Form Survey Kepuasan Layanan

Peraturan Pemerintah


Jenis Nomor Tahun Tentang Keterangan Status
Peraturan Pemerintah 55 2023 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Hutama Karya Berlaku
Peraturan Pemerintah 41 2023 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 38 2023 DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT Berlaku
Peraturan Pemerintah 29 2023 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2I TAHUN 2OI9 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 18 2023 PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI GELAS Berlaku
Peraturan Pemerintah 16 2023 PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA Berlaku
Peraturan Pemerintah 15 2023 PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2023 Berlaku
Peraturan Pemerintah 14 2023 PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SANDANG NUSANTARA Berlaku
Peraturan Pemerintah 13 2023 PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ISTAKA KARYA Berlaku
Peraturan Pemerintah 12 2023 PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA, KEMUDAHAN BERUSAHA, DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL BAGI PELAKU USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA Berlaku
Peraturan Pemerintah 11 2023 PENANGKAPAN IKAN TERUKUR Berlaku
Peraturan Pemerintah 10 2023 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI Berlaku
Peraturan Pemerintah 9 2023 PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTAS LECES Berlaku
Peraturan Pemerintah 8 2023 PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES Berlaku
Peraturan Pemerintah 7 2023 PENGUASAAN TEKNOLOGI KEANTARIKSAAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 6 2023 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 5 2023 PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 4 2023 PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS TENAGA LISTRIK Berlaku
Peraturan Pemerintah 3 2023 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA Berlaku
Peraturan Pemerintah 2 2023 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA Berlaku
Peraturan Pemerintah 1 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Berlaku
Peraturan Pemerintah 94 2021 DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Berlaku
Peraturan Pemerintah 30 2021 PENYELENGGARAAN BIDANG LALU LINTAS DANG ANGKUTAN JALAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 19 2021 PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBENAGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Berlaku
Peraturan Pemerintah 16 2021 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG Berlaku
Peraturan Pemerintah 6 2021 PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH Berlaku
Peraturan Pemerintah 49 2020 Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berlaku
Peraturan Pemerintah 43 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Berlaku
Peraturan Pemerintah 29 2020 Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Berlaku
Peraturan Pemerintah 23 2020 Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Dapat Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stablitas Sist Berlaku
Peraturan Pemerintah 21 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berlaku
Peraturan Pemerintah 17 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL Berlaku
Peraturan Pemerintah 10 2019 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pelabuhan Indonesia I Berlaku
Peraturan Pemerintah 9 2019 Pemeriksaan Kecelakaan Kapal Berlaku
Peraturan Pemerintah 8 2019 Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional Berlaku
Peraturan Pemerintah 7 2019 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan Berlaku
Peraturan Pemerintah 6 2019 Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia Berlaku
Peraturan Pemerintah 5 2019 Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Berlaku
Peraturan Pemerintah 4 2019 BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL Berlaku
Peraturan Pemerintah 3 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2O1O TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR Berlaku
Peraturan Pemerintah 2 2019 PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT MENJADIKABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DI PROVINST MALUKU Berlaku
Peraturan Pemerintah 1 2019 DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN,DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM Berlaku
Peraturan Pemerintah 49 2018 MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Berlaku
Peraturan Pemerintah 6 2018 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA Berlaku
Peraturan Pemerintah 5 2018 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2OI4 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI Berlaku
Peraturan Pemerintah 4 2018 PENGAMANAN WILAYAH UDARA REPUBLIK INDONESIA Berlaku
Peraturan Pemerintah 3 2018 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKYANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 2 2018 STANDAR PELAYANAN MINIMAL Berlaku
Peraturan Pemerintah 1 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2OO9 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK Berlaku
Peraturan Pemerintah 11 2017 MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL Berlaku
Peraturan Pemerintah 59 2013 Pengamanan Presiden Dan Wakil Presiden, Mantan Presiden Dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Berlaku
Peraturan Pemerintah 58 2013 Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Berlaku
Peraturan Pemerintah 57 2013 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Berlaku
Peraturan Pemerintah 56 2013 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asean Infrastructure Fund Berlaku
Peraturan Pemerintah 55 2013 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Finance Corporation Berlaku
Peraturan Pemerintah 54 2013 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Fund for Agricultural Development Berlaku
Peraturan Pemerintah 53 2013 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Islamic Corporation for The Development Of The Private Sector Berlaku
Peraturan Pemerintah 52 2013 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Bank for Reconstruction And Development Berlaku
Peraturan Pemerintah 51 2013 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asian Development Bank Berlaku
Peraturan Pemerintah 50 2013 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II Berlaku
Peraturan Pemerintah 49 2013 BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT Berlaku
Peraturan Pemerintah 48 2013 Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2013 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan Berlaku
Peraturan Pemerintah 47 2013 Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Badan Internasional Serta Pejabatnya Berlaku
Peraturan Pemerintah 46 2013 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU Berlaku
Peraturan Pemerintah 45 2013 TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA Berlaku
Peraturan Pemerintah 44 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II Berlaku
Peraturan Pemerintah 43 2013 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL Berlaku
Peraturan Pemerintah 42 2013 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM Berlaku
Peraturan Pemerintah 41 2013 Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Berlaku
Peraturan Pemerintah 40 2013 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Narkotika Berlaku
Peraturan Pemerintah 39 2013 Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Persero (Persero) PT Semen Baturaja Berlaku
Peraturan Pemerintah 38 2013 Penghasilan, Fasilitas, Penghargaan, Dan Hak-Hak Lain Bagi Kepala Dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Berlaku
Peraturan Pemerintah 37 2013 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Primissima Berlaku
Peraturan Pemerintah 36 2013 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Kertas Padalarang Berlaku
Peraturan Pemerintah 35 2013 Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada PT Kertas Padalarang Berlaku
Peraturan Pemerintah 34 2013 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces Berlaku
Peraturan Pemerintah 32 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Berlaku
Peraturan Pemerintah 31 2013 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Berlaku
Peraturan Pemerintah 30 2013 PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA Berlaku
Peraturan Pemerintah 29 2013 Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Berlaku
Peraturan Pemerintah 28 2013 Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya Berlaku
Peraturan Pemerintah 27 2013 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKARAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Berlaku
Peraturan Pemerintah 26 2013 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Berlaku
Peraturan Pemerintah 25 2013 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya Berlaku
Peraturan Pemerintah 24 2013 Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Berlaku
Peraturan Pemerintah 23 2013 Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia Berlaku
Peraturan Pemerintah 22 2013 Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Berlaku
Peraturan Pemerintah 21 2013 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan Berlaku
Peraturan Pemerintah 20 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1981 TENTANG ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL Berlaku
Peraturan Pemerintah 19 2013 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Berlaku
Peraturan Pemerintah 18 2013 Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu Berlaku
Peraturan Pemerintah 17 2013 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berlaku
Peraturan Pemerintah 16 2013 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asdp Indonesia Ferry Berlaku
Peraturan Pemerintah 15 2013 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS Berlaku
Peraturan Pemerintah 14 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII Berlaku
Peraturan Pemerintah 13 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX Berlaku
Peraturan Pemerintah 12 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA III Berlaku
Peraturan Pemerintah 11 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA II Berlaku
Peraturan Pemerintah 10 2013 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA I Berlaku
Peraturan Pemerintah 9 2013 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA Berlaku
Peraturan Pemerintah 8 2013 KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG Berlaku
Peraturan Pemerintah 7 2013 PERUBAHAN NAMA IBU KOTA KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DARI TANAH GROGOT MENJADI TANA PASER Berlaku
Peraturan Pemerintah 6 2013 PEMBERDAYAAN PETERNAK Berlaku
Peraturan Pemerintah 5 2013 TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN MITRA USAHA DAN PENGGUNA PERSEORANGAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 4 2013 TATA CARA PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH Berlaku
Peraturan Pemerintah 3 2013 PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI Berlaku
Peraturan Pemerintah 2 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 1 2013 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 116 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia Berlaku
Peraturan Pemerintah 115 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri Berlaku
Peraturan Pemerintah 114 2012 Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garuda Indonesia Tbk Berlaku
Peraturan Pemerintah 113 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garam Berlaku
Peraturan Pemerintah 112 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kapal Indonesia Berlaku
Peraturan Pemerintah 111 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad Berlaku
Peraturan Pemerintah 110 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pal Indonesia Berlaku
Peraturan Pemerintah 109 2012 Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Berlaku
Peraturan Pemerintah 108 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Berlaku
Peraturan Pemerintah 107 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia Berlaku
Peraturan Pemerintah 106 2012 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Berlaku
Peraturan Pemerintah 105 2012 Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Berlaku
Peraturan Pemerintah 104 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur Berlaku
Peraturan Pemerintah 103 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi Berlaku
Peraturan Pemerintah 102 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Berlaku
Peraturan Pemerintah 101 2012 Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Berlaku
Peraturan Pemerintah 100 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS Berlaku
Peraturan Pemerintah 99 2012 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 98 2012 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Berlaku
Peraturan Pemerintah 97 2012 RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING Berlaku
Peraturan Pemerintah 96 2012 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK Berlaku
Peraturan Pemerintah 96 2012 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK Berlaku
Peraturan Pemerintah 95 2012 KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 94 2012 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM YANG BERADA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG Berlaku
Peraturan Pemerintah 93 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR Berlaku
Peraturan Pemerintah 92 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION Berlaku
Peraturan Pemerintah 91 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT Berlaku
Peraturan Pemerintah 90 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION Berlaku
Peraturan Pemerintah 89 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASIAN DEVELOPMENT BANK Berlaku
Peraturan Pemerintah 88 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT Berlaku
Peraturan Pemerintah 87 2012 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA TBK Berlaku
Peraturan Pemerintah 86 2012 PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET Berlaku
Peraturan Pemerintah 85 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PENDIRIAN ASEAN INFRASTRUCTURE FUND Berlaku
Peraturan Pemerintah 84 2012 KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK Berlaku
Peraturan Pemerintah 83 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK Berlaku
Peraturan Pemerintah 82 2012 PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Berlaku
Peraturan Pemerintah 81 2012 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA Berlaku
Peraturan Pemerintah 80 2012 TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 79 2012 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI Berlaku
Peraturan Pemerintah 78 2012 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Berlaku
Peraturan Pemerintah 77 2012 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA Berlaku
Peraturan Pemerintah 76 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAMPERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA Berlaku
Peraturan Pemerintah 75 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV Berlaku
Peraturan Pemerintah 74 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM Berlaku
Peraturan Pemerintah 73 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA Berlaku
Peraturan Pemerintah 72 2012 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Berlaku
Peraturan Pemerintah 71 2012 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN AVTUR UNTUK KEPERLUAN ANGKUTAN UDARA LUAR NEGERI Berlaku
Peraturan Pemerintah 70 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DIRGANTARA INDONESIA Berlaku
Peraturan Pemerintah 69 2012 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT NINDYA KARYA Berlaku
Peraturan Pemerintah 68 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA Berlaku
Peraturan Pemerintah 67 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT POS INDONESIA Berlaku
Peraturan Pemerintah 66 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRASARANA PERIKANAN SAMUDERA Berlaku
Peraturan Pemerintah 65 2012 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Berlaku
Peraturan Pemerintah 64 2012 SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PADA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Berlaku
Peraturan Pemerintah 63 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA Berlaku
Peraturan Pemerintah 62 2012 USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK Berlaku
Peraturan Pemerintah 61 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 60 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 59 2012 PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA V Berlaku
Peraturan Pemerintah 58 2012 PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA IV Berlaku
Peraturan Pemerintah 57 2012 PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2012 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 56 2012 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL Berlaku
Peraturan Pemerintah 55 2012 KENDARAAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 54 2012 KESELAMATAN DAN KEAMANAN INSTALASI NUKLIR Berlaku
Peraturan Pemerintah 53 2012 PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Berlaku
Peraturan Pemerintah 52 2012 SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA Berlaku
Peraturan Pemerintah 51 2012 SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TRANSPORTASI Berlaku
Peraturan Pemerintah 50 2012 PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Berlaku
Peraturan Pemerintah 49 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2002 TENTANG BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA Berlaku
Peraturan Pemerintah 48 2012 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 47 2012 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS Berlaku
Peraturan Pemerintah 46 2012 PENYELENGGARAAN PENGAMATAN DAN PENGELOLAAN DATA METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA Berlaku
Peraturan Pemerintah 45 2012 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 44 2012 DANA DARURAT Berlaku
Peraturan Pemerintah 43 2012 TATA CARA PELAKSANAAN KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN TEKNIS TERHADAP KEPOLISIAN KHUSUS, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN BENTUK-BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA Berlaku
Peraturan Pemerintah 41 2012 ALAT DAN MESIN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 40 2012 Pembangunan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara Berlaku
Peraturan Pemerintah 39 2012 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Berlaku
Peraturan Pemerintah 38 2012 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pekerjaan Umum Berlaku
Peraturan Pemerintah 37 2012 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Berlaku
Peraturan Pemerintah 36 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara Republik Indonesia Berlaku
Peraturan Pemerintah 35 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri Berlaku
Peraturan Pemerintah 34 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Berlaku
Peraturan Pemerintah 33 2012 Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Berlaku
Peraturan Pemerintah 32 2012 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Serang Dari Wilayah Kota Serang Ke Wilayah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten Berlaku
Peraturan Pemerintah 31 2012 Pemberian Dan Penghimpunan Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan Berlaku
Peraturan Pemerintah 30 2012 Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berlaku
Peraturan Pemerintah 29 2012 Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei Berlaku
Peraturan Pemerintah 28 2012 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Berlaku
Peraturan Pemerintah 27 2012 Izin Lingkungan Berlaku
Peraturan Pemerintah 26 2012 Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Berlaku
Peraturan Pemerintah 25 2012 Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berlaku
Peraturan Pemerintah 24 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Berlaku
Peraturan Pemerintah 23 2012 Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia Berlaku
Peraturan Pemerintah 22 2012 Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Berlaku
Peraturan Pemerintah 21 2012 Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya Berlaku
Peraturan Pemerintah 20 2012 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Berlaku
Peraturan Pemerintah 19 2012 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia Berlaku
Peraturan Pemerintah 18 2012 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda / Dudanya Berlaku
Peraturan Pemerintah 17 2012 Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Berlaku
Peraturan Pemerintah 16 2012 Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia Berlaku
Peraturan Pemerintah 15 2012 Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Berlaku
Peraturan Pemerintah 14 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Berlaku
Peraturan Pemerintah 13 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Berlaku
Peraturan Pemerintah 12 2012 Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berlaku
Peraturan Pemerintah 11 2012 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Kepegawaian Negara Berlaku
Peraturan Pemerintah 10 2012 PERLAKUAN KEPABEAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS Berlaku
Peraturan Pemerintah 9 2012 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Berlaku
Peraturan Pemerintah 8 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III Berlaku
Peraturan Pemerintah 7 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II Berlaku
Peraturan Pemerintah 6 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I Berlaku
Peraturan Pemerintah 5 2012 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY Berlaku
Peraturan Pemerintah 4 2012 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA Berlaku
Peraturan Pemerintah 3 2012 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTRIAN SOSIAL Berlaku
Peraturan Pemerintah 2 2012 HIBAH DAERAH Berlaku
Peraturan Pemerintah 1 2012 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 53 2010 DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Berlaku

Form Pencarian