Form Survey Kepuasan Layanan

Peraturan Menteri


Jenis Nomor Tahun Tentang Keterangan Status
Peraturan Menteri 12 2023 ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI BATAM Berlaku
Peraturan Menteri 2 2023 TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF Berlaku
Peraturan Menteri 19 2021 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Berlaku
Peraturan Menteri 18 2021 Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangla Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berlaku
Peraturan Menteri 6 2021 TEKNIS PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG BEKERJA PADA INSTANSI DAERAH Berlaku
Peraturan Menteri 3 2021 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU/2010 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PEMINDAHTANGANAN AKTIVA TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA Berlaku
Peraturan Menteri 64 2020 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Berlaku
Peraturan Menteri 41 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berlaku
Peraturan Menteri 20 2020 Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintahan Daerah Berlaku
Peraturan Menteri 18 2020 Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berlaku
Peraturan Menteri 11 2020 PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Berlaku
Peraturan Menteri 14 2019 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019 Berlaku
Peraturan Menteri 14 2019 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019 Berlaku
Peraturan Menteri 13 2019 PENGUSULAN, PENETAPAN, DAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL Berlaku
Peraturan Menteri 9 2019 BATAS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO Berlaku
Peraturan Menteri 8 2019 BATAS DAERAH KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH DENGAN KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT Berlaku
Peraturan Menteri 4 2019 TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG DI DAERAH Berlaku
Peraturan Menteri 3 2019 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPILDI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Berlaku
Peraturan Menteri 2 2019 PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2019 Berlaku
Peraturan Menteri 1 2019 PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH Berlaku
Peraturan Menteri 133 2018 PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJBAT LAIN Berlaku
Peraturan Menteri 123 2018 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Berlaku
Peraturan Menteri 11 2018 PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM Berlaku
Peraturan Menteri 10 2018 PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONALPENYULUH HUKUM Berlaku
Peraturan Menteri 4 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-03/ MBU/08/2017 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK NEGARA Berlaku
Peraturan Menteri 3 2017 PEDOMAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK NEGARA Berlaku
Peraturan Menteri 110 2016 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Berlaku
Peraturan Menteri 19 2016 PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Berlaku
Peraturan Menteri 11 2016 PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN Berlaku
Peraturan Menteri 22 2014 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/1VIBU/2010 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PEMINDAHTANGANAN AKTIVA TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA Berlaku
Peraturan Menteri 13 2014 PEDOMAN PENDAYAGUNAAN ASET TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA Berlaku
Peraturan Menteri 3 2014 Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya Berlaku
Peraturan Menteri 6 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BUMN NOMOR: PER-O2/MBU/2010 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PEMINDAHTANGANAN AKTIVA TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA Berlaku
Peraturan Menteri 2 2010 TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PEMINDAHTANGANAN AKTIVA TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA Berlaku

Form Pencarian