Form Survey Kepuasan Layanan

Peraturan Gubernur


Jenis Nomor Tahun Tentang Keterangan Status
Peraturan Gubernur 22 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 80 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 20 2023 RENCANA AKSI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022-2026 Berlaku
Peraturan Gubernur 19 2023 PEDOMAN TEKNIS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 17 2023 PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023 Berlaku
Peraturan Gubernur 16 2023 PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS AGRO JABAR (PERSERODA) UNTUK PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH Berlaku
Peraturan Gubernur 15 2023 BADAN PENGELOLA KAWASAN REBANA Berlaku
Peraturan Gubernur 14 2023 RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KAWASAN REBANA TAHUN 2020-2023 Berlaku
Peraturan Gubernur 13 2023 TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI Berlaku
Peraturan Gubernur 12 2023 RENCANA AKSI DAERAH PELAKSANAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 10 2023 RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022-2023 Berlaku
Peraturan Gubernur 9 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 118 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 Berlaku
Peraturan Gubernur 8 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 189 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAW Berlaku
Peraturan Gubernur 7 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 6 2023 PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 5 2023 TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2023 Berlaku
Peraturan Gubernur 4 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 118 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 Berlaku
Peraturan Gubernur 3 2023 KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 2 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 182 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 1 2023 PEDOMAN PENGAJUAN DOKUMEN USULAN, VERIFIKASI, DAN VALIDASI USULAN BANTUAN KEUANGAN, BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL SERTA POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH Berlaku
Peraturan Gubernur 71 2020 FASILITASI KEMITRAAN DALAM LAHAN PERKEBUNAN BESAR Berlaku
Peraturan Gubernur 64 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 63 2020 PEDOMAN PENILAIAN RESIKO KESEHATAN MASYARAKAT DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Berlaku
Peraturan Gubernur 62 2020 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 61 2020 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 Berlaku
Peraturan Gubernur 60 2020 PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENANGGULANGAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 59 2020 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 Berlaku
Peraturan Gubernur 58 2020 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Berlaku
Peraturan Gubernur 57 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA KELOLA PELAKSANAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM Berlaku
Peraturan Gubernur 56 2020 NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 55 2020 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE- 19 ( COVID-19 ) DI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 55 2020 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE- 19 ( COVID-19 ) DI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 54 2020 PERLINDUNGAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH, PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS Berlaku
Peraturan Gubernur 52 2020 PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 51 2020 KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN TATA CARA PELAKSANAANYA DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 49 2020 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 48 2020 PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA MIKRO DALAM PENANGGULANGAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA Berlaku
Peraturan Gubernur 46 2020 PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL SESUAI LEVEL KEWASPADAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SEBAGAI PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Berlaku
Peraturan Gubernur 45 2020 PEDOMAN PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 42 2020 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Berlaku
Peraturan Gubernur 41 2020 PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN ANGGARAN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 40 2020 PEDOMAN PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI WILAYAH KABUPATEN BOGOR, KOTA BOGOR, KOTA DEPOK, KABUPATEN BEKASI DAN DAERAH KOTA BEKASI Berlaku
Peraturan Gubernur 39 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI DAERAH KABUPATEN BOGOR, DAERAH KOTA BOGOR, DAERAH KOTA DEPOK, DAERAH KABUPATEN BEKASI DAN DAERAH KOTA BEKASI Berlaku
Peraturan Gubernur 38 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 37 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAHKEJURUAN DAN SEKOLAH LUARBIASA DI PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 36 2020 PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 35 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 34 2020 PEDOMAN PENGGALANGAN DAN PENYALURAN BANTUAN MASYARAKAT UNTUK PERCEPATAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 33 2020 PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 32 2020 PEDOMAN PELAKSANAAN PADAT KARYA DENGAN KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT AKIBAT PANDEMI WABAH COVID 19 Berlaku
Peraturan Gubernur 31 2020 PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA Berlaku
Peraturan Gubernur 30 2020 PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI DAERAH KOTA BANDUNG, DAERAH KOTA CIMAHI, DAERAH KABUPATEN BANDUNG, DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG Berlaku
Peraturan Gubernur 27 2020 PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI DAERAH KABUPATEN BOGOR, DAERAH KOTA BOGOR, DAERAH KOTA DEPOK, DAERAH KABUPATEN BEKASI DAN DAERAH KOTA BEKASI Berlaku
Peraturan Gubernur 26 2020 JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 24 2020 TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRASI DENGAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 23 2020 PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DANA ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19), SERTA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BELANJA TIDAK TERDUGA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 22 2020 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 73 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INTENSIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Berlaku
Peraturan Gubernur 20 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Berlaku
Peraturan Gubernur 19 2020 PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH SERTA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH Berlaku
Peraturan Gubernur 17 2020 PEDOMAN TEKNIS PEMBAYARAN PERALATAN DAN BAHAN KESEHATAN UNTUK PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 14 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Berlaku
Peraturan Gubernur 12 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELO Berlaku
Peraturan Gubernur 11 2020 PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT PADA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Berlaku
Peraturan Gubernur 10 2020 REMUNERASI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Berlaku
Peraturan Gubernur 7 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAN NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 6 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 90 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Berlaku
Peraturan Gubernur 6 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 90 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Berlaku
Peraturan Gubernur 5 2020 PETUNJUK TEKNIS PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING DALAM PEMANFAATAN E-MARKETPLACE PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Berlaku
Peraturan Gubernur 4 2020 PEDOMAN PELAKSNAAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP Berlaku
Peraturan Gubernur 2 2020 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH UNTUK JENIS PUNGUTAN PAJAK kENDARAAN BERMOTOR DAN BEA MASUK DAN BEA BALIK NA Berlaku
Peraturan Gubernur 1 2020 PENINGKATAN KAPASITAS BUDAYA MASYARAKAT TANGGUH BENCANA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 9 2019 STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI Berlaku
Peraturan Gubernur 8 2019 PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Berlaku
Peraturan Gubernur 6 2019 PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM RANGKA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO ATAU PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN Berlaku
Peraturan Gubernur 5 2019 TATA KELOLA PELAKSANAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM Berlaku
Peraturan Gubernur 3 2019 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN Berlaku
Peraturan Gubernur 2 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 119 2009 PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 115 2009 PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN Berlaku
Peraturan Gubernur 113 2009 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 107 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA UNTUK INFRASTRUKTUR SARANA DAN PRASARANA TAHUN ANGGARAN 2009 Berlaku
Peraturan Gubernur 106 2009 PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK GERAKAN REHABILITASI LAHAN KRITIS TAHUN 2009 Berlaku
Peraturan Gubernur 105 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 100 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 81 TAHUN 2009 TENTANG RASIONALISASI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI PROGRAM PENSIUN DINI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 99 2009 PEDOMAN PELAKSANAAN JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH Berlaku
Peraturan Gubernur 95 2009 PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DI JAWA BARAT TAHUN 2009 Berlaku
Peraturan Gubernur 91 2009 PEDOMAN KEMITRAAN PENGEMBANGAN TERNAK Berlaku
Peraturan Gubernur 89 2009 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 88 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 65 TAHUN 2008 TENTANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 84 2009 PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT TAHUN 2009 Berlaku
Peraturan Gubernur 82 2009 Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk Infrastruktur Sarana dan Prasaran Tahun Anggaran 2009 Berlaku
Peraturan Gubernur 82 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA UNTUK INFRASTRUKTUR SARANA DAN PRASARANA TAHUN ANGGARAN 2009 Berlaku
Peraturan Gubernur 77 2009 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERPADU DI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 75 2009 PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) Berlaku
Peraturan Gubernur 74 2009 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 26 2009 ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KOORDINASI PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 23 2009 Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk Infrastruktur Sarana dan Prasaran Tahun Anggaran 2009 Berlaku
Peraturan Gubernur 21 2009 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BANDUNG UTARA Berlaku
Peraturan Gubernur 20 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 19 2009 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 31 TAHUN 2007 TENTANG PUSAT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 11 2009 ERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 9 2009 PENGELOLAAN, PENGGUNAAN DAN PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2009 Berlaku
Peraturan Gubernur 8 2009 PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 7 2009 PENDAYAGUNAAN WEBSITE Berlaku
Peraturan Gubernur 4 2009 MEKANISME PENANGANAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 22 1970 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 73 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INTENSIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Berlaku

Form Pencarian