 2010 PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN(MEMORANDUM OF UNDERSTA Berlaku
Undang - Undang 5 2010 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI Berlaku
Undang - Undang 4 2010 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE DE Berlaku
Undang - Undang 3 2010 Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berlaku
Undang - Undang 2 2010 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 Berlaku
Undang - Undang 1 2010 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaranpendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 Berlaku
Undang - Undang 25 2009 PELAYANAN PUBLIK Berlaku
Undang - Undang 8 1999 PERLINDUNGAN KONSUMEN Berlaku
Undang - Undang 1 1999 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS) Berlaku

Form Pencarian