Form Survey Kepuasan Layanan

Peraturan Presiden


Jenis Nomor Tahun Tentang Keterangan Status
Peraturan Presiden 80 2023 PERAN AKTIF INDONESIA DI KAWASAN DASAR LAUT INTERNASIONAL Berlaku
Peraturan Presiden 79 2023 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan Berlaku
Peraturan Presiden 78 2023 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Berlaku
Peraturan Presiden 77 2023 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua Harian dan Anggota Dewan Energi Nasional Berlaku
Peraturan Presiden 76 2023 Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 Berlaku
Peraturan Presiden 75 2023 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 Berlaku
Peraturan Presiden 74 2023 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Berlaku
Peraturan Presiden 73 2023 Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Daerah Berlaku
Peraturan Presiden 71 2023 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL Berlaku
Peraturan Presiden 70 2023 Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi Berlaku
Peraturan Presiden 68 2023 Tunjangan Jabatan Fungsional Metrolog Berlaku
Peraturan Presiden 67 2023 Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara Berlaku
Peraturan Presiden 64 2023 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL Berlaku
Peraturan Presiden 63 2023 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN Berlaku
Peraturan Presiden 62 2023 PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA Berlaku
Peraturan Presiden 61 2023 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI KEPALA, SEKRETARIS BADAN, DEPUTI, KELOMPOK KERJA, DAN KELOMPOK AHLI BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE Berlaku
Peraturan Presiden 60 2023 STRATEGI NASIONAL BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA Berlaku
Peraturan Presiden 59 2023 KEBIJAKAN NASIONAL KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DAN WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA Berlaku
Peraturan Presiden 58 2023 PENGUATAN MODERASI BERAGAMA Berlaku
Peraturan Presiden 57 2023 WAJIB LAPOR LOWONGAN PEKERJAAN Berlaku
Peraturan Presiden 55 2023 HONORARIUM DAN FASILITAS BAGI KOMISI PARIPURNA DAN BADAN PEKERJA KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Berlaku
Peraturan Presiden 54 2023 PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN JAMU Berlaku
Peraturan Presiden 53 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL Berlaku
Peraturan Presiden 52 2023 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024 Berlaku
Peraturan Presiden 51 2023 TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Berlaku
Peraturan Presiden 50 2023 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Berlaku
Peraturan Presiden 49 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2008 TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Berlaku
Peraturan Presiden 48 2023 PENGAKHIRAN PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Berlaku
Peraturan Presiden 47 2023 STRATEGI KEAMANAN SIBER NASIONAL DAN MANAJEMEN KRISIS SIBER Berlaku
Peraturan Presiden 46 2023 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN MASJID ISTIQLAL Berlaku
Peraturan Presiden 45 2023 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG BADAN KARANTINA INDONESIA Berlaku
Peraturan Presiden 44 2023 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI SEKRETARIS, DEPUTI, KEPALA UNIT KERJA HUKUM DAN KEPATUHAN, DAN DIREKTUR/KEPALA BIRO OTORITA IBU KOTA NUSANTARA Berlaku
Peraturan Presiden 43 2023 PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB (COMPREHE N SIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OFTHE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UN Berlaku
Peraturan Presiden 42 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG HAK KEUANCAN DAN FASILITAS HAKIM AD HOC Berlaku
Peraturan Presiden 41 2023 PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN UTARA Berlaku
Peraturan Presiden 40 2023 PEITCEPATAN SWASEMBADA GULA NASIONAL DAN PENYEDIAAN BIOETANOL SEBAGAI BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUDLI) Berlaku
Peraturan Presiden 39 2023 MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL Berlaku
Peraturan Presiden 38 2023 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Berlaku
Peraturan Presiden 37 2023 KEBIJAKAN NASIONAL SUMBER DAYA AIR Berlaku
Peraturan Presiden 36 2023 PETA JALAN JAMINAN SOSIAL TAHUN 2023-2024 Berlaku
Peraturan Presiden 35 2023 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL Berlaku
Peraturan Presiden 34 2023 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Berlaku
Peraturan Presiden 33 2023 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Berlaku
Peraturan Presiden 32 2023 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Berlaku
Peraturan Presiden 31 2023 PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA WRY WRY IMPORTANT PERSOIV UNTUK MENDUKUNG IBU KOTA NUSANTARA Berlaku
Peraturan Presiden 30 2023 RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH SELAT MALAKA Berlaku
Peraturan Presiden 29 2023 RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT FLORES Berlaku
Peraturan Presiden 28 2023 PERENCANAAN TERPADU PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL Berlaku
Peraturan Presiden 27 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN ATAS TANAH YANG DIIDENTIFIKASI SEBAGAI TANAH MUSNAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Berlaku
Peraturan Presiden 26 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2OL7 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA Berlaku
Peraturan Presiden 25 2023 PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE FACILITATION OF INTER-STATE TRANSPORT (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN TENTANG PEMBERIAN KEMUDAHAN TERHADAP ANGKUTAN ANTARNEGARA) Berlaku
Peraturan Presiden 24 2023 RENCANA INDUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA TAHUN 2022-2041 Berlaku
Peraturan Presiden 23 2023 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Berlaku
Peraturan Presiden 22 2023 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Berlaku
Peraturan Presiden 21 2023 HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA Berlaku
Peraturan Presiden 20 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 192 TAHUN 2OI4 TENTANG BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Berlaku
Peraturan Presiden 19 2023 RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2O2O - 2024 Berlaku
Peraturan Presiden 18 2023 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Berlaku
Peraturan Presiden 17 2023 PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Berlaku
Peraturan Presiden 16 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2O2O TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Berlaku
Peraturan Presiden 15 2023 PDTUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2023 Berlaku
Peraturan Presiden 14 2023 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI NASIONAL DISABILITAS Berlaku
Peraturan Presiden 13 2023 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA Berlaku
Peraturan Presiden 12 2023 KEMENTERIAN AGAMA Berlaku
Peraturan Presiden 11 2023 URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN TAMBAHAN DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PADA SUBBIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN Berlaku
Peraturan Presiden 10 2023 PENGESAHAN NICE AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF GOODS AND SERVICES FOR THE PURPOSES OF THE REGISTRATION OF MARKS (PERSETUJUAN NICE MENGENAI KLASIFIKASI INTERNASIONAL ATAS BARANG DAN JASA UNTUK TUJUAN PENDAFTARAN MEREK) Berlaku
Peraturan Presiden 9 2023 HONORARIUM, INSENTIF, DAN MANFAAT TAMBAHAN LAINNYA KOMITE TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT Berlaku
Peraturan Presiden 8 2023 PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM Berlaku
Peraturan Presiden 7 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2O2O TENTANG KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Berlaku
Peraturan Presiden 6 2023 SERTIFIKASI HALAL OBAT, PRODUK BIOLOGI, DAN ALAT KESEHATAN Berlaku
Peraturan Presiden 5 2023 RENCANA DETAIL, TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA PADA PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL ATAMBUA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Berlaku
Peraturan Presiden 4 2023 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA PADA PUSAT PELAYANAN PINTU GERBANG MOTAAIN, WINI, DAN MOTAMASIN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Berlaku
Peraturan Presiden 3 2023 PENGESAHAN ASEAN TRADE IN SERVICES AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN JASA ASEAN) Berlaku
Peraturan Presiden 2 2023 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA, SERTA ANGGOTA KONSIL MASING-MASING TENAGA KESEHATAN Berlaku
Peraturan Presiden 1 2023 LEMBAGA PRODUKTIVITAS NASIONAL Berlaku
Peraturan Presiden 50 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berlaku
Peraturan Presiden 14 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berlaku
Peraturan Presiden 12 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH Berlaku
Peraturan Presiden 11 2021 KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR Berlaku
Peraturan Presiden 10 2021 BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL Berlaku
Peraturan Presiden 9 2021 BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN Berlaku
Peraturan Presiden 108 2020 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Berlaku
Peraturan Presiden 99 2020 Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berlaku
Peraturan Presiden 82 2020 Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Berlaku
Peraturan Presiden 18 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2O14 TENTANG DOKTER KEPRESIDENAN Berlaku
Peraturan Presiden 16 2018 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Berlaku
Peraturan Presiden 13 2018 PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME Berlaku
Peraturan Presiden 11 2018 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO Berlaku
Peraturan Presiden 9 2018 TATA CARA PEMILIHAN, SYARAT, LARANGAN, FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, DAN PEMBERHENTIAN KOMISIONER DAN/ATAU DEPUTI KOMISIONER BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT Berlaku
Peraturan Presiden 7 2018 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA Berlaku
Peraturan Presiden 6 2018 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE RE Berlaku
Peraturan Presiden 5 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK Berlaku
Peraturan Presiden 4 2018 BADAN STANDARDISASI NASIONAL Berlaku
Peraturan Presiden 3 2018 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH Berlaku
Peraturan Presiden 2 2018 KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2O15-2O19 Berlaku
Peraturan Presiden 1 2018 HONORARIUM KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Berlaku
Peraturan Presiden 27 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM Berlaku
Peraturan Presiden 30 2016 Pengesahan Kesepakatan Antara Republik Indonesia Dan Republik Fiji Tentang Kerangka Kerja Sama Pembangunan (Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Fiji On The Framework For Development Cooperation) Berlaku
Peraturan Presiden 29 2016 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Berlaku
Peraturan Presiden 26 2016 Hak Keuangan Dan Fasilitas Bagi Ketua Dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Berlaku
Peraturan Presiden 25 2016 Pemberian Kompensasi Kepada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Provinsi Timor Timur Yang Berdomisili Di Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur Berlaku
Peraturan Presiden 24 2016 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Berlaku
Peraturan Presiden 19 2016 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Berlaku
Peraturan Presiden 18 2016 Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Dr Provinsi Dki Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Dan Kota Makassar Berlaku
Peraturan Presiden 15 2016 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Program Indonesia Emas Berlaku
Peraturan Presiden 10 2016 Dosen Dan Tenaga Kependidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Baru Berlaku
Peraturan Presiden 7 2016 Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Berlaku
Peraturan Presiden 4 2016 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Berlaku
Peraturan Presiden 2 2016 Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara Berlaku
Peraturan Presiden 1 2016 BADAN RESTORASI GAMBUT Berlaku
Peraturan Presiden 6 2015 Badan Ekonomi Kreatif Berlaku
Peraturan Presiden 5 2015 Pengesahan Kesepakatan Antara Republik Indonesia Dan Republik Fiji Tentang Kerangka Kerja Sama Pembangunan (Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Fiji On The Framework For Development Cooperation) Berlaku
Peraturan Presiden 33 2013 Perluasan Kesempatan Kerja Berlaku
Peraturan Presiden 59 2011 PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK PENYELENGGARAAN SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI TAHUN 2011 DAN ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 2011 Berlaku
Peraturan Presiden 58 2011 PEMBUKAAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI SHANGHAI, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK Berlaku
Peraturan Presiden 57 2011 PENGESAHAN LETTER OF UNDERSTANDING FOR THE AMENDMENT OF THE PRODUCT SPECIFIC RULES SET OUT IN APPENDIX 2 OF ANNEX 3 OF THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AM Berlaku
Peraturan Presiden 56 2011 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR Berlaku
Peraturan Presiden 55 2011 RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MAKASSAR, MAROS, SUNGGUMINASA, DAN TAKALAR Berlaku
Peraturan Presiden 54 2011 PENGESAHAN PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT AMONG D-8 MEMBER STATES (PERSETUJUAN PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA D-8) Berlaku
Peraturan Presiden 53 2011 PENDIRIAN UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI Berlaku
Peraturan Presiden 52 2011 PENETAPAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PEMBAYARAN PENSIUNBULAN SEPTEMBER 2011 Berlaku
Peraturan Presiden 50 2011 TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Berlaku
Peraturan Presiden 49 2011 PENGESAHAN ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT(PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN) Berlaku
Peraturan Presiden 48 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA, DAN GAS Berlaku
Peraturan Presiden 47 2011 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2006 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGALISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA Berlaku
Peraturan Presiden 46 2011 PEMBUBARAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK Berlaku
Peraturan Presiden 44 2011 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJASAMA PENGGUNAAN ENERGI ATOM UNTUK MAKSUD DAMAI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN F Berlaku
Peraturan Presiden 43 2011 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT Berlaku
Peraturan Presiden 42 2011 PENGESAHANPERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJASAMA PENGGUNAANTENAGA NUKLIR UNTUK MAKSUD-MAKSUD DAMAI (AGREEMENTBETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ANDTHE GOVERNMENT OF THE R Berlaku
Peraturan Presiden 41 2011 TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Berlaku
Peraturan Presiden 40 2011 TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGICUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Berlaku
Peraturan Presiden 39 2011 PENGHASILAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS RADIO REPUBLIK INDONESIA Berlaku
Peraturan Presiden 38 2011 PENUGASAN KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MELAKUKAN PENANGANANPERMOHONANARBITRASE DIINTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OFINVESTMENT DISPUTES(ICSID) OLEH RAFAT ALI RIZVI Berlaku
Peraturan Presiden 36 2011 PERUBAHAN ATAS TARIF PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR Berlaku
Peraturan Presiden 35 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Berlaku
Peraturan Presiden 34 2011 PENGESAHANPERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADENGAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR MENGENAI KERJA SAMAEKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTOF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OFTHE ARAB REPUBLIC OF EGYPT ON ECONOMIC Berlaku
Peraturan Presiden 32 2011 MASTERPLANPERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025 Berlaku
Peraturan Presiden 31 2011 PENGESAHAN FRAME WORK AGREEMENT ON TRADE PREFERENTIAL SYSTEMAMONG THE MEMBER STATES OF THE ORGANIZATION OF THE ISLAMICCONFERENCE(PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI SISTEM PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA ORGANISASI KONFERENSI ISLAM) Berlaku
Peraturan Presiden 28 2011 PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN LINDUNG UNTUK PENAMBANGAN BAWAH TANAH Berlaku
Peraturan Presiden 27 2011 PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2010 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 Berlaku
Peraturan Presiden 26 2011 PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN – AUSTRALIA – NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN – AUSTRALIA – SELANDIA BARU) Berlaku
Peraturan Presiden 25 2011 PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS OF THE FRAMEWORKAGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PER Berlaku
Peraturan Presiden 23 2011 RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIATAHUN 2011-2014 Berlaku
Peraturan Presiden 22 2011 Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Istambul Turki Berlaku
Peraturan Presiden 21 2011 Honorarium Bagi Ketua , Wakil Ketua ,Dan Anggota Komisi Informasi Pusat Berlaku
Peraturan Presiden 20 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN DAN HAK-HAK LAINNYA BAGI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Berlaku
Peraturan Presiden 19 2011 PENGESAHAN INTERNATIONAL SUGAR AGREEMENT, 1992(PERSETUJUAN GULA INTERNASIONAL, 1992) Berlaku
Peraturan Presiden 18 2011 KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Berlaku
Peraturan Presiden 15 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PUPUK BERSUBSIDI SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN Berlaku
Peraturan Presiden 14 2011 BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL DAN PUPUK Berlaku
Peraturan Presiden 12 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2005 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR Berlaku
Peraturan Presiden 11 2011 PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI, JAWA TENGAH Berlaku
Peraturan Presiden 10 2011 BADAN KOORDINASI NASIONAL PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN Berlaku
Peraturan Presiden 9 2011 PENUGASAN KEPADA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH UNTUK MEMBERIKAN PINJAMAN DENGAN PERSYARATAN LUNAK KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) Berlaku
Peraturan Presiden 8 2011 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Berlaku
Peraturan Presiden 6 2011 DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2011 Berlaku
Peraturan Presiden 5 2011 UNIVERSITAS PERTAHANAN SEBAGAI PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH Berlaku
Peraturan Presiden 3 2011 STAF KHUSUS PRESIDEN DAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN Berlaku
Peraturan Presiden 2 2011 HONORARIUM BAGI ANGGOTA DAN BADAN PEKERJA KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Berlaku
Peraturan Presiden 1 2011 PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA Berlaku

Form Pencarian