Hasil Pencarian


Jenis Nomor Tahun Tentang Keterangan Status
Undang - Undang 1 2018 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 Berlaku
Undang - Undang 2 2019 PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN SPANYOL TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEDN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPLTBLIC OF INDO Berlaku
Undang - Undang 3 2019 PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE, GOVERNMDNT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF Berlaku
Undang - Undang 4 2019 KEBIDANAN Berlaku
Undang - Undang 5 2019 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG KERJA SAMA INDUSTRIPERTAHANAN (AGREEMEflT BBTWEEN THE COWRNMENT OF THB REPWUCOF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON DEFENCE INDUSTRY Berlaku
Undang - Undang 3 2018 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMADI BIDANG PERTAHANAN(AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIAAND THE GOVERNMENT OF THE RDPUBLIC OF KOREA ON COOPERATIONIN THE FI Berlaku
Undang - Undang 6 2019 PENGESAHAN PERJANJIAN MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAHPIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB (TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND UNITED ARAB EMIRATES) Berlaku
Undang - Undang 1 2019 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES OJV EXTRADITIOI Berlaku
Undang - Undang 4 2018 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Berlaku
Undang - Undang 2 2018 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 Berlaku
Undang - Undang 1 2017 SISTEM PERBUKUAN Berlaku
Undang - Undang 2 2017 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF, 2OI4 IAGREEMENT BETWEEN THE CAWRNMENT OFTHE RBPUBLIC OFINDONESIA ANDTHE CAWRNMENT OFTHE REPWUC OFTHE Berlaku
Undang - Undang 3 2017 PEMAJUAN KEBUDAYAAN Berlaku
Undang - Undang 4 2017 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA, 2014 (TREATY BETWEEN THB REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF S//VGAPORE RELATIN Berlaku
Undang - Undang 1 2016 Pengesahan Maritime Labour Conwntion, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) Berlaku
Undang - Undang 2 2016 PENGAMPUNAN PAJAK Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat 2 2019 RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2050 Berlaku
Peraturan Gubernur 2 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat 3 2019 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat 4 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGALISTRIKAN Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat 5 2019 RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019-2039 Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat 6 2019 KEWIRAUSAHAAN DAERAH Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat 10 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat 12 2019 PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM Berlaku
Peraturan Pemerintah 1 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2OO9 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK Berlaku
Peraturan Daerah 1 2019 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA RANGGA KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Daerah 1 2019 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA RANGGA KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Daerah 1 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Daerah 2 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG DESA Berlaku
Peraturan Daerah 4 2018 PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SUBANG MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT SUBANG Berlaku
Peraturan Daerah 1 2017 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG KEPADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA UTAMA JABAR Berlaku
Peraturan Daerah 2 2017 HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Berlaku
Peraturan Daerah 6 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM Berlaku
Peraturan Presiden 1 2016 BADAN RESTORASI GAMBUT Berlaku
Peraturan Presiden 11 2018 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO Berlaku
Peraturan Pemerintah 2 2019 PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT MENJADIKABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DI PROVINST MALUKU Berlaku
Peraturan Pemerintah 3 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2O1O TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR Berlaku
Peraturan Pemerintah 4 2019 BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL Berlaku
Peraturan Pemerintah 1 2019 DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN,DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM Berlaku
Peraturan Pemerintah 2 2018 STANDAR PELAYANAN MINIMAL Berlaku
Peraturan Pemerintah 3 2018 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKYANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN Berlaku
Peraturan Pemerintah 4 2018 PENGAMANAN WILAYAH UDARA REPUBLIK INDONESIA Berlaku
Peraturan Pemerintah 5 2018 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2OI4 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI Berlaku
Peraturan Pemerintah 6 2018 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA Berlaku
Peraturan Gubernur 3 2019 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN Berlaku
Peraturan Gubernur 5 2019 TATA KELOLA PELAKSANAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM Berlaku
Peraturan Gubernur 6 2019 PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM RANGKA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO ATAU PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN Berlaku
Peraturan Gubernur 8 2019 PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Berlaku
Peraturan Gubernur 9 2019 STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI Berlaku
Peraturan Bupati 10 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Bupati 17 2019 TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH Berlaku
Peraturan Gubernur 9 2019 STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI Berlaku
Peraturan Gubernur 4 2009 MEKANISME PENANGANAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 7 2009 PENDAYAGUNAAN WEBSITE Berlaku
Peraturan Gubernur 8 2009 PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 9 2009 PENGELOLAAN, PENGGUNAAN DAN PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2009 Berlaku
Peraturan Gubernur 11 2009 ERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 19 2009 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 31 TAHUN 2007 TENTANG PUSAT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 20 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 21 2009 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BANDUNG UTARA Berlaku
Peraturan Gubernur 23 2009 Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk Infrastruktur Sarana dan Prasaran Tahun Anggaran 2009 Berlaku
Peraturan Gubernur 26 2009 ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KOORDINASI PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 74 2009 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 75 2009 PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) Berlaku
Peraturan Gubernur 77 2009 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERPADU DI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 82 2009 Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk Infrastruktur Sarana dan Prasaran Tahun Anggaran 2009 Berlaku
Peraturan Gubernur 82 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA UNTUK INFRASTRUKTUR SARANA DAN PRASARANA TAHUN ANGGARAN 2009 Berlaku
Peraturan Gubernur 84 2009 PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT TAHUN 2009 Berlaku
Peraturan Gubernur 88 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 65 TAHUN 2008 TENTANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 89 2009 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 91 2009 PEDOMAN KEMITRAAN PENGEMBANGAN TERNAK Berlaku
Peraturan Gubernur 95 2009 PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DI JAWA BARAT TAHUN 2009 Berlaku
Peraturan Gubernur 99 2009 PEDOMAN PELAKSANAAN JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH Berlaku
Peraturan Gubernur 100 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 81 TAHUN 2009 TENTANG RASIONALISASI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI PROGRAM PENSIUN DINI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 105 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 106 2009 PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK GERAKAN REHABILITASI LAHAN KRITIS TAHUN 2009 Berlaku
Peraturan Gubernur 107 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA UNTUK INFRASTRUKTUR SARANA DAN PRASARANA TAHUN ANGGARAN 2009 Berlaku
Peraturan Gubernur 113 2009 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Gubernur 115 2009 PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN Berlaku
Peraturan Gubernur 119 2009 PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat 1 2018 PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PT.BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat 2 2018 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PT.JASA SARANA JAWA BARAT Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat 3 2018 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PERSEROAN TERBATAS JASA DAN KEPARIWISATAAN JABAR Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat 15 2017 PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF Berlaku
Peraturan Daerah Jawa Barat 15 2017 PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF Berlaku
Peraturan Bupati 2 2019 KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK, DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN Berlaku
Peraturan Bupati 3 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH Berlaku
Peraturan Bupati 9 2019 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Bupati 6 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Bupati 31 2018 PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, KETERANGAN LULUS PENDIDIKAN, IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK, UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Bupati 31 2018 PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, KETERANGAN LULUS PENDIDIKAN, IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK, UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Bupati 62 2018 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Bupati 52 2018 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUBANG Berlaku
Peraturan Bupati 17 2019 TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH Berlaku
Peraturan Bupati 23 2019 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2019 Berlaku